Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketika Musim Teror Datang

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah petugas Gegana saat menyisir lokasi ancaman bom yang ajan meledakkan kantor LBH Jakarta pada pukul 11.00WIB di Jl Diponegoro 74, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Foto: Tempo/Aditia Noviansyah
Sejumlah petugas Gegana saat menyisir lokasi ancaman bom yang ajan meledakkan kantor LBH Jakarta pada pukul 11.00WIB di Jl Diponegoro 74, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Foto: Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

Pemerintah terkesan membiarkan serangkaian teror terhadap para aktivis. Pelemparan bom molotov ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan baru-baru ini merupakan contoh mutakhir. Tak ada pejabat pemerintah yang mengutuk tindakan kotor itu. Polisi pun tidak segera mengungkap pelakunya.

Serangan bom molotov itu sampai membakar atap kantor LBH. Kamera CCTV Dinas Perhubungan Kota Medan merekam dua pelaku berboncengan dengan sepeda motor yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 16 lembaga bantuan hukum dari berbagai daerah mengutuk teror itu. Mereka menduga pelemparan bom molotov tersebut berhubungan dengan sejumlah aktivitas LBH Medan.

LBH Medan belakangan ini menjadi pusat konsolidasi gerakan #ReformasiDikorupsi di Medan untuk menolak hasil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersama jaringan masyarakat sipil di Sumatera Utara, para aktivis di sana juga sedang mengusut kematian aktivis lingkungan hidup Golfrid Siregar, tiga pekan lalu. Polisi menyatakan Golfrid meninggal karena kecelakaan lalu lintas, tapi kalangan aktivis meyakini ia dibunuh.

Teror terhadap para aktivis di Medan bahkan sudah muncul sepekan sebelum serangan ke kantor LBH. Sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba melempari Literacy Coffee dengan batu dan botol minyak bersumbu. Kafe di Jalan Jati II, Kota Medan, tersebut dikenal sebagai tempat aktivis menggelar diskusi seputar topik sejarah, demokrasi, hak asasi, kesetaraan gender, dan antikorupsi. Polisi hingga kini juga belum berhasil mengungkap para pelakunya.

Pemerintah semestinya tidak membiarkan teror terhadap para aktivis dan kasus kematian Golfrid menguap begitu saja. Presiden Joko Widodo harus segera memerintahkan Kepala Kepolisian RI untuk membongkar tuntas kasus-kasus yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia itu.

Tak cuma di Medan, kasus serupa juga muncul di banyak daerah. Di Lombok Tengah, misalnya, pembakar rumah Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat, Murdani, pada akhir Januari lalu, hingga kini belum terungkap. Kita juga tidak akan pernah lupa akan teror penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, yang hingga kini masih gelap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sikap pemerintah yang kurang peduli pada teror dan kekerasan terhadap para aktivis menyebabkan kasus serupa terus berulang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat 156 kasus tindak kekerasan terhadap pembela hak asasi, aktivis lingkungan, dan pegiat antikorupsi sepanjang 2018. Angka ini lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya.

Presiden Jokowi perlu memperbaiki rapor merah pemerintah periode lalu dalam soal perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Pemerintah seharusnya tidak mengulangi kesalahan rezim Orde Baru. Pembungkaman para aktivis lewat teror justru akan memperkuat perlawanan masyarakat sipil terhadap pemerintah.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 23 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.