Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menggagas Asuransi APBN

image-profil

image-gnews
Menggagas Asuransi APBN
Menggagas Asuransi APBN
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute, Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat masa bakti 2019-2024, yang dikukuhkan pada awal Oktober lalu, mewarisi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang sangat menantang. Sejumlah indikator ekonomi makro yang menjadi dasar penghitungan APBN terus menghadirkan ketidakpastian.

Ketidakpastian bagi keberlakuan sejumlah asumsi APBN membuka peluang bagi DPR untuk mengaktifkan klausul bahwa, apabila terjadi deviasi 10 persen terhadap asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah wajib mengubah APBN. Kewajiban itu sesuai dengan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Meski telah tertuang dalam UU MD3, klausul ini tidak pernah dimasukkan dalam Undang-Undang APBN. Secara konseptual, mengakomodasi deviasi asumsi ekonomi makro ke dalam perubahan APBN sangat masuk akal. Draf APBN disusun berdasarkan sejumlah asumsi. Besaran asumsi ini, kendati belum tentu terjadi, tetap diperlukan sebagai landasan berpijak dalam mengembangkan skenario turunannya.

Dengan model penyusunan semacam ini, konstruksi APBN dengan sendirinya amat rapuh. Penerimaan dan belanja APBN menjadi sangat sensitif terhadap setiap penyimpangan asumsi ekonomi makro. Karena itu, perubahan APBN pada tahun berjalan akan menjadi keniscayaan di setiap tahunnya.

Dengan logika ini, aktivasi klausul deviasi asumsi APBN bisa dimaknai sebagai sikap kehati-hatian DPR agar APBN tetap realistis menyesuaikan dengan kondisi mutakhir. Fleksibilitas APBN adalah karakteristik lain yang hendak diraih lewat aktivasi klausul deviasi asumsi ekonomi makro.

Di sisi lain, mayoritas asumsi ekonomi makro berada di luar jangkauan pemerintah. Sebagai negara dengan perekonomian kecil yang terbuka, Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi arah perubahannya. Artinya, variabel ekonomi makro tersebut tipikal bersifat eksogen yang tidak bisa dikontrol.

Dengan kendala eksogenitas ini, pemerintah terus bekerja keras agar kinerja APBN bisa dipertahankan demi merawat kredibilitas APBN. Dalam pandangan pemerintah, kredibilitas APBN menjadi prasyarat primer agar "roh" APBN bisa optimal dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Walhasil, membangun exit strategy dalam menyikapi melesetnya asumsi ekonomi makro menjadi jauh lebih relevan. Artinya, ikhtiar awal semestinya dilakukan lebih dulu sebelum mengubah asumsi dasarnya. Mengubah asumsi APBN tidak akan produktif jika tidak dibarengi dengan langkah konkretnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Misalnya, pemerintah pada APBN 2020 menyisihkan dana cadangan (fiscal buffer) Rp 10 triliun untuk menyerap potensi risiko fiskal. Risiko fiskal yang bisa diperkirakan sebelumnya dapat ditutup dari dana cadangan. Dana cadangan ini juga bisa digunakan untuk menambah alokasi subsidi bahan bakar minyak apabila terjadi lonjakan harga minyak.

Namun dana cadangan ini agaknya tidak cukup kuat untuk mengatasi risiko penyimpangan asumsi dan risiko terhadap peristiwa dadakan yang berada di luar kemampuan, seperti krisis keuangan dan turbulensi ekonomi global. Beban kontingensi yang melampaui kemampuan fiskal niscaya akan mengubah APBN ketimbang, misalnya, memotong pos-pos belanja yang substansial.

Sampai pada titik ini, cara pandang yang berbeda memberikan implikasi yang berbeda pula. Logika fleksibilitas beranjak dari dinamika asumsi untuk mengubah APBN. Sementara itu, argumen kredibilitas memandang kondisi darurat yang mendorong perubahan APBN. Walhasil, menyatukan kedua pandangan tersebut agaknya sulit.

Pokok persoalannya adalah seberapa besar toleransi diberikan kepada deviasi asumsi. Asumsi yang terlalu longgar guna mengejar fleksibilitas menyebabkan APBN kehilangan kredibilitas. Sebaliknya, terlalu ketat menentukan rambu pembatas asumsi APBN akan mengurangi kadar fleksibilitas.

Maka, asuransi risiko 10 persen deviasi asumsi ekonomi makro menjadi solusi kompromistis untuk mengakomodasi aspek fleksibilitas dan kredibilitas. Melalui pembayaran sejumlah premi tertentu, pemerintah bisa menggeser beban risiko penyimpangan asumsi ekonomi makro ke pihak ketiga.

Besaran nilai pembayaran premi per tahunnya bisa jadi jauh lebih ringan ketimbang secara frontal mengubah APBN. Langkah semacam ini secara parsial sebenarnya sudah diinisiasi. Sejumlah barang milik negara mulai diasuransikan tahun ini dengan seperangkat ketentuan dan untuk daerah dengan kriteria tertentu.

Dengan cara ini pula, melesetnya asumsi APBN bisa dikelola dalam taraf yang "aman". Lembaga asuransi pun niscaya punya angka baseline atas variabel ekonomi makro yang akan dihitung sensitivitasnya. Karena itu, klaim uang pertanggungan yang akan dibayarkannya pun masih terukur dalam berbagai model perhitungan aktuaria.

Lindung nilai (hedging) atas asumsi APBN membuka peluang kredibilitas APBN tanpa kehilangan fleksibilitas. Asumsi APBN senantiasa terpenuhi sehingga anggaran penerimaan dan belanja akan sepenuhnya terealisasi. Efek positifnya, APBN mampu merawat kepercayaan publik untuk mendukung arah kebijakan pemerintah.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024