Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sertifikasi Halal yang Kedodoran

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Iklan

Pemberlakuan sertifikasi halal secara resmi kemarin adalah contoh buruknya manajemen pemerintah. Meski sudah diberi waktu lima tahun untuk mempersiapkan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah terkesan tergopoh-gopoh membuat aturan dan infrastruktur pelaksanaan yang lengkap. Peraturan pemerintah yang mengatur tata laksana pemberlakuan sertifikat halal, misalnya, baru terbit lima bulan lalu. Sedangkan peraturan Menteri Agama sebagai turunan aturan teknisnya sampai kini belum kunjung rampung. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sendiri baru terbentuk tahun lalu. Itu pun baru ada di Jakarta. Padahal, sesuai dengan undang-undang, badan itu juga diperlukan di daerah lain. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan instrumen sentral dalam pelaksanaan aturan baru ini. Merekalah yang akan menerbitkan sertifikasi dan label halal, berdasarkan sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Akibatnya, pemberlakuan sertifikasi halal kemarin diwarnai banyak kebingungan dan ketidakpastian. Dunia usaha, yang bakal mendapat beban baru akibat pembayaran tarif sertifikasi, mengalami kesulitan mendapatkan informasi yang valid. Padahal mereka sudah lama mengeluhkan dampak buruk pungutan baru ini terhadap daya saing di kompetisi bisnis global. Tambahan pungutan ini jelas membuat industri kian tidak kompetitif. Berbagai persoalan di atas tampaknya lambat diantisipasi. Lima tahun masa transisi menuju implementasi aturan baru ini tak digunakan secara optimal. Walhasil, dikhawatirkan implementasi sertifikasi halal hanya akan membawa kekacauan. Lihat saja soal minimnya pasokan tenaga auditor halal di Indonesia. Pemerintah belum pernah menghitung berapa sebenarnya total kebutuhan auditor halal di Indonesia. Sampai kini, satu-satunya lembaga auditor yang siap adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini sungguh mencemaskan. Ada 1,6 juta pengusaha makanan dan minuman yang bakal antre untuk memperoleh sertifikat halal di negeri ini. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun lalu MUI hanya bisa mensertifikasi sekitar 17 ribu produk. Persiapan yang grasa-grusu seperti itu membuat dunia usaha kalang-kabut. Banyak pengusaha kecil dan menengah belum pernah mendapat sosialisasi yang memadai. Pelaku industri juga deg-degan soal tarif. Saat masih dipegang MUI, banderol sertifikasi termahal sekitar Rp 5 juta per produk dan harus diperiksa ulang setiap dua tahun. Kini tarif ala pemerintah belum diumumkan. Belum terlambat untuk memperbaiki keadaan. Toh, pemerintah berjanji akan bersikap fleksibel soal penerapan sertifikasi halal. Implementasi juga bakal dilakukan bertahap dalam lima tahun ke depan. Sembari menata hal itu, tak ada salahnya menguji kembali logika penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ketimbang menstempel semua produk halal, pemerintah lebih baik menandai mana yang tidak halal. Selain jumlahnya lebih sedikit, beban tarifnya tak akan membebani semua pelaku usaha. 

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 18 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.