Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agenda Lanjutan Perlindungan Pekerja Migran

image-profil

image-gnews
Ilustrasi penyiksaan buruh migran. shutterstock.com
Ilustrasi penyiksaan buruh migran. shutterstock.com
Iklan

Anis Hidayah
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE

Lima tahun periode pertama Presiden Joko Widodo telah terlewati. Saat ini Jokowi akan memulai lima tahun kedua menakhodai kapal besar yang bernama Indonesia. Di geladak besar kapal itu juga berpenumpang banyak pekerja migran. Namun perlindungan terhadap mereka masih minim hingga sekarang.

Sepanjang lima tahun lalu setidaknya empat pekerja migran dieksekusi mati di Arab Saudi. Mereka adalah Siti Zaenab, Karni, Zaini Misrin, dan Tuti Tursilawati. Hingga kini, masih ada 188 pekerja migran yang terancam hukuman mati di Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Singapura, dan Cina. Kita mengapresiasi pemerintah yang telah membebaskan 392 orang dari ancaman hukuman mati sepanjang 2011-2019. Sebanyak 279 orang di antaranya dapat dibebaskan pada era pemerintahan Jokowi. Tapi masih banyaknya pekerja migran yang terancam hukuman mati ini mesti menjadi prioritas untuk diselamatkan.

Terbitnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran pada 2017 semestinya memberi harapan untuk perlindungan yang lebih baik. Namun hingga kini belum juga tampak perubahan perlindungan yang lebih baik karena aturan turunannya tidak diprioritaskan.

Undang-undang ini dianggap menunjukkan keberpihakan secara signifikan kepada pekerja migran, seperti perbaikan tata kelola migrasi dengan mengurangi peran swasta. Hal ini sangat penting karena dominasi swasta selama ini yang banyak mengantarkan pekerja migran, terutama perempuan, rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan terjebak dalam praktik perbudakan modern.

Menurut undang-undang ini, peran swasta hanya memberangkatkan pekerja migran. Peran-peran lain menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini untuk meminimalkan praktik eksploitasi, termasuk jeratan utang, dan meminimalkan biaya penempatan. Asuransi pekerja migran juga dimasukkan ke dalam skema Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Ada beberapa titik lemah dari undang-undang ini. Undang-undang ini menyerahkan tugas perlindungan pekerja migran kepada suatu badan yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Hal ini berpotensi membuka ruang konflik kewenangan antara badan dan kementerian. Selain itu, pekerja migran yang berangkat secara perseorangan bertanggung jawab atas risiko ketenagakerjaan yang akan terjadi. Hal ini mengingkari peran negara untuk bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan segenap warga negara.

Itu semua adalah perlindungan pekerja migran di atas kertas. Praktiknya, hampir setiap hari di Bandar Udara Soekarno-Hatta, pekerja migran diberangkatkan secara ilegal. Mereka hanya dibekali visa kunjungan ke berbagai negara di Timur Tengah, padahal Indonesia telah melakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman pekerja migran ke sana sejak 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Moratorium selama ini belum pernah terbukti sebagai jalan keluar perlindungan, melainkan hanya langkah sementara. Refleksi moratorium terhadap 21 negara di Timur Tengah tersebut justru memicu praktik perdagangan manusia secara masif karena tidak ada strategi jalan keluar, minim pengawasan, dan tanpa evaluasi. Bahkan, saat kebijakan moratorium masih berlaku, Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat kebijakan baru one channel policy dengan Arab Saudi untuk penempatan 30 ribu pekerja migran pada pertengahan Oktober 2018.

Presiden Jokowi dan kabinet barunya perlu menuntaskan reformasi perlindungan pekerja migran. Untuk itu, pemerintah perlu segera membuat sejumlah langkah strategis berikut ini.

Pertama, melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap praktik penempatan dan perlindungan pekerja migran setelah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, termasuk audit terhadap perusahaan swasta. Kedua, membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 dan 10 Tahun 2019 yang memiliki semangat menghapus biaya penempatan tapi menyerahkan berbagai bisnis, seperti medical check up, tes psikologi, dan orientasi pra-pemberangkatan, kepada swasta.

Ketiga, segera membentuk aturan turunan yang dimandatkan undang-undang di atas pada pertengahan November tahun ini. Aturan tersebut harus dipastikan selaras dengan undang-undang dan diterbitkan dengan melalui konsultasi publik, terutama dengan pekerja migran dan anggota keluarganya.

Keempat, memperkuat dan memperluas inisiatif lokal, baik di tingkat desa (Desa Peduli Pekerja Migran dan Desa Migran Produktif) maupun kabupaten dan provinsi (Layanan Terpadu Satu Atap dan Balai Latihan Kerja) sebagai ujung tombak layanan publik bagi pekerja migran di daerah.

Kelima, membangun mekanisme pengawasan berjenjang dalam proses penempatan pekerja migran sebagai basis untuk penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi pekerja. Keenam, pemerintah harus segera memperketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi lalu lintas perdagangan orang dengan korban para perempuan buruh migran.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.