Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masa Suram Kebebasan Berpendapat

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Koridor Sempit Kebebasan
Koridor Sempit Kebebasan
Iklan

Tingginya jumlah korban dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung setahun ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki niat baik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Cara-cara kekerasan yang dilakukan aparat untuk membungkam hak kebebasan berpendapat semakin menyeret kita ke masa suram Orde Baru.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada 78 kasus yang menodai hak berpendapat di Tanah Air sepanjang Januari-Oktober tahun ini. Dari kasus-kasus itu, jumlah korban kekerasan mencapai 6.128 demonstran. Sebanyak 51 orang kehilangan nyawa, 44 di antaranya bahkan tak jelas alasan kematiannya. Ini adalah jumlah korban tertinggi, setidaknya dalam satu dekade terakhir.

Ada dua aksi besar yang paling mendapat sorotan selama periode itu. Pertama adalah aksi menolak rasisme di Papua pada Agustus lalu. Aksi kedua adalah unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di berbagai daerah yang mengusung tema #ReformasiDikorupsi pada akhir September lalu. Kedua aksi itu bernada mirip: mengungkapkan kekecewaan kepada pemerintah.

YLBHI menyebutkan polisi adalah pihak yang paling mendominasi pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. Jumlahnya mencapai 67 pelanggaran. Pelakunya adalah personel dari tingkat sektor hingga polisi yang bertugas di Markas Besar Kepolisian RI. Ada enam pengunjuk rasa tewas ditembus peluru, diduga akibat ulah personel yang kebablasan. Memang, ada sejumlah polisi yang tengah diadili karena didakwa membawa senjata api saat mengawal demonstrasi itu. Namun, siapa pembunuh enam pengunjuk rasa tersebut, masih belum jelas hingga saat ini.

Pihak kedua yang paling banyak melanggar adalah para dosen di berbagai perguruan tinggi. Ada delapan laporan pelanggaran yang melibatkan mereka. Para dosen dilaporkan telah menghalang-halangi mahasiswanya berunjuk rasa dengan menggelar ujian persis pada hari pelaksanaan aksi. YLBHI menganggap perilaku dosen ini merupakan dampak dari anjuran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kala itu, Mohammad Nasir, yang mengatakan akan memberikan sanksi kepada rektor yang tak mampu mencegah mahasiswanya berdemonstrasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nasir tak bertindak sendiri. Presiden Joko Widodo harus ikut bertanggung jawab. Menteri mengancam rektor karena menerima perintah Presiden untuk meredam unjuk rasa mahasiswa. Kebijakan ini sama saja dengan merebut hak-hak masyarakat untuk berpendapat. Padahal hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden harus membuka mata bahwa kebebasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 hari-hari ini kontras dengan praktik di masyarakat. Pemberangusan terhadap kebebasan berpendapat masih marak. Laporan yang menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menumpuk di kepolisian. Salah satu korban undang-undang ini adalah para aktivis yang getol bersuara kritis di media-media sosial.

Presiden Jokowi harus bergerak cepat memulihkan kepercayaan diri masyarakat agar tak ragu berpendapat. Kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Presiden harus memerintahkan polisi dan aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di tempat-tempat umum.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024