Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hitam-Putih Ma'ruf Amin

Oleh

image-gnews
Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri dan rombongan terbatas bertolak ke Jepang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta rombongan bertolak ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar Naruhito di The Seiden (State Hall), Imperial Palace, Tokyo pada Selasa, 22 Oktober 2019. foto/Biro Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri dan rombongan terbatas bertolak ke Jepang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta rombongan bertolak ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar Naruhito di The Seiden (State Hall), Imperial Palace, Tokyo pada Selasa, 22 Oktober 2019. foto/Biro Setwapres
Iklan

RESMI dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Ma’ruf Amin harus mampu menjawab keraguan banyak orang kepadanya. Sejumlah catatan suram yang pernah dia toreh semestinya menjadi tantangan bagi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu untuk menunjukkan dirinya lebih baik dari apa kata orang.

Ma’ruf dipilih Joko Widodo dan partai koalisi pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden lalu. Sulit diingkari, Ma’ruf dipilih hanya untuk urusan elektoral Jokowi-mengimbangi sentimen anti-Islam yang dipakai kubu lawan untuk menghadang sang inkumben. Sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf dipersepsikan sebagai "tokoh perlawanan" dari sekelompok orang yang menganggap Islam di Indonesia tengah ditindas. Oleh inkumben, ia dianggap efektif sebagai tameng untuk menangkis serangan lawan politik. Sejarah mencatat, Jokowi telah menggunakan politik identitas untuk melawan politik identitas-strategi politik yang mungkin jitu meski sesungguhnya mencederai demokrasi dan membahayakan keberagaman.

Ma’ruf sendiri menyimpan banyak kontroversi. Selama dia berkiprah di Majelis Ulama Indonesia, organisasi keagamaan ini makin tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak minoritas. Salah satunya fatwa haram kepada Ahmadiyah, yang menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan terhadap para pengikutnya di pelbagai daerah. Ma’ruf pernah pula bersaksi ke pengadilan kasus penistaan agama yang kemudian mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ke penjara. Ma’ruf pula yang mengeluarkan fatwa penistaan agama pada Basuki-keputusan yang membuat demonstrasi besar terjadi di Jakarta pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menganut sistem presidensial, jelas dinyatakan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam melaksanakan kewajiban (bukan kekuasaan) itu, presiden dibantu wakil presiden. Sebagai pembantu, wakil presiden memang setara dengan menteri, tapi jika presiden berhalangan tetap, ia adalah orang yang akan menggantikan atasannya. Dalam konteks ini, wakil presiden memegang peran penting.

Publik tentu berharap Ma’ruf mampu menjawab pelbagai tantangan. Ia harus bisa mengimbangi Jokowi, yang pada periode pertama pemerintahannya berfokus pada pembangunan ekonomi tapi mengabaikan penegakan hukum, perang terhadap korupsi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Betapapun terdengar muskil, Ma’ruf harus dapat mengambil peran dalam politik luar negeri Indonesia, pertahanan, kebudayaan, dan kebijakan nonekonomi lainnya. Sejauh ini, diketahui bahwa dia mendapat mandat untuk mengurus ekonomi syariah dan deradikalisasi kelompok garis keras agama. Ma’ruf hendaknya mau keluar dari identitas politik yang selama ini dia sandang sebagai pemimpin formal umat Islam. Sebagai wakil presiden, ia adalah pejabat negara yang mesti mengurus seluruh umat beragama dan semua golongan.

Mengharapkan Ma’ruf menjadi Bung Hatta mungkin berlebihan. Sejarah mengingat, kendati Sukarno-Hatta kerap disebut dwitunggal, setelah kemerdekaan, Hatta adalah pengkritik keras Sukarno. Dia mengambil posisi sebagai penyeimbang ketimbang hanya manut kepada kebijakan presiden. Salah satu yang terpenting adalah ketika Hatta menyampaikan pendapat yang bertolak belakang dengan Sukarno tentang peran warga negara dalam membangun negara. Hatta beropini bahwa setiap warga berhak terlibat dalam pembangunan dan, karena itu, partai politik sebagai wadah partisipasi politik publik tidak boleh dibatasi. Hatta mundur dari jabatan wakil presiden pada 1956 setelah kabinet konstituante terbentuk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari Hatta, Ma’ruf hendaknya belajar: kekuasaan adalah amanah. Hatta menjauhkan anak dan keluarganya dari bisnis dan politik agar ia terhindar dari konflik kepentingan. Ma’ruf seyogianya waspada: gula kekuasaan dapat membuat seseorang salah langkah. Ia harus dapat mengelola keluarga agar tidak memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik untuk kepentingan bisnis dan politik lingkungan terdekatnya.

Jangan pernah berpikir untuk membangun dinasti politik-sesuatu yang lebih banyak memberikan mudarat ketimbang manfaat bagi Republik. Sejarah menunjukkan dinasti politik membuat konsolidasi demokrasi gagal karena kekuasaan hanya dikuasai segelintir orang. Tidak datang dari partai politik, Ma’ruf hendaknya tidak berpikir untuk mengkonsolidasi umat sebagai basis dukungan.

Lima tahun ke depan, Ma’ruf Amin dapat mencatatkan sejarah dirinya dengan tinta emas atau tinta hitam. Memasuki Istana lewat pelbagai kontroversi, ia hendaknya memilih yang pertama.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 21-27 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024