Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inkonstitusionalitas Undang-Undang KPK

image-profil

image-gnews
Anggota wadah pegawai KPK menutupi lambang KPK dengan kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 September 2019. Para pegawai KPK menganggap bahwa 9 poin dalam draft revisi UU KPK itu dapat melemahkan KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota wadah pegawai KPK menutupi lambang KPK dengan kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 September 2019. Para pegawai KPK menganggap bahwa 9 poin dalam draft revisi UU KPK itu dapat melemahkan KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Giri Ahmad Taufik
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Setelah 30 hari disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya sah berlaku berdasarkan konstitusi. Harapan masyarakat agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menganulir undang-undang itu pun semakin tipis.

Harapan satu-satunya untuk mengubahnya berada pada proses pengujian undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Lantas, ketentuan mana dari undang-undang itu yang bertentangan dengan konstitusi? Tidak mudah untuk menjawabnya.

Sebagian mungkin berpendapat bahwa undang-undang tersebut memiliki cacat prosedur karena dibentuk dengan menyalahi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun mengakui adanya pengujian undang-undang yang bersifat prosedural, MK belum pernah membatalkan sebuah undang-undang karena cacat prosedur semata.

Sementara itu, pada pengujian undang-undang material, terdapat persoalan yang terkait dengan identifikasi ketentuan konstitusi yang dapat digunakan menjadi batu uji untuk menguji undang-undang ini, mengingat tidak ada norma konstitusi yang mengatur secara eksplisit keberadaan KPK ataupun antikorupsi.

Namun ketiadaan norma konstitusional yang mengatur KPK tidak menjadikan konstitusi kita menjadi steril terhadap komitmen antikorupsi dan KPK. Melalui penafsiran konstitusi pada 2006, MK telah menjadikan KPK dan antikorupsi sebagai prinsip konstitusi penting yang keberadaan dan independensinya dilindungi oleh UUD 1945.

Salah satu alasan pokok MK adalah peran KPK dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Bagi MK, KPK dan independensinya memiliki peran penting agar negara dapat mencapai salah satu tujuannya, yakni kesejahteraan umum. Banyak kajian telah mengungkapkan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor utama dari terampasnya kesejahteraan umum. Korupsi menyebabkan penyimpangan alokasi sumber daya yang sejatinya untuk kesejahteraan umum.

Bagi MK, independensi KPK merupakan penegasan agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK untuk melakukan penindakan. Hal ini menjadi penting karena pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki dan dituntut oleh KPK adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan yang dapat mengganggu proses hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, salah satu konsideran Undang-Undang Perubahan KPK menyebutkan bahwa undang-undang lama tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan dan perkembangan hukum. Tampaknya, konsideran ini merujuk pada putusan MK mengenai hak angket DPR yang menyebutkan KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif.

Jika Undang-Undang Perubahan KPK lahir dari pemahaman atas putusan MK mengenai hak angket, terdapat kekeliruan mendasar terhadap esensi putusan tersebut. Pertama, MK sebenarnya membatasi putusannya hanya untuk memberikan justifikasi kewenangan DPR guna melaksanakan hak angket kepada KPK. Menjadikan putusan ini sebagai dasar untuk mengubah Undang-Undang KPK akan melampaui maksud dan tujuan dari putusan MK tersebut.

Kedua, walaupun putusan MK ini menjadikan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, secara eksplisit ditegaskan mengenai pengecualian kewenangan hak angket DPR terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Karena itu, jika pun pemerintah dan DPR memutuskan untuk mengubah desain kelembagaan KPK berdasarkan putusan MK, pembuat undang-undang mutlak tidak dapat menyentuh aspek independensi KPK dalam tugas yudisialnya.

Tidak dapat dimungkiri bahwa Undang-Undang Perubahan KPK telah menghilangkan banyak aspek dari independensi KPK, terutama terkait dengan tugas yudisialnya. Padahal independensi itu merupakan aspek terpenting yang menjadikan KPK sebagai institusi tersukses dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hilangnya independensi KPK setidaknya dapat dilihat pada tiga aspek pengaturan. Pertama, menjadikan pegawai KPK sebagai aparat sipil negara, yang berpotensi mendudukkan penyidik KPK sebagai bagian dari penyidik pegawai negeri sipil di bawah koordinasi kepolisian.

Kedua, terancamnya integritas pegawai KPK karena struktur dan sistem Indonesia saat ini belum kondusif mendukung profesionalitas dan independensi. Padahal, menurut penelitian Sofie Arjon Schutee (2015), pemisahan pegawai KPK dari struktur aparat sipil negara pada umumnya merupakan salah satu faktor suksesnya pegawai negeri melakukan "sapu bersih" dalam memberantas korupsi. Ketiga, berpotensi menundukkan penuntutan KPK kepada koordinasi Kejaksaan Agung.

Hilangnya independensi KPK dalam Undang-Undang Perubahan KPK bertentangan dengan independensi KPK sebagai prinsip konstitusi penting oleh MK. Undang-undang itu jelas bertentangan dengan yurisprudensi yang digariskan oleh MK dan melampaui apa yang dimaksud dalam putusan MK mengenai hak angket. Maka, cukup alasan bagi MK untuk memutuskan bahwa Undang-Undang Perubahan KPK bertentangan dengan konstitusi atau paling tidak MK dapat mengoreksi agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini bisa selaras dengan prinsip konstitusi dari KPK dan independensinya.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024