Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anatomi Resesi Ekonomi 2020

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Iklan

Tri Winarno
Pengamat kebijakan ekonomi

Ada tiga faktor negatif dari sisi pasokan yang dapat memicu resesi global pada 2020. Pertama, perang dagang dan perang mata uang antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin panas sejak awal bulan lalu ketika Presiden Amerika Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada ekspor Cina dan menyebut Cina sebagai "currency manipulator".

Kedua, perang dingin antara Cina dan Amerika dalam perebutan supremasi teknologi. Amerika telah menempatkan perusahaan telekomunikasi Cina, Huawei, ke dalam entity list, perusahaan asing yang dianggap mengancam keamanan nasional. Walaupun Huawei masih diizinkan memakai komponen Amerika, pemerintahan Trump telah mengumumkan bahwa 46 perusahaan yang terafiliasi dengan Huawei masuk ke entity list.

Ketiga, pasokan minyak dunia. Harga minyak mulai turun, terutama akibat kekhawatiran resesi yang dipicu oleh perang dagang, perang mata uang, dan perang teknologi sehingga menekan permintaan energi dan melemahkan harga minyak. Namun konfrontasi Amerika dengan Iran akan berdampak sebaliknya. Jika konflik tersebut berujung pada konfrontasi militer, harga minyak global akan melejit dan mengakibatkan resesi, seperti yang terjadi selama konfrontasi di Timur Tengah pada 1973, 1979, dan 1990.

Ketiga faktor tersebut akan berdampak stagflasi, yaitu peningkatan harga barang-barang konsumsi, bahan baku, komponen teknologi, dan energi, yang disertai penurunan output karena gangguan rantai produksi global. Lebih buruk lagi, perseteruan antara Amerika dan Cina telah memicu proses deglobalisasi. Sebab, baik negara maupun perusahaan tidak lagi dapat mengandalkan stabilitas integrasi rantai produksi global untuk jangka panjang.

Di samping itu, perang dagang, perang mata uang, dan kompetisi teknologi akan saling berpengaruh. Perhatikan kasus Huawei, yang saat ini menjadi pelopor global peralatan 5G. Teknologi ini akan segera menjadi standar konektivitas untuk kebanyakan infrastruktur sipil dan militer. Belum lagi untuk barang-barang konsumsi yang terhubung dengan Internet. Jika Huawei dianggap sebagai ancaman keamanan nasional, ribuan barang konsumsi yang diekspor Cina juga menjadi ancaman.

Mudah dibayangkan bahwa situasi sekarang dapat mengarah pada ledakan skala penuh sistem perdagangan global yang terbuka. Apakah pemangku kebijakan moneter dan fiskal telah menyiapkan kebijakan untuk mengatasi dampak kejutan negatif dari sisi pasokan tersebut?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dulu, pada 1970, akibat kejutan stagflasi, pemangku kebijakan moneter merespons dengan kebijakan moneter ketat. Namun, saat ini, bank sentral utama, seperti bank sentral Amerika, The Fed, telah menerapkan kebijakan moneter yang longgar karena inflasi dan ekspektasi inflasi tetap rendah. Karena itu, setiap tekanan inflasi yang terjadi akibat kejutan harga minyak akan dipersepsikan oleh bank sentral semata-mata akibat price-level effect, bukan kenaikan inflasi yang permanen.

Ketika perusahaan di Amerika, Eropa, Cina, dan Asia telah mengerem belanja modal, sebenarnya sektor industri global telah mengalami resesi. Tapi hal ini belum ditransmisikan pada resesi global karena konsumsi swasta masih tetap kuat. Namun, jika harga barang impor mengalami kenaikan akibat kejutan pasokan tersebut, pertumbuhan pendapatan rumah tangga riil akan terkena imbas, sehingga keyakinan konsumen akan semakin turun dan akhirnya ekonomi global akan benar-benar mengalami resesi besar.

Untuk mengantisipasinya, bank sentral dunia dipastikan melakukan kebijakan pelonggaran moneter yang cukup lama. Selain itu, pemangku kebijakan fiskal akan mempersiapkan respons yang sama untuk mencegah resesi mendatang semakin parah.

Namun kejutan pasokan negatif ini tidak dapat diatasi melalui pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal. Walaupun dalam jangka pendek dampak tersebut dapat diminimalkan, kebijakan pelonggaran moneter dan fiskal yang dilakukan secara permanen akan berdampak peningkatan inflasi dan ekspektasi inflasi di atas target inflasi bank sentral. Pada 1970-an, bank sentral dunia mengakomodasi dua kali kejutan harga minyak. Dampaknya adalah kenaikan inflasi dan ekspektasi inflasi yang persisten, defisit fiskal yang semakin bengkak, dan akumulasi utang publik.

Terdapat perbedaan signifikan antara krisis keuangan global 2008 dan kejutan pasokan negatif saat ini. Krisis 2008 terutama terjadi akibat penurunan permintaan agregat yang sangat tajam, sehingga kebijakan yang sesuai adalah stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Namun, kali ini, dunia sedang menghadapi kejutan pasokan negatif yang membutuhkan respons kebijakan jangka menengah yang berbeda dengan krisis sebelumnya. Mencoba mengatasi krisis yang berbeda menggunakan kebijakan yang sama tentu kurang mujarab.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

2 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

23 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


25 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

31 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

35 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

50 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

51 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.