Presiden Joko Widodo memasuki periode kedua pemerintahannya dalam cuaca kelabu. Kondisi global dan efek beberapa kebijakannya membuat pertumbuhan ekonomi jauh di bawah janji lima tahun lalu, yakni minimal 7 persen. Tanda-tanda perbaikan ekonomi hingga kini belum terlihat. Praktik demokrasi di bawah pemerintahannya pun terkesan bergerak mundur. Di akhir periode pertamanya, ia menyetujui sejumlah aturan berkualitas buruk, di antaranya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa melemahkan komisi antikorupsi.
Pelantikan Jokowi, yang kini berpasangan dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga dibayangi kekhawatiran bakal melemahnya mekanisme kontrol pada lima tahun ke depan. Penyebabnya, Jokowi ada kemungkinan bakal membangun koalisi besar, termasuk merangkul kubu pesaingnya pada pemilihan presiden lalu. Ia tampaknya tak cukup percaya diri dengan kekuatan koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan. Ia bakal membangun mayoritas mutlak, jika memasukkan Partai Gerindra dan Partai Demokrat-juga Partai Amanat Nasional-ke pemerintahannya. Praktis, kekuatan oposisi hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera.
Kekuatan mutlak di tangan Jokowi ini jelas merugikan masyarakat banyak. Mekanisme kontrol, yang akan memastikan pemerintah bertindak tepat dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, tak akan benar-benar bisa dilakukan. Ia mungkin akan menjalankan pemerintahannya tanpa "kegaduhan", sepi dari kritik dan pertentangan di Parlemen. Ia akan lebih leluasa mengegolkan anggaran dan berbagai rancangan undang-undang. Tapi kualitas aturan hukum yang disusun dalam kondisi seperti ini jelas tidak bisa diharapkan.
Publik akan menilai arah kebijakan periode kedua pemerintahan Jokowi pada hari ini, ketika ia mengumumkan susunan kabinetnya. Penempatan orang-orang yang tidak tepat pada bidangnya akan mengirim sinyal negatif. Apalagi jika sebagian besar kursi menteri diisi perwakilan-perwakilan partai politik. Jelas, nama-nama yang ditunjuk Jokowi juga akan menggambarkan koalisi seperti apa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini.
Jokowi perlu diingatkan sekali lagi bahwa koalisi besar tidak menjamin "kestabilan" yang ia inginkan. Pengalaman pemerintahan periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan hal itu. Pada 2009-2014, Yudhoyono merangkul banyak partai ke pemerintahan. Kenyataannya, partai-partai itu juga bertindak layaknya oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Alih-alih memperkuat pemerintahan, mereka lebih berfokus dan berlomba-lomba menyiapkan kompetisi politik lima tahun berikutnya. Mereka sering kali justru berjalan beriringan untuk menggerogoti uang negara. Hal ini terbukti dalam berbagai perkara korupsi yang melibatkan anggota DPR dari banyak partai politik.
Di tengah kemungkinan mekanisme kontrol yang melemah di Senayan, publik perlu menyiapkan diri untuk mengambil alih fungsi itu. Perlawanan damai melalui demonstrasi bisa dilakukan untuk melawan kebijakan yang merugikan publik. Perlawanan perlu dilakukan untuk mencegah terciptanya kartel politik.
Catatan:
Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 21 Oktober 2019
