Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lima Strategi Ekonomi Jokowi

image-profil

image-gnews
Iklan

Esther Sri Astuti
Direktur Program INDEF

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Ahad, 20 Oktober lalu, Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia akan masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen dan produk domestik bruto mencapai US$ 7 triliun pada 2045. Mimpi Indonesia menjadi negara maju yang sejahtera dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun bukan tidak mungkin diwujudkan jika kita bekerja keras dan menjalankan strategi yang tepat.

Bukti empiris menunjukkan bahwa Cina, misalnya, termasuk salah satu negara yang berevolusi dengan cepat. Hanya dalam 69 tahun sejak kemerdekaannya pada 1949, PDB Cina melesat tajam, dari US$ 59,7 miliar pada 1960 menjadi US$ 13,6 triliun pada 2018 (Bank Dunia, 2019). Indonesia pun dapat menggapai mimpi indah tersebut.

Setidaknya lima prioritas telah disampaikan Jokowi dalam pidatonya. Pertama, pembangunan sumber daya manusia yang terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing di dunia global. Tantangan terbesarnya adalah meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (2019) menunjukkan mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Sebab, hanya 12,57 persen yang lulus universitas dan diploma, sementara yang berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah sebanyak 87,43 persen.

Jika Indonesia ingin menjadi negara yang kuat, pendidikan seharusnya dibentuk untuk memenuhi ambisi sebagai negara adidaya. Langkah konkretnya adalah meningkatkan enrolment ratio melalui program wajib sekolah, memperkecil kesenjangan gender di tingkat pendidikan tinggi, dan mengurangi ketimpangan antar-daerah, baik berupa sumber daya, kualitas guru, pendanaan, maupun kualitas sekolah.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan untuk mempermudah akses dari kawasan produksi ke kawasan distribusi serta kawasan wisata. Oxford Economies (2017) memprediksi pembangunan infrastruktur Indonesia di sektor transportasi (jalan, rel, laut, bandar udara) terus meningkat dari US$ 31 miliar pada 2020 menjadi US$ 40 miliar pada 2025. Namun pembangunan infrastruktur telekomunikasi relatif kecil dibandingkan dengan transportasi, hanya berkisar US$ 2 miliar pada 2020 menjadi US$ 2,7 miliar pada 2025.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut PWC (2017), kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat ini disebabkan oleh perubahan jumlah penduduk, faktor geopolitik dan lingkungan, serta era disrupsi. Biaya belanja infrastruktur tidaklah sedikit. Jadi, identifikasi infrastruktur yang urgen sangat diperlukan untuk menentukan proyek infrastruktur yang efektif. Selain itu, proyek infrastruktur seharusnya menggunakan dana jangka panjang, seperti obligasi, mengingat payback period dari pembangunan infrastruktur bersifat jangka panjang. Pembangunan infrastruktur juga sebaiknya mempertimbangkan recycling capital, sehingga modal yang digunakan dapat diinvestasikan kembali untuk proyek infrastruktur yang baru.

Ketiga, menyederhanakan dan merevisi regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah positif ini patut didukung, tapi sebaiknya pemerintah juga mengurangi kompleksitas regulasi secara keseluruhan, baik di pusat maupun daerah. Menurut Bank Dunia (2019), data ease of doing business Indonesia secara umum berada di peringkat ke-73, tapi dalam hal starting business masih berada di peringkat ke-134 dan dealing with construction permit di peringkat ke-112. Artinya, regulasi di Indonesia dinilai rumit dan lama, sehingga menciptakan regulasi yang ramah terhadap investasi, simplifikasi, dan sinkronisasi regulasi, baik di pemerintah pusat maupun daerah, juga harus dilakukan.

Keempat, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran agar tercipta birokrasi yang ramping, sehat, dan efisien. Langkah ini akan lebih optimal jika pemerintah juga menelaah kembali berapa jumlah kementerian dan lembaga negara yang ideal agar anggaran belanja negara efisien. Di Indonesia, belanja pemerintah pusat dibagi menjadi 87 pos, terdiri atas 34 kementerian dan 53 lembaga. Negara lain, seperti Malaysia, hanya memiliki 26 kementerian, Thailand (19), Singapura (16), dan Vietnam (16). Gemuknya kabinet Indonesia tentu berimplikasi pada inefisiensi anggaran belanja negara. Akibatnya, pemerintah terjebak menggunakan belanja negara lebih banyak untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan. Pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas antar-kementerian dan lembaga negara sangat diperlukan agar peran dan fungsinya tidak tumpang-tindih.

Kelima, transformasi ekonomi akan dilakukan agar mengurangi ketergantungan sumber daya alam serta meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Tentunya kebijakan ini patut didukung, mengingat selama ini ekspor Indonesia berupa komoditas mentah. Pemerintah sebaiknya mendorong para eksportir mengolah komoditasnya agar nilai ekspornya lebih tinggi dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal.

Kesimpulannya, jalan panjang menuju gerbang kesejahteraan masih terbentang. Selain itu, diperlukan kemauan kuat, strategi jitu, dan langkah nyata untuk menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat guna merealisasi mimpi bangsa Indonesia menjadi salah satu negara adidaya di dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.