Putu Setia
@mpujayaprema
Presiden dan wakil presiden dilantik esok hari. Presidennya masih yang lama, Joko Widodo. Wakil presiden yang baru, Kiai Haji Ma’ruf Amin. Foto resmi keduanya sudah beredar. Saya pangling dengan wajah Kiai Ma’ruf yang tak mengenakan busana ulama. Lalu saya pun menebak-nebak dengan pakaian apa beliau akan dilantik. Saya ingin beliau memakai sarung agar saya merasa terwakili.
Menebak-nebak menjadi pekerjaan asyik belakangan ini. Bahkan sebagian besar acara pelantikan presiden dan wakil presiden dipenuhi dengan tebakan. Apakah ada aksi demo di jalanan? Jika ada pendemo, bisa tergolong ngotot dan tak mematuhi perintah aparat negara. Aksi demo dilarang sejak 17 Oktober lalu, ketika secara otomatis Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi berlaku tanpa harus ada tanda tangan presiden. Semua perhatian dicurahkan untuk kekhusyukan pelantikan presiden dan wakil presiden.
Jangankan aksi demo, karnaval relawan Jokowi untuk menunjukkan kegembiraan juga dilarang. Takut ada penumpang yang wajahnya gelap. Pihak keamanan dikerahkan untuk menjaga stabilitas. Di kampung saya, di lereng gunung yang jaraknya ribuan kilometer dari Jakarta, keamanan juga ditingkatkan. Lalu ada seruan dari gubernur agar masyarakat menyelenggarakan doa bersama untuk suksesnya pelantikan itu. Saya banyak ditanya, pakai ayat apa berdoanya. Sejenak saya pun bingung, mendoakan siapa? Apakah mendoakan pelantikannya yang lancar, misalnya, pengeras suara di gedung DPR itu jangan sampai ngadat? Atau mendoakan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf agar sehat sejahtera? Atau mendoakan Republik ini supaya damai dan rakyatnya hidup makmur, sebagaimana doa-doa di hari raya keagamaan?
Semuanya harus jelas sampai hal-hal yang kecil agar tidak dijadikan tebak-tebakan. Apalagi urusan negara. Jika masih abu-abu atau dalam batas wacana, sebaiknya ditahan dulu untuk diumbar. Apakah kabinet Jokowi periode kedua ini menampung partai oposisi, apakah jumlah menteri bertambah, apakah akan diangkat menteri milenial yang usianya di bawah 30 tahun, ya, sebaiknya jangan dilempar ke publik. Pastikan saja dulu atau istilah baru yang populer: bekerja senyap. Agar orang tak memainkan tebak-tebakan apakah Fadli Zon yang dulu suka mengolok-olok Jokowi akan menjadi menteri. Atau seperti Najwa Shihab di televisi, tiba-tiba bertanya ke Jusuf Kalla apakah Prabowo Subianto sebaiknya menjadi Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam. Ini berlanjut dengan menyebut Amien Rais, Agus Harimurti, Fahri Hamzah, dan sejumlah nama lain layak menjadi menteri. Jadi, yang masih oposisi hanya dua, PKS dan Rocky Gerung.
Sebagai guyonan, memang baik-baik saja. Tapi apakah MPR bernafsu mengamendemen UUD 1945 juga soal guyonan? Kita dikabari, Fraksi PDIP di MPR bertekad mengamendemen UUD dengan memasukkan perlunya GBHN tanpa mengutak-atik pasal lain. Amendemen terbatas, katanya. Namun, ketika Surya Paloh bertemu Prabowo, lalu ada pernyataan Gerindra dan NasDem siap mengamendemen semua pasal UUD, muncul tuduhan: itu bola liar. Lho, siapa yang menentukan bola itu liar? Bukankah memasukkan GBHN itu sangat liar, wong presiden punya misi dan visi yang harus dijalankan, kenapa dibuatkan haluan lagi?
Arah demokrasi kita ini sungguh sukar ditebak. Saya tak sabar bagaimana perdebatannya nanti. Namun saya percaya, Mulan Jameela akan mampu adu argumentasi dengan Krisdayanti soal GBHN dan lain-lain. Nasib bangsa kita ditentukan oleh politikus yang merupakan biduan itu.
Selamat bertugas Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf, sehat pemimpinnya, sejahtera rakyatnya.
