Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amnesti Data Perikanan

image-profil

image-gnews
Nelayan menata ikan hasil tangkapan untuk dilelang di Tempat Pelelangan Ikan Tawang, Kendal, Jateng, Sabtu (24/1). Sejak tiga hari lalu cuaca di laut Jawa cukup baik sehingga nelayan berani melaut kembali, harga ikan laut mengalami kenaikan Rp1.000-R
Nelayan menata ikan hasil tangkapan untuk dilelang di Tempat Pelelangan Ikan Tawang, Kendal, Jateng, Sabtu (24/1). Sejak tiga hari lalu cuaca di laut Jawa cukup baik sehingga nelayan berani melaut kembali, harga ikan laut mengalami kenaikan Rp1.000-R
Iklan

Yonvitner
Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

Benarkah perikanan sudah sukses menyejahterakan nelayan, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja masa depan, menumbuhkan minat anak muda untuk menggeluti perikanan, dan yang utama menjadi penggerak utama ekonomi nasional?

Ini pertanyaan panjang yang tidak bisa dijawab dalam satu periode pembangunan. Namun itu bukan juga pertanyaan yang sulit karena saat ini Kementerian Perikanan dan Kelautan sudah memasuki usia dua dasawarsa. Pada usia yang ke-20 tahun ini tampaknya persoalan perikanan tidak beranjak dari persoalan mendasar. Salah satu persoalan tata kelola perikanan saat ini adalah data perikanan.

Persoalan data perikanan dikatakan sebagai persoalan mendasar karena persoalan ini bersifat fundamental serta menentukan arah dan tujuan pembangunan perikanan selanjutnya. Era 2014-2019 boleh disebut sebagai era dengan tingkat ketidakpastian data yang tinggi. Paling tidak, ada tiga persoalan utama yang menyebabkan hal ini terjadi.

Pertama, perubahan tata kelola perikanan karena perubahan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Lautan, dan Pulau-pulau Kecil ke Undang-Undang Otonomi Daerah. Perubahan tata kelola data di pelabuhan perikanan banyak mengalami distorsi. Perubahan kewenangan tata kelola pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dari kabupaten dan provinsi turut mempengaruhi perubahan tata kelola aset.

Salah satu aset yang berubah tersebut adalah tempat pelelangan ikan (TPI). Sebanyak 538 pelabuhan perikanan yang dulu dikelola kabupaten/kota kini dikelola provinsi, yang menyebabkan terhentinya mekanisme tata kelola data, lelang, dan aset TPI.

Kabupaten, yang merasa kewenangannya tercerabut dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah, menghentikan pengelolaan TPI, termasuk dalam pencatatan lelang dan rekapitulasi data. Berdasarkan pengamatan saya di beberapa lokasi TPI di Jawa dan Sumatera, kegiatan di TPI hanya berupa pendaratan ikan tanpa ada pencatatan. Akibatnya, terjadi distorsi atau loss record data yang panjang. Kabupaten/kota yang merasa sudah tidak memiliki kewenangan juga tidak mengalokasikan pembiayaan untuk tata kelola TPI, termasuk untuk mencatat data dari proses pendaratan dan lelang.

Kedua, proses adaptasi dan transformasi mekanisme sistem satu data yang tidak terencana dengan baik dan proses adaptasi yang panjang. Proses adaptasi sistem Aplikasi Satu Data, sebagai substitusi tata kelola data perikanan sebelumnya, ternyata tidak berjalan mulus. Dalam mekanisme pengumpulan data, sumber daya manusia yang bertanggung jawab tidak dirancang dengan baik. Ketika terjadi disrupsi karena perubahan tata kelola aset perikanan, sistem pengumpulan data tidak bisa langsung bekerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seharusnya, ketika akan menggunakan sistem data yang baru, mekanisme pendataan yang lama tidak serta-merta dihentikan. Ada dua kemungkinan yang terjadi: kebijakan Satu Data tidak menyertakan evaluasi terhadap mekanisme yang lama atau ketidakpahaman akan pentingnya data dalam sistem manajemen yang efektif dan efisien.

Ketiga, sistem manajemen kendali dan tata kelola data yang kurang inklusif serta tidak mampu menerapkan perkembangan teknologi 4.0 yang sudah sangat masif berkembang saat ini. Perubahan format yang diikuti dengan perubahan sistem semestinya dilakukan secara adaptif dan inklusif. Inklusivitas ini diperlukan untuk memastikan kelemahan-kelemahan yang berpotensi menyebabkan kegagalan dapat diminimalkan. Hal itu dapat juga dijadikan sebagai ruang untuk menemukan opsi-opsi terbaik guna mendapatkan data yang lebih valid, dapat diandalkan, serta bermanfaat bagi penyusunan program dan rencana pembangunan perikanan selanjutnya.

Pembangunan perikanan dan kelautan yang presisi (Yonvitner, 2019) harus diawali dengan data presisi, daya dukung dan spasial yang presisi, juga program yang presisi. Tapi data yang bersifat sangat sementara masih banyak muncul dalam laporan belakangan ini. Maka, ada baiknya dilakukan revisi, penataan ulang, atau amnesti data perikanan.

Amnesti data perikanan diperlukan sebagai upaya untuk kembali mendefinisikan struktur data, mekanisme pengumpulan, tata kelola, sumber daya manusia pengelola data, adopsi teknologi pendataan, dan mekanisme pengawasan serta analisis data. Amnesti data diperlukan karena beberapa hal.

Pertama, banyak daerah yang lambat beradaptasi dan belum melakukan sinkronisasi organisasi tata kelola kawasan pesisir. Untuk memastikan tata kelola data dan aset berjalan dengan baik, intervensi Kementerian Kelautan mutlak diperlukan sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dan koordinasi lintas unit di kabupaten/kota dengan provinsi.

Kedua, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi informasi 4.0. Sistem tata kelola data yang saat ini diperlukan adalah yang bersifat real time, cepat update, dan presisi. Ketiga, perlu menyiapkan sebuah sistem big data terpadu dari semua sektor perikanan, dari data mengenai tangkapan, budi daya, alokasi ruang, sumber daya manusia, daya dukung, lingkungan, hingga data lain yang berkaitan, seperti perubahan iklim. Sistem big data perikanan merupakan jawaban akhir untuk memastikan tata kelola perikanan presisi.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024