Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Awal Suram Periode Kedua

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

Presiden Joko Widodo memasuki periode kedua pemerintahannya dalam cuaca kelabu. Kondisi global dan efek beberapa kebijakannya membuat pertumbuhan ekonomi jauh di bawah janji lima tahun lalu, yakni minimal 7 persen. Tanda-tanda perbaikan ekonomi hingga kini belum terlihat. Praktik demokrasi di bawah pemerintahannya pun terkesan bergerak mundur. Di akhir periode pertamanya, ia menyetujui sejumlah aturan berkualitas buruk, di antaranya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa melemahkan komisi antikorupsi.

Pelantikan Jokowi, yang kini berpasangan dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga dibayangi kekhawatiran bakal melemahnya mekanisme kontrol pada lima tahun ke depan. Penyebabnya, Jokowi ada kemungkinan bakal membangun koalisi besar, termasuk merangkul kubu pesaingnya pada pemilihan presiden lalu. Ia tampaknya tak cukup percaya diri dengan kekuatan koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan. Ia bakal membangun mayoritas mutlak, jika memasukkan Partai Gerindra dan Partai Demokrat-juga Partai Amanat Nasional-ke pemerintahannya. Praktis, kekuatan oposisi hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera.

Kekuatan mutlak di tangan Jokowi ini jelas merugikan masyarakat banyak. Mekanisme kontrol, yang akan memastikan pemerintah bertindak tepat dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, tak akan benar-benar bisa dilakukan. Ia mungkin akan menjalankan pemerintahannya tanpa "kegaduhan", sepi dari kritik dan pertentangan di Parlemen. Ia akan lebih leluasa mengegolkan anggaran dan berbagai rancangan undang-undang. Tapi kualitas aturan hukum yang disusun dalam kondisi seperti ini jelas tidak bisa diharapkan.

Publik akan menilai arah kebijakan periode kedua pemerintahan Jokowi pada hari ini, ketika ia mengumumkan susunan kabinetnya. Penempatan orang-orang yang tidak tepat pada bidangnya akan mengirim sinyal negatif. Apalagi jika sebagian besar kursi menteri diisi perwakilan-perwakilan partai politik. Jelas, nama-nama yang ditunjuk Jokowi juga akan menggambarkan koalisi seperti apa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini.

Jokowi perlu diingatkan sekali lagi bahwa koalisi besar tidak menjamin "kestabilan" yang ia inginkan. Pengalaman pemerintahan periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan hal itu. Pada 2009-2014, Yudhoyono merangkul banyak partai ke pemerintahan. Kenyataannya, partai-partai itu juga bertindak layaknya oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Alih-alih memperkuat pemerintahan, mereka lebih berfokus dan berlomba-lomba menyiapkan kompetisi politik lima tahun berikutnya. Mereka sering kali justru berjalan beriringan untuk menggerogoti uang negara. Hal ini terbukti dalam berbagai perkara korupsi yang melibatkan anggota DPR dari banyak partai politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di tengah kemungkinan mekanisme kontrol yang melemah di Senayan, publik perlu menyiapkan diri untuk mengambil alih fungsi itu. Perlawanan damai melalui demonstrasi bisa dilakukan untuk melawan kebijakan yang merugikan publik. Perlawanan perlu dilakukan untuk mencegah terciptanya kartel politik.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 21 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

35 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

35 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

41 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

43 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

56 hari lalu

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.


Debat Capres yang Tak Harus Dikompromikan

9 Januari 2024

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Debat Capres yang Tak Harus Dikompromikan

Debat calon presiden yang berlangsung Minggu malam diwarnai kejutan dan peristiwa tidak terduga.