Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hitam-Putih Ma'ruf Amin

Oleh

image-gnews
Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri dan rombongan terbatas bertolak ke Jepang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta rombongan bertolak ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar Naruhito di The Seiden (State Hall), Imperial Palace, Tokyo pada Selasa, 22 Oktober 2019. foto/Biro Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri dan rombongan terbatas bertolak ke Jepang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta rombongan bertolak ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar Naruhito di The Seiden (State Hall), Imperial Palace, Tokyo pada Selasa, 22 Oktober 2019. foto/Biro Setwapres
Iklan

RESMI dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Ma’ruf Amin harus mampu menjawab keraguan banyak orang kepadanya. Sejumlah catatan suram yang pernah dia toreh semestinya menjadi tantangan bagi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu untuk menunjukkan dirinya lebih baik dari apa kata orang.

Ma’ruf dipilih Joko Widodo dan partai koalisi pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden lalu. Sulit diingkari, Ma’ruf dipilih hanya untuk urusan elektoral Jokowi-mengimbangi sentimen anti-Islam yang dipakai kubu lawan untuk menghadang sang inkumben. Sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf dipersepsikan sebagai "tokoh perlawanan" dari sekelompok orang yang menganggap Islam di Indonesia tengah ditindas. Oleh inkumben, ia dianggap efektif sebagai tameng untuk menangkis serangan lawan politik. Sejarah mencatat, Jokowi telah menggunakan politik identitas untuk melawan politik identitas-strategi politik yang mungkin jitu meski sesungguhnya mencederai demokrasi dan membahayakan keberagaman.

Ma’ruf sendiri menyimpan banyak kontroversi. Selama dia berkiprah di Majelis Ulama Indonesia, organisasi keagamaan ini makin tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak minoritas. Salah satunya fatwa haram kepada Ahmadiyah, yang menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan terhadap para pengikutnya di pelbagai daerah. Ma’ruf pernah pula bersaksi ke pengadilan kasus penistaan agama yang kemudian mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ke penjara. Ma’ruf pula yang mengeluarkan fatwa penistaan agama pada Basuki-keputusan yang membuat demonstrasi besar terjadi di Jakarta pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menganut sistem presidensial, jelas dinyatakan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam melaksanakan kewajiban (bukan kekuasaan) itu, presiden dibantu wakil presiden. Sebagai pembantu, wakil presiden memang setara dengan menteri, tapi jika presiden berhalangan tetap, ia adalah orang yang akan menggantikan atasannya. Dalam konteks ini, wakil presiden memegang peran penting.

Publik tentu berharap Ma’ruf mampu menjawab pelbagai tantangan. Ia harus bisa mengimbangi Jokowi, yang pada periode pertama pemerintahannya berfokus pada pembangunan ekonomi tapi mengabaikan penegakan hukum, perang terhadap korupsi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Betapapun terdengar muskil, Ma’ruf harus dapat mengambil peran dalam politik luar negeri Indonesia, pertahanan, kebudayaan, dan kebijakan nonekonomi lainnya. Sejauh ini, diketahui bahwa dia mendapat mandat untuk mengurus ekonomi syariah dan deradikalisasi kelompok garis keras agama. Ma’ruf hendaknya mau keluar dari identitas politik yang selama ini dia sandang sebagai pemimpin formal umat Islam. Sebagai wakil presiden, ia adalah pejabat negara yang mesti mengurus seluruh umat beragama dan semua golongan.

Mengharapkan Ma’ruf menjadi Bung Hatta mungkin berlebihan. Sejarah mengingat, kendati Sukarno-Hatta kerap disebut dwitunggal, setelah kemerdekaan, Hatta adalah pengkritik keras Sukarno. Dia mengambil posisi sebagai penyeimbang ketimbang hanya manut kepada kebijakan presiden. Salah satu yang terpenting adalah ketika Hatta menyampaikan pendapat yang bertolak belakang dengan Sukarno tentang peran warga negara dalam membangun negara. Hatta beropini bahwa setiap warga berhak terlibat dalam pembangunan dan, karena itu, partai politik sebagai wadah partisipasi politik publik tidak boleh dibatasi. Hatta mundur dari jabatan wakil presiden pada 1956 setelah kabinet konstituante terbentuk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari Hatta, Ma’ruf hendaknya belajar: kekuasaan adalah amanah. Hatta menjauhkan anak dan keluarganya dari bisnis dan politik agar ia terhindar dari konflik kepentingan. Ma’ruf seyogianya waspada: gula kekuasaan dapat membuat seseorang salah langkah. Ia harus dapat mengelola keluarga agar tidak memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik untuk kepentingan bisnis dan politik lingkungan terdekatnya.

Jangan pernah berpikir untuk membangun dinasti politik-sesuatu yang lebih banyak memberikan mudarat ketimbang manfaat bagi Republik. Sejarah menunjukkan dinasti politik membuat konsolidasi demokrasi gagal karena kekuasaan hanya dikuasai segelintir orang. Tidak datang dari partai politik, Ma’ruf hendaknya tidak berpikir untuk mengkonsolidasi umat sebagai basis dukungan.

Lima tahun ke depan, Ma’ruf Amin dapat mencatatkan sejarah dirinya dengan tinta emas atau tinta hitam. Memasuki Istana lewat pelbagai kontroversi, ia hendaknya memilih yang pertama.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 21-27 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

11 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

12 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

32 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

35 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

35 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

41 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

42 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

42 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Ini Keputusan Lengkap ICJ Soal Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

52 hari lalu

Pengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Ini Keputusan Lengkap ICJ Soal Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

Hakim ICJ mengabulkan sebagian permohonan Afrika Selatan, namun tidak menyerukan gencatan senjata di Gaza.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

56 hari lalu

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.