Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nyanyian Nyaring dari Sukamiskin

Oleh

image-gnews
Ironi Sukamiskin (Rio Ari Seno)
Ironi Sukamiskin (Rio Ari Seno)
Iklan

INILAH kesempatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memamerkan tajinya lagi. Penyidik perlu mengusut tuntas pengakuan terpidana Musa Zainuddin, yang bersedia menjadi justice collaborator. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkap keterlibatan petinggi partainya dalam skandal suap proyek infrastruktur.

Musa kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat, untuk menjalani hukuman sembilan tahun penjara. Dalam putusan hakim dua tahun lalu, ia juga diwajibkan mengembalikan uang suap Rp 7 miliar. Musa dinyatakan terbukti menerima sogokan dari penggarap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara pada 2016.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode lalu tersebut secara resmi menyatakan bersedia membantu penyidik KPK pada Juli lalu. Musa membeberkan bahwa pengaturan alokasi proyek infrastruktur itu atas perintah Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid, yang juga berasal dari PKB. Ia memerintahkan Musa "mengamankan" jatah proyek aspirasi di Komisi Infrastruktur DPR.

Musa mengaku hanya menikmati Rp 1 miliar dari suap kontraktor proyek itu. Ia kemudian memberikan selebihnya, sebesar Rp 6 miliar, kepada Jazilul untuk diteruskan ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Musa pun meminta Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini memberi tahu Muhaimin soal penyerahan duit itu.

Komisi antikorupsi harus memanfaatkan pengakuan berharga itu. Penyidik tak perlu gentar membongkar keterlibatan sejumlah petinggi PKB kendati mereka menduduki posisi penting. Jazilul kini menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun Muhaimin menjabat Wakil Ketua DPR.

Peran Muhaimin mirip dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq ketika terlibat suap impor daging sapi pada 2013. Luthfi dinilai memperdagangkan pengaruh. KPK semestinya bisa menggunakan cara serupa untuk menjerat Muhaimin. Seperti Luthfi, Muhaimin menjadi anggota DPR sekaligus pemimpin partai saat skandal terjadi.

Jika suap proyek infrastruktur itu mengalir ke PKB sebagai institusi, penyidik tak perlu ragu menerapkan pasal kejahatan korporasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 sudah memperjelas definisi korporasi, yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak. PKB jelas masuk kategori ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasus suap proyek infrastruktur juga memperlihatkan betapa peliknya membongkar korupsi. Penyadapan dan operasi tangkap tangan saja tidak cukup tanpa merangkul justice collaborator. Terdakwa tidak akan mau menyeret pelaku lain-tindakan yang bisa membahayakan dirinya-bila ia tak diapresiasi.

Komisi antikorupsi cukup konsisten dalam mengapresiasi pelaku yang membantu membongkar korupsi. Jaksa KPK bahkan sampai mengajukan permohonan banding atas kasus Abdul Khoir, kontraktor proyek infrastruktur yang menyuap Musa Zainuddin dan sejumlah politikus lain. Soalnya, Abdul Khoir yang merupakan justice collaborator divonis terlalu berat oleh pengadilan tingkat pertama. Di tingkat banding, hukuman Khoir akhirnya dipangkas dari empat tahun menjadi dua setengah tahun penjara pada November 2016.

Penyidik tak perlu menanti langkah Presiden Joko Widodo terhadap revisi Undang-Undang KPK untuk mengusut tuntas suap proyek infrastruktur. Mumpung belum semua aturan pelemah lembaga ini berlaku efektif, penyidik semestinya memanfaatkan pengakuan Musa untuk menjerat petinggi PKB.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 21-27 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.