Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Menyerah, KPK

Oleh

image-gnews
Ilustrasi KPK. ANTARA
Ilustrasi KPK. ANTARA
Iklan

KOMISI Pemberantasan Korupsi kini berjalan di bawah kekacauan undang-undang baru. Sejumlah pasal bertentangan satu sama lain, membuat proses hukum yang kini dilakukan lembaga itu rawan digugat. Sejak Kamis, 17 O ktober lalu, undang-undang hasil revisi kilat pada akhir kerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 itu resmi berlaku.

Undang-undang baru KPK otomatis berjalan karena Presiden Joko Widodo tak menandatangani peraturan itu setelah 30 hari DPR mengesahkannya. Jokowi juga tak mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang atau perpu, seperti harapan masyarakat antikorupsi. Walhasil, komisi yang mendapat kepercayaan tinggi dalam berbagai jajak pendapat itu akan banyak menghadapi hambatan dalam menangkap koruptor.

Ada belasan norma hukum baru yang membuat komisi antikorupsi lemah tenaga. Di antaranya, KPK kini tak lagi independen. Pemimpin KPK kini juga tak lagi menjadi penyidik dan penuntut umum dan, karena itu, tak punya hak menandatangani surat perintah penyidikan dan penuntutan. Penyidik lembaga itu juga diharuskan meminta izin kepada dewan pengawas-yang akan dibentuk Presiden-jika hendak melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Bisa dipastikan, "operasi tangkap tangan" yang selama ini efektif untuk menjaring koruptor tak akan mudah dilakukan. Ancaman kebocoran sangat tinggi.

Undang-undang juga mencantumkan pasal-pasal yang bertentangan. Pasal 69-D menyebutkan, sebelum dewan pengawas terbentuk, tugas dan kewenangan KPK mengacu pada undang-undang sebelumnya. Sementara itu, pasal lain mengatur semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan harus mengacu pada undang-undang baru. Pertentangan aturan ini membuat KPK perlu berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang aturan mana yang harus dipakai.

Guna mengatasi pertentangan hukum, tak ada jalan lain, Presiden perlu kita ingatkan kembali untuk segera menerbitkan perpu. Beleid ini diperlukan untuk mengembalikan aturan ke norma hukum undang-undang lama. Presiden bisa menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi pada awal periode kedua pemerintahannya. Langkah ini tak terlalu sulit dilakukan. Apalagi sejumlah pakar hukum senior telah memberikan solusi jalan tengah yang bisa diambil Presiden.

Lembaga antikorupsi yang kuat merupakan kebutuhan utama. Pelbagai hasil penelitian menunjukkan keberadaan KPK bisa menjamin kepastian hukum. KPK juga penting untuk memastikan pembangunan era pemerintahan Jokowi dikerjakan dengan lurus dan benar. Proyek-proyek infrastruktur berbiaya jumbo perlu diawasi oleh lembaga yang kuat, yakni KPK. Apalagi, dalam waktu dekat, Jokowi akan mulai membangun ibu kota baru, yang diklaim berbiaya Rp 600-an triliun. Agar aneka proyek itu tidak keropos digerogoti korupsi, Presiden semestinya memperkuat KPK dan bukan setuju untuk melemahkannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika Presiden tak juga menerbitkan perpu, masyarakat sipil perlu mengajukan permohonan uji materi undang-undang baru ke Mahkamah Konstitusi. Cara normatif ini memang memerlukan waktu. Perlu diingat pula, dengan komposisi hakim konstitusi-tiga perwakilan pemerintah, tiga dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga dari Mahkamah Agung-kemungkinan memenangi gugatan memang tidak terlalu tinggi.

Selama pasal-pasal yang melemahkan tetap berlaku, penyidik dan penyelidik KPK tidak boleh menyerah. Mereka bisa memanfaatkan aturan abu-abu akibat sejumlah pasal yang bertentangan dan tidak perlu takut menghadapi gugatan praperadilan. Komisi itu perlu terus bersemangat melawan koruptor. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 21-27 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024