Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Evaluasi Dua Tahun Gubernur Anies

image-profil

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar konferensi pers dua tahun kepemimpinannya, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar konferensi pers dua tahun kepemimpinannya, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Iklan

Nirwono Joga
Pusat Studi Perkotaan

Jakarta tengah memasuki dua tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Berbagai kebijakan dan program pembangunan tengah dia lakukan. Narasi kebijakannya tampak ingin berbeda dengan kebijakan gubernur sebelumnya. Menata Kota Jakarta sebenarnya tinggal mengikuti arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) DKI Jakarta. Siapa pun gubernurnya, setidaknya sampai dengan 2030. Berikut ini beberapa catatan mengenai dua tahun kepemimpinan Anies.

Pertama, setelah pengoperasian jembatan multiguna di Tanah Abang terbukti tidak efektif, para pedagang kaki lima tetap menduduki trotoar di bawah jembatan, bahkan meluas ke kawasan lain di Jakarta. Rencana pelegalan pedagang kaki lima di beberapa titik ruas badan trotoar yang telah direvitalisasi oleh pemerintah DKI justru memicu masalah baru.

Pelegalan itu berindikasi melanggar Undang-Undang Jalan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah tentang Jalan, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Menurut Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima, gubernur dapat melakukan pendataan jumlah, jenis, lokasi, dan sebaran pedagang kaki lima untuk disepakati dan dikunci. Pedagang didistribusikan ke pasar rakyat, pusat belanja, gedung perkantoran, atau diikutkan dalam berbagai festival.

Kedua, kondisi warga Ibu Kota yang masih buang air besar sembarangan langsung ke sungai atau saluran air, seperti kasus di Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, bukanlah temuan baru dan mudah ditemukan di permukiman padat. Masih ada sekitar 500 ribu orang (4,74 persen) dari total populasi Jakarta yang melakukannya (Dinas Kesehatan DKI, 2018). Di samping itu, keberadaan permukiman padat masih rawan kebakaran dan banjir.

Keputusan Gubernur DKI Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat telah menetapkan 21 lokasi kampung yang akan ditata. Gubernur harus memastikan dulu status peruntukan kawasan sesuai dengan RDTR. Cek legalitas kepemilikan lahan, apakah tanah negara, swasta, atau perseorangan. Jika peruntukan bukan bagi hunian dan kepemilikan lahan jelas, gubernur wajib mengembalikan fungsi peruntukan sesuai dengan RDTR.

Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur penataan kampung atau permukiman padat dapat dilakukan melalui pemugaran, peremajaan kawasan, atau pemukiman kembali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, program Rumah tanpa Uang Muka (Nol Rupiah), yang kini menjadi Solusi Rumah Warga (Samawa), menyisakan banyak pertanyaan. Persyaratan calon peminat program bukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kejelasan bantuan uang muka (tidak bisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI) sebagai pinjaman tetap harus dicicil pengembaliannya. Skema cicilan dengan bunga 5 persen berlangsung selama maksimal 20 tahun, sedangkan jabatan gubernur hanya lima tahun.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menghentikan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dibangun pada era Ahok karena perubahan peraturan anggaran pembangunan rusunawa dari tahun jamak ke tahun tunggal. Padahal Jakarta masih kekurangan rumah (backlog) sebanyak 301.319 unit, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Keempat, penghentian izin reklamasi untuk 13 pulau, yang merupakan salah satu pemenuhan janji kampanye Anies, menyisakan pekerjaan rumah. Penerbitan izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi membuat gubernur salah langkah, sementara penyelesaian Peraturan Daerah Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta semakin tidak jelas.

Rencana induk penataan kawasan Pantai Utara Jakarta, termasuk kajian lingkungan hidup strategis, rencana aksi perbaikan lingkungan, rehabilitasi hutan bakau, revitalisasi kampung nelayan, pengembangan kawasan pantai, penyediaan air bersih, dan rencana penataan empat pulau reklamasi, masih ditunggu realisasinya.

Kelima, program-program yang berbau diksi yang sangat "Sandiaga" sudah tidak menjadi perhatian utama atau program unggulan, bahkan telah berganti nama. Program One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) diganti Pembinaan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Program yang diharapkan membuka lapangan kerja baru dengan target 200 ribu (40 ribu per tahun), progres realisasi Kartu Pangan Jakarta, revitalisasi pasar tradisional, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, penataan pedagang kaki lima, atau menurut istilah Sandi pengusaha kecil mandiri (PKM), menjadi tak jelas.

Program One Kecamatan One Trip (OK OTrip) telah berubah menjadi Jak Lingko, yang berupaya mengintegrasikan seluruh jaringan angkutan umum. Selain itu, masih ada persoalan peremajaan armada bus dan angkutan kota, integrasi fisik dan sistem angkutan umum, penataan ulang rute, serta standar pelayanan minimal angkutan umum.

Dengan sejumlah masalah itu saja, Anies masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera direalisasikan. Anies tinggal memiliki tiga tahun lagi untuk membenahi semuanya.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024