Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Paradigma Ambulans Dunia Kesehatan Kita

image-profil

image-gnews
Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Muhammad Hatta
Dokter alumnus Manajemen Kesehatan University of Illinois, Chicago

Postur anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita tak pernah mencapai dua digit. Padahal bidang kesehatan serta pendidikan dan sistem jaminan sosial merupakan tiga pengeluaran besar dalam konsep negara kesejahteraan yang dianut mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia (Moran, 2000).

Degradasi politis dunia kesehatan tak berlangsung begitu saja. McKinlay (2002) menganalogikan proses tersebut dengan runtuhnya dominasi sosial gereja di Eropa. Dokter, sebagai representasi utama layanan kesehatan, berdiam di dalam "kuil pendeta" (baca: rumah sakit) seraya menunggu pasien yang akan datang berobat. Standar ritual-ritual tertentu dan seragam khasnya membuat mereka mendapatkan status sosial yang setara dengan pendeta keagamaan.

Revolusi Industri pada abad ke-19 memaksa semua profesi terlibat dalam proses produksi barang dan jasa serta mereduksi tenaga kesehatan menjadi penyedia layanan jasa belaka, laiknya jasa konsultasi rohaniwan (Stoeckle, 1988). Navarro(1976) menyebut perubahan tersebut sebagai layanan statis yang berubah menjadi moda bergerak untuk memenuhi tuntutan konsumen. Saya menganalogikannya sebagai transformasi "kuil" menjadi "ambulans".

Sosok ambulans dengan sirene yang meraung-raung sering dikaitkan dengan proses kegawatdaruratan medik bagi mereka yang tengah jatuh sakit. Itu sebabnya paradigma pembangunan kesehatan kita masih enggan beranjak dari kacamata kuda kuratif, alih-alih promotif-preventif sebab yang pertama bersifat "aksi" ketimbang omongan (baca: penyuluhan) belaka. Pemerintah dan masyarakat kita masih memandang layanan kesehatan baru berfungsi sempurna jika ia laksana ambulans yang bergerak ke sana-kemari. Ia tak dibutuhkan jika tak ada orang sakit. Tak mengherankan jika sektor kesehatan diidentikkan dengan layanan kuratif dan bentuk-bentuk layanan kedokteran lainnya (Barr et al, 2004).

Paradigma ambulans ini tecermin jelas dalam tindakan beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Jakarta Jokowi yang mengubah belasan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Ibu Kota menjadi rumah sakit kecamatan pada 2013. Pandangan "besar sedikit ubah jadi rumah sakit" menjadi dogma bagi para pemangku kebijakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama 2012-2018, jumlah rumah sakit swasta nirlaba melonjak 17,5 persen setiap tahun. Bandingkan dengan rata-rata pertumbuhan puskesmas yang hanya 3-5 persen per tahun (Laksono & Listyani, 2018). Padahal paradigma sehat tak terbentuk di rumah sakit, karena rumah sakit tak punya beban wilayah kerja, tapi pada kelompok masyarakat yang belum jatuh sakit dan merupakan tanggung jawab puskesmas. Mustahil mendidik pola hidup sehat pada orang-orang yang tengah meradang dan butuh layanan sesegera mungkin. Tak mengherankan bila kita tak mampu menekan insiden penyakit katastrofik yang melahap porsi terbesar anggaran Jaminan Kesehatan Nasional.

Disepelekannya sektor kesehatan kian terlihat jelas pada defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah tak berusaha mencari solusi komprehensif karena "ambulans" masih berjalan seperti biasa. Ini sebetulnya "bom waktu" yang membuat "ambulans" suatu saat mogok. Gejala-gejalanya mulai tampak. Ratusan rumah sakit umum daerah (RSUD) sudah tak mampu membayar jasa medik petugas kesehatan dan malah diarahkan untuk "gali lubang tutup lubang" dengan meminjam dana via mekanisme supply chain financing. Di bidang farmasi, tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan mengakibatkan RSUD tak mampu membayar perusahaan farmasi dan berujung pada kekosongan obat.

Selain rencana menaikkan iuran BPJS pada 2020, pemerintah semestinya lebih cerdik mencari sumber-sumber pembiayaan cepat lain tanpa membebani kondisi keuangan negara yang tengah defisit. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional agar BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu BPJS Kesehatan secara finansial patut dikedepankan. Solusi tentatif tersebut memberikan sedikit ruang fiskal bagi keberlangsungan hidup BPJS sebelum menerapkan solusi jangka panjang lain, seperti menaikkan tarif cukai rokok, relokasi dana konversi energi, serta mendisiplinkan manajemen pengelola dan peserta BPJS Kesehatan.

Proses pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan produktif serta berkualitas. Arah dan kebijakan pembangunan itu sendiri juga amat bergantung pada paradigma politis pemimpinnya (Notoatmodjo, 2008). Sebuah studi menunjukkan korelasi positif antara paradigma politis suatu pemerintahan dan derajat kesehatan masyarakatnya (Navarro et al, 2016). Di Jerman pada abad ke-19, misalnya, Otto von Bismarck menginisiasi asuransi sosial dan kesehatan pertama di dunia karena menginginkan sumber daya manusia yang tangguh bagi dunia usaha dan angkatan perang (Bump, 2010).

Di Indonesia, asas klasik gotong-royong seharusnya menjadi paradigma politis yang dianut bangsa, tak sekadar memandangi "ambulans" sektor kesehatan hilir-mudik sendirian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.