Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri

image-profil

Oleh

image-gnews
Sejumlah wakil menteri Kabinet Indonesia Maju mengucapkan sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. Presiden secara resmi melantik 12 wakil menteri untuk membantu kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. ANTARA
Sejumlah wakil menteri Kabinet Indonesia Maju mengucapkan sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. Presiden secara resmi melantik 12 wakil menteri untuk membantu kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. ANTARA
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Menarik sekali menonton audisi calon menteri kabinet Joko Widodo jilid II yang digelar di Istana Negara. Saya tak beranjak dari televisi hanya untuk memuaskan hasrat bermain tebak-tebakan. Ketika Mahfud Md. keluar dari ruang audisi dan menceritakan hasilnya, saya menebaknya ia bakal menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini adegan pembuka. Semua calon menteri dilarang mengumumkan penunjukan ia ditugaskan di mana. Inilah kelebihan Presiden Jokowi, yang membuat penonton tetap penasaran.

Baca Juga:

Belakangan muncul Yasonna Laoly, dan tebakan saya soal Mahfud pun harus direvisi. Yasonna pasti kembali ke habitatnya sebagai Menhukham. Kini tebakan saya menjadikan Mahfud sebagai Menteri Agama. Alasannya, Menteri Agama lazim berasal dari NU. Apalagi diperkuat dengan munculnya Muhadjir Effendy, yang saya tebak pasti tetap sebagai Mendikbud. Sudah jadi rahasia umum, jatah NU ada di Kemenag dan jatah Muhammadiyah di Kemendikbud.

Audisi bak sinetron terus berputar. Jenderal (purnawirawan) Fachrul Razi muncul di layar. Tebakan saya, sang jenderal menjadi Menkopolhukam. Siapa lagi yang bisa dijadikan atasan Prabowo Subianto yang sudah diplot sebagai Menteri Pertahanan? Tak mungkin anak muda semacam Nadiem Makarim, pikir saya.

Esoknya, setelah semuanya jelas siapa menjadi apa, ternyata tebakan saya semua meleset. Saya salah menggunakan pakem tradisional, karena itu, tebakan meleset. Saya menduga Fachrul Razi enggan menjadi atasan Prabowo karena pernah "ada kontak" pada masa lalu. Lalu Fachrul dijadikan Menteri Agama, tukaran sama Mahfud. Karena jatah NU hilang di Kemenag, supaya adil, jatah Muhammadiyah di Kemendikbud juga harus hilang. Maka Muhadjir dijadikan Menko. Lalu siapa menjadi Mendikbud? Calon milenial Nadiem Makarim ditaruh di sana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalau begitu, kabinet ini bukanlah soal siapa yang tepat menjadi apa, tapi kumpulkan nama dulu, lalu dicarikan tempatnya. Begitu dugaan saya. Apakah anak muda 35 tahun seperti Nadiem bisa mengatasi problem pendidikan dan kebudayaan dan tidakkah dia rikuh mengumpulkan ratusan rektor yang profesor sepuh sambil memberikan pengarahan soal radikalisme? Itu akan diuji kemudian. Apakah NU protes Menteri Agama dari tentara, itu soal nanti. Kalaupun ada protes, biarlah kiai meredakannya.

Imajinasi liar saya pun terus muncul. Pada saat-saat terakhir audisi, saya membayangkan Jokowi capek, lalu ada yang memberondong pertanyaan: Kenapa menteri perempuan sedikit? Kenapa menteri dari Bali belum ada? Kenapa jatah PDIP baru empat, kan Mbak Mega emoh? Lalu Jokowi menjawab: "Oh, lupa. Ya sudah, carikan calon menteri perempuan dari Bali yang mewakili PDIP. Tapi harus ada di Jakarta saat ini, tidak bisa menunggu." Orang di sekeliling Jokowi pun sibuk mencari. Sulit dalam waktu kepepet. Yang ada cuma istri mantan Menteri Koperasi. Maka jadilah Gusti Ayu Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanpa audisi.

Saya tertawa dengan imajinasi liar ini. Begitu gampangkah mencari calon menteri? Tentu tidak. Jokowi dan Ma’ruf Amin sangat serius mencari pembantunya. Nadiem sudah dipersiapkan matang. Fachrul Razi memang sejak awal diminta menangkal radikalisme yang menyusup ke ranah agama. Namun, jika hasilnya mengecewakan orang, berbagai dugaan muncul. Padahal, harap dimaklumi, pertimbangan mengangkat menteri itu banyak. Ada balas jasa politik, memperluas dukungan, representasi kultural dan etnis, lalu tekanan dari partai pendukung. Belum lagi pencitraan bahwa kabinet harus diisi kaum milenial. Jadi, mari kita terima apa adanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


19 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

25 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.