Kabinet Kerja jilid II tak menggambarkan jawaban atas tantangan untuk Indonesia selama lima tahun ke depan. Sejumlah posisi diisi oleh orang yang tak tepat. Alih-alih memberikan kepercayaan kepada mereka yang kompeten, Presiden Joko Widodo malah memilih orang berlatar belakang tak meyakinkan.
Di bidang ekonomi, misalnya, tantangan di depan mata adalah mengatasi defisit neraca perdagangan. Lebih jauh lagi, memacu pertumbuhan ekonomi, yang selama lima tahun ke belakang selalu di kisaran 5 persen. Bank Dunia malah meramalkan pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya mencapai 4,6 persen seiring dengan perlambatan ekonomi global. Menghadapi situasi sulit tersebut, Jokowi semestinya paham bahwa menteri berkarakter teknokratis cenderung akan bekerja lebih efektif ketimbang menteri dari partai politik.
Presiden memilih mendahulukan keterwakilan partai politik ketimbang efektivitas. Pemilihan menteri lebih seperti bagi-bagi kue kekuasaan, dengan melupakan mencari orang terbaik. Dibandingkan dengan periode pertamanya, pemilihan menteri di bidang ekonomi kali ini lebih buruk. Menteri dengan latar belakang tak jelas malah menduduki posisi penting.
Dalam menyusun kabinet, Jokowi juga tampak menyederhakan persoalan. Pendidikan, misalnya, diidentikkan dengan vokasi, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibekali misi untuk menyediakan tenaga siap kerja. Lalu, yang dianggap sebagai masalah utama politik dan keamanan adalah radikalisme, sehingga Kementerian Dalam Negeri diisi jenderal polisi dan Kementerian Agama ditempati pensiunan jenderal Angkatan Darat.
Penempatan Prabowo Subianto-pesaing Jokowi dalam pemilihan presiden lalu-sebagai Menteri Pertahanan serta Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan demi mengakomodasi kepentingan politik praktis. Wajar jika kemudian langkah itu dinilai sebagai siasat mengunci Gerindra agar tak mengusik pemerintahan.
Karena tujuan praktis yang dikejar, sulit untuk berharap isu lain yang tak kalah penting menjadi perhatian pemerintah. Dalam pidatonya setelah dilantik sebagai presiden untuk kedua kalinya, Jokowi bicara panjang-lebar soal pertumbuhan ekonomi. Namun tak sekali pun ia menyinggung penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, hingga demokrasi.
Dengan terpaku pada "stabilitas" dan "pertumbuhan", Jokowi berpotensi mengulangi kesalahan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia justru akan menurunkan kualitas hidup manusia. Ditambah leluasanya praktik korupsi, model pembangunan semacam itu akan menyebabkan ketimpangan kian parah. Aktivitas ekonomi yang tidak efisien dan sarat dengan perburuan rente itu juga sulit membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, seperti yang dicitakan-citakan Jokowi terjadi pada 2045.
Berharap bahwa kabinet baru ini bisa mengatasi berbagai persoalan pelik mungkin terlalu muluk. Tapi Jokowi punya hak prerogatif untuk segera mengganti menterinya bila kinerjanya tak memuaskan dengan orang yang lebih kompeten, tak sekadar memenuhi keinginan partai atau hasrat politik jangka pendek.
Catatan:
Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 24 Oktober 2019
