Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Awal Suram Periode Kedua

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

Presiden Joko Widodo memasuki periode kedua pemerintahannya dalam cuaca kelabu. Kondisi global dan efek beberapa kebijakannya membuat pertumbuhan ekonomi jauh di bawah janji lima tahun lalu, yakni minimal 7 persen. Tanda-tanda perbaikan ekonomi hingga kini belum terlihat. Praktik demokrasi di bawah pemerintahannya pun terkesan bergerak mundur. Di akhir periode pertamanya, ia menyetujui sejumlah aturan berkualitas buruk, di antaranya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa melemahkan komisi antikorupsi.

Pelantikan Jokowi, yang kini berpasangan dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga dibayangi kekhawatiran bakal melemahnya mekanisme kontrol pada lima tahun ke depan. Penyebabnya, Jokowi ada kemungkinan bakal membangun koalisi besar, termasuk merangkul kubu pesaingnya pada pemilihan presiden lalu. Ia tampaknya tak cukup percaya diri dengan kekuatan koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan. Ia bakal membangun mayoritas mutlak, jika memasukkan Partai Gerindra dan Partai Demokrat-juga Partai Amanat Nasional-ke pemerintahannya. Praktis, kekuatan oposisi hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera.

Kekuatan mutlak di tangan Jokowi ini jelas merugikan masyarakat banyak. Mekanisme kontrol, yang akan memastikan pemerintah bertindak tepat dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, tak akan benar-benar bisa dilakukan. Ia mungkin akan menjalankan pemerintahannya tanpa "kegaduhan", sepi dari kritik dan pertentangan di Parlemen. Ia akan lebih leluasa mengegolkan anggaran dan berbagai rancangan undang-undang. Tapi kualitas aturan hukum yang disusun dalam kondisi seperti ini jelas tidak bisa diharapkan.

Publik akan menilai arah kebijakan periode kedua pemerintahan Jokowi pada hari ini, ketika ia mengumumkan susunan kabinetnya. Penempatan orang-orang yang tidak tepat pada bidangnya akan mengirim sinyal negatif. Apalagi jika sebagian besar kursi menteri diisi perwakilan-perwakilan partai politik. Jelas, nama-nama yang ditunjuk Jokowi juga akan menggambarkan koalisi seperti apa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini.

Jokowi perlu diingatkan sekali lagi bahwa koalisi besar tidak menjamin "kestabilan" yang ia inginkan. Pengalaman pemerintahan periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan hal itu. Pada 2009-2014, Yudhoyono merangkul banyak partai ke pemerintahan. Kenyataannya, partai-partai itu juga bertindak layaknya oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Alih-alih memperkuat pemerintahan, mereka lebih berfokus dan berlomba-lomba menyiapkan kompetisi politik lima tahun berikutnya. Mereka sering kali justru berjalan beriringan untuk menggerogoti uang negara. Hal ini terbukti dalam berbagai perkara korupsi yang melibatkan anggota DPR dari banyak partai politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di tengah kemungkinan mekanisme kontrol yang melemah di Senayan, publik perlu menyiapkan diri untuk mengambil alih fungsi itu. Perlawanan damai melalui demonstrasi bisa dilakukan untuk melawan kebijakan yang merugikan publik. Perlawanan perlu dilakukan untuk mencegah terciptanya kartel politik.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 21 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.