Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Periode 2

image-profil

Oleh

image-gnews
Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi bersama Cawapresnya Ma'ruf Amin menyapa wartawan di kediaman Ma'ruf di Jalan Situbondo, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Setelah tiba di kediaman Maruf Amin, Jokowi berangkat menuju Halim untuk nonton bareng hasil sidang putusan MK. TEMPO/Muhammad Hidayat
Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi bersama Cawapresnya Ma'ruf Amin menyapa wartawan di kediaman Ma'ruf di Jalan Situbondo, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Setelah tiba di kediaman Maruf Amin, Jokowi berangkat menuju Halim untuk nonton bareng hasil sidang putusan MK. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Presiden dan wakil presiden dilantik esok hari. Presidennya masih yang lama, Joko Widodo. Wakil presiden yang baru, Kiai Haji Ma’ruf Amin. Foto resmi keduanya sudah beredar. Saya pangling dengan wajah Kiai Ma’ruf yang tak mengenakan busana ulama. Lalu saya pun menebak-nebak dengan pakaian apa beliau akan dilantik. Saya ingin beliau memakai sarung agar saya merasa terwakili.

Menebak-nebak menjadi pekerjaan asyik belakangan ini. Bahkan sebagian besar acara pelantikan presiden dan wakil presiden dipenuhi dengan tebakan. Apakah ada aksi demo di jalanan? Jika ada pendemo, bisa tergolong ngotot dan tak mematuhi perintah aparat negara. Aksi demo dilarang sejak 17 Oktober lalu, ketika secara otomatis Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi berlaku tanpa harus ada tanda tangan presiden. Semua perhatian dicurahkan untuk kekhusyukan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Jangankan aksi demo, karnaval relawan Jokowi untuk menunjukkan kegembiraan juga dilarang. Takut ada penumpang yang wajahnya gelap. Pihak keamanan dikerahkan untuk menjaga stabilitas. Di kampung saya, di lereng gunung yang jaraknya ribuan kilometer dari Jakarta, keamanan juga ditingkatkan. Lalu ada seruan dari gubernur agar masyarakat menyelenggarakan doa bersama untuk suksesnya pelantikan itu. Saya banyak ditanya, pakai ayat apa berdoanya. Sejenak saya pun bingung, mendoakan siapa? Apakah mendoakan pelantikannya yang lancar, misalnya, pengeras suara di gedung DPR itu jangan sampai ngadat? Atau mendoakan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf agar sehat sejahtera? Atau mendoakan Republik ini supaya damai dan rakyatnya hidup makmur, sebagaimana doa-doa di hari raya keagamaan?

Semuanya harus jelas sampai hal-hal yang kecil agar tidak dijadikan tebak-tebakan. Apalagi urusan negara. Jika masih abu-abu atau dalam batas wacana, sebaiknya ditahan dulu untuk diumbar. Apakah kabinet Jokowi periode kedua ini menampung partai oposisi, apakah jumlah menteri bertambah, apakah akan diangkat menteri milenial yang usianya di bawah 30 tahun, ya, sebaiknya jangan dilempar ke publik. Pastikan saja dulu atau istilah baru yang populer: bekerja senyap. Agar orang tak memainkan tebak-tebakan apakah Fadli Zon yang dulu suka mengolok-olok Jokowi akan menjadi menteri. Atau seperti Najwa Shihab di televisi, tiba-tiba bertanya ke Jusuf Kalla apakah Prabowo Subianto sebaiknya menjadi Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam. Ini berlanjut dengan menyebut Amien Rais, Agus Harimurti, Fahri Hamzah, dan sejumlah nama lain layak menjadi menteri. Jadi, yang masih oposisi hanya dua, PKS dan Rocky Gerung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai guyonan, memang baik-baik saja. Tapi apakah MPR bernafsu mengamendemen UUD 1945 juga soal guyonan? Kita dikabari, Fraksi PDIP di MPR bertekad mengamendemen UUD dengan memasukkan perlunya GBHN tanpa mengutak-atik pasal lain. Amendemen terbatas, katanya. Namun, ketika Surya Paloh bertemu Prabowo, lalu ada pernyataan Gerindra dan NasDem siap mengamendemen semua pasal UUD, muncul tuduhan: itu bola liar. Lho, siapa yang menentukan bola itu liar? Bukankah memasukkan GBHN itu sangat liar, wong presiden punya misi dan visi yang harus dijalankan, kenapa dibuatkan haluan lagi?

Arah demokrasi kita ini sungguh sukar ditebak. Saya tak sabar bagaimana perdebatannya nanti. Namun saya percaya, Mulan Jameela akan mampu adu argumentasi dengan Krisdayanti soal GBHN dan lain-lain. Nasib bangsa kita ditentukan oleh politikus yang merupakan biduan itu.

Selamat bertugas Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf, sehat pemimpinnya, sejahtera rakyatnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

36 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

36 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

42 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

43 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

57 hari lalu

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.


Debat Capres yang Tak Harus Dikompromikan

9 Januari 2024

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Debat Capres yang Tak Harus Dikompromikan

Debat calon presiden yang berlangsung Minggu malam diwarnai kejutan dan peristiwa tidak terduga.