Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik tanpa Oposisi

Oleh

image-gnews
Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno melambaikan tangan saat menghadiri upacara pelantikan Presiden dan Wakil presiden periode 2019-2024 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. ANTARA
Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno melambaikan tangan saat menghadiri upacara pelantikan Presiden dan Wakil presiden periode 2019-2024 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. ANTARA
Iklan

PRABOWO Subianto seharusnya becermin dulu sebelum meminta publik mewaspadai bahaya oligarki, setelah ia berkunjung ke kantor Partai Golkar pekan lalu. Jika benar Partai Gerindra bergabung ke pemerintah Joko Widodo-lawan Prabowo dalam pemilihan presiden lalu-justru dia dan elite partai yang kini berada di tampuk kekuasaanlah yang harus kita cemaskan.

Dengan bergabungnya Gerindra, rezim Jokowi-Ma’ruf Amin akan memiliki dukungan mayoritas luar biasa di parlemen. Praktis tinggal Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar koalisi penguasa. Ini artinya, pertama kalinya sejak Orde Baru berakhir, kita akan memiliki pemerintah dengan kekuatan oposisi yang amat lemah.

Ini kecenderungan yang berbahaya. Tanpa oposisi, tidak ada mekanisme checks and balances yang penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dikontrol dengan ketat. Partai pendukung koalisi pemerintah akan sulit bersikap kritis.

Inilah yang dulu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dewan Perwakilan Rakyat hanya berfungsi sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah. Fungsi-fungsi DPR, terutama fungsi pengawasan, sulit diharapkan berjalan optimal. Suara Istana dan Senayan yang seragam akan menjadi akhir dari demokrasi liberal di negeri ini.

Ironisnya, perkembangan mengkhawatirkan ini justru terjadi pada masa kepemimpinan Joko Widodo, presiden pertama yang berasal dari rakyat kebanyakan, di luar lingkaran elite yang selama ini mendominasi kursi-kursi kekuasaan di Jakarta. Dia seperti anak kandung demokrasi yang durhaka meninggalkan ibunya sendiri.

Presiden Jokowi keliru jika menilai konsolidasi partai-partai politik dalam satu barisan pendukung pemerintah bakal memperkuat lima tahun kedua masa pemerintahannya. Di atas kertas, itu bisa terjadi, tapi tengok saja periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, ia didukung enam partai politik yang menguasai hampir 70 persen suara di Senayan. Sejak tahun pertama, Yudhoyono sudah babak-belur dikeroyok soal penyelamatan Bank Century.

Kekeliruan Yudhoyono sama dengan Jokowi. Ia memberikan konsesi politik amat besar kepada partai pendukungnya dan mengakomodasi para politikus untuk menjadi menteri di kabinetnya. Hasilnya bukan stabilitas politik, melainkan kabinet yang lamban dan sulit dikendalikan. Para menteri dari partai politik cenderung masih loyal kepada pemimpin partai masing-masing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, ketimbang membagikan jatah menteri ke partai, Jokowi lebih baik mengisi kabinet dengan lebih banyak orang profesional-yang kompeten dan berintegritas, tentu saja. Tak perlu susah payah merangkul banyak partai yang bakal merepotkan dia sendiri.

Jokowi harus sadar bahwa demokrasi bukanlah semata-mata mekanisme untuk mencapai konsensus politik. Demokrasi memerlukan disensus-ketidaksepakatan-untuk memperbaiki diri terus-menerus. Dengan demikian, keberadaan oposisi merupakan cara untuk merawat demokrasi itu sendiri.

Kasak-kusuk sepekan terakhir tentang masuknya Partai Gerindra dan Partai Demokrat ke koalisi pro-pemerintah pasti membuat banyak pendukung Jokowi patah semangat. Dirangkulnya Prabowo ke dalam kabinet adalah sinyal negatif buat rakyat yang dulu memilih Jokowi karena tak setuju dengan tawaran gagasan Prabowo.

Terbentuknya pemerintahan tanpa oposisi juga menafikan seluruh perdebatan janji-janji kampanye selama pemilihan presiden lalu. Dua kubu yang sebelumnya menawarkan gagasan yang kerap bertolak belakang kini bekerja bersama dalam satu barisan. Aspirasi politik jutaan pemilih seolah-olah dibuang ke tong sampah.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 21-27 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024