Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi antara Legacy dan Oligarki

image-profil

image-gnews
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019.  TEMPO/Dewi Nurita
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

Pemerintahan Jokowi jilid kedua dimulai setelah prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden, kemarin. Agenda berikutnya tentu saja membentuk kabinet, yang sesungguhnya menjadi hak prerogatif presiden. Publik harap-harap cemas apakah konfigurasi dan komposisi menteri beserta kelembagaan yang dibentuk Jokowi mencerminkan komitmennya kepada rakyat atau sekadar membentuk zona nyaman elite? Itulah pertaruhan Jokowi saat ini: mengayuh di antara dua tuntutan, meninggalkan warisan atau legacy yang membanggakan pada akhir jabatan atau meneguhkan kuatnya oligarki partai politik di pemerintahan. Hal ini merupakan ujian kesejarahan yang tak mudah dan hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin pengambil risiko.

Tantangan Indonesia hingga saat ini, dan masih menjadi problem mendasar, mengutip analis politik Northwestern University, Jeffrey Winters, dalam Oligarchy (2011), adalah demokrasi kerap dikuasai oleh kaum oligark, sehingga makin jauh dari cita-cita memakmurkan rakyat. Dalam International Encyclopedia of Social Sciences, oligarki didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan minoritas.

Winters menjelaskan oligarki dengan menekankan kekuatan sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka. Adanya ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan politik. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia.

Dalam sistem presidensial, tentu Jokowi selaku presiden memiliki hak mulia yang namanya hak prerogatif. Tentu saja itu tak mudah diimplementasikan karena begitu derasnya kepentingan para elite partai, baik mitra kongsi yang mengusung pasangan ini sedari awal maupun sekelompok partai yang awalnya kompetitor tapi kemudian merapat menjadi mitra koalisi baru atas pertimbangan mendapat kursi di kabinet (office seeking).

Independensi Jokowi sangat dibutuhkan di tengah ragam stimulan dalam komunikasi persuasif yang dilancarkan para pihak yang berkehendak memaksimalkan tuntutan agar berada di dalam kabinet. Jokowi tentu memiliki matriks kebutuhan dalam penentuan orang dan kelembagaan kabinet. Apakah matriks itu sejalan dengan kehendak publik, yakni menguatkan kinerja pemerintah dalam mengatasi ragam persoalan, atau sekadar berbasis politik akomodasi bagi-bagi kursi untuk politik representasi?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) menggarisbawahi bahwa semakin tinggi independensi, semakin tinggi pula tingkat kelembagaan. Keutuhan organisasi juga penting dalam tingkat pelembagaan. Sebuah institusi politik, termasuk birokrasi pemerintahan, harus memiliki kewenangan yang kuat, transparan, dan merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Tingkat kelembagaan ini dapat ditentukan dari cara beradaptasi, kompleksitas, otonomi, kemampuan organisasi, dan tata cara atau prosedur dalam implementasi kebijakan. Semua ini lagi-lagi kembali ke independensi Jokowi dalam membentuk Kabinet Kerja.

Setiap tahap awal pembentukan pemerintahan akan tergambar seperti apa komitmen pemimpin terhadap rakyat. Apakah yang dipilih menjadi menteri di kabinet adalah sosok-sosok berintegritas tinggi, memiliki basis kompetensi, kepemimpinan yang mumpuni, dan jaringan komunikasi yang memadai? Jika lebih banyak berdasarkan pertimbangan jatah-jatahan, mempercayakan sejumlah orang ke beberapa pos kementerian berbasis kebutuhan yang diharapkan bukan tak mungkin bisa semakin menyuburkan dan meneguhkan kartel dalam birokrasi.

Menurut Adam Przeworski dalam Sustainable Democracy (1999), birokrasi oligarki membentuk kartel yang berkewajiban menentang para pesaingnya sekaligus membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara sesama anggota kartel. Jika itu yang menjadi pilihan, bahaya lanjutannya adalah kekuasaan menjadi proyek individual para elite partai beserta asosiasi korporatisnya.

Bagaimana langkah Jokowi untuk keluar dari jebakan oligarki kekuasaan? Pertama, sebaiknya tidak berlebihan mengakumulasi dukungan sehingga berdampak pada obesitas kekuasaan. Semua partai berbondong-bondong masuk kabinet dan tak menyisakan suara signifikan partai di luar penyokong pemerintah. Jika hanya PKS yang sendirian di luar, mereka tak cukup memadai untuk menampung dan menyuarakan suara rakyat yang berbeda dengan pemerintah. Tapi, jika itu kenyataannya, jangan heran jika pada 2024, PKS akan mendapat insentif elektoral signifikan di tengah enggannya banyak partai menjadi oposisi.

Kedua, Jokowi harus benar-benar memastikan siapa pun yang dipilihnya sebagai menteri akan berdedikasi penuh untuk bekerja membantunya menunaikan janji kesejarahannya kepada rakyat. Bukan menteri yang punya loyalitas ganda sebagai pembantu presiden di satu sisi, tapi bermain mata dengan sejumlah pihak untuk memperkaya diri dan kelompoknya di sisi yang lain. Kabinet adalah tempat berkhidmat kepada rakyat, bukan untuk bancakan kekuasaan. Ketika dilantik menjadi presiden dan memimpin Kabinet Kerja jilid kedua, sejak saat itu pula Jokowi akan diawasi oleh semua mata rakyat Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.