Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menyoal Hak Veto Menko

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Jokowi melantik menteri-menteri anggota kabinet periode kedua pemerintahannya. Ia merangkul sebagian besar partai dan hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, serta Partai Amanat Nasional di luar pemerintahan. Kekuatan koalisi pemerintah menguasai tiga perempat jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden Jokowi melantik menteri-menteri anggota kabinet periode kedua pemerintahannya. Ia merangkul sebagian besar partai dan hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, serta Partai Amanat Nasional di luar pemerintahan. Kekuatan koalisi pemerintah menguasai tiga perempat jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat.
Iklan

Presiden Joko Widodo perlu membuat aturan yang jelas sebagai landasan pemberian hak veto menteri kooordinator terhadap kebijakan kementerian-kementerian di bidangnya. Undang-Undang tentang Kementerian Negara ataupun peraturan yang pernah dikeluarkan Jokowi belum ada yang mengatur tentang veto menko dalam tugas sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian.

Soal pemberian hak veto untuk menko ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Mahfud menyampaikannya selepas mengikuti sidang kabinet paripurna yang pertama pada Kamis pekan lalu. Adapun Luhut mengatakan hal itu sehari sebelumnya, selepas pelantikan menjadi menteri, di hadapan pegawai Kemenko Kemaritiman yang menyambutnya kembali.

Penerapan hak veto menko bisa jadi positif untuk memastikan kebijakan para menteri pada bidang sama tetap sejalan dan sesuai dengan visi presiden-wakil presiden. Para menko non-partisan dapat menggunakan hak tersebut untuk mengoreksi kebijakan kementerian di bawah koordinasinya yang sekadar mengusung kepentingan partai atau pribadi.

Tapi masalah berbeda bisa muncul di bidang yang koordinatornya justru berasal dari wakil partai, seperti perekonomian. Belum lagi sikap saling curiga yang bisa berkembang di antara menko dan menteri-menteri yang kebijakannya bisa dianulir bukan oleh presiden. Soalnya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kedudukan menteri dan menko sama di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Berdasarkan undang-undang itu, juga Perpres Nomor 7 Tahun 2015 mengenai hal yang sama, menko hanya dikatakan mendapat penugasan dari presiden untuk sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Perpres hanya menyatakan fungsi menko dengan menyebutkan, di antaranya, pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya. Tidak ada sepatah kata pun tentang hak menganulir kebijakan kementerian di bawah koordinasinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agar tidak terjadi kekacauan birokrasi, Presiden Jokowi harus menerbitkan peraturan baru mengenai kewenangan veto menko. Hak veto seharusnya hanya boleh dipakai dengan alasan-alasan yang obyektif demi kepentingan masyarakat luas dan dilakukan secara transparan.

Sekaligus, perlu diatur pula tata cara penggunaannya serta kriteria dan situasi ketika menko boleh menggunakan hak veto tersebut. Harus jelas betul apa saja kebijakan kementerian yang bisa diintervensi oleh menteri koordinator. Misalnya, apakah menko boleh memveto sebuah peraturan menteri.

Kabinet Indonesia Maju yang sangat akomodatif terhadap partai koalisi, pendukung, dan lawan politik sudah cukup rawan masalah. Karena itu, demi kelancaran kerja Kabinet, Presiden Jokowi semestinya menghindari tata kelola yang tidak prudent yang hanya akan memicu kekacauan.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024