Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Pengubur Oposisi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berswafoto bersama awak media usai bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. Foto: Joko Widodo
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berswafoto bersama awak media usai bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. Foto: Joko Widodo
Iklan

Upaya Presiden Joko Widodo merangkul partai politik yang seharusnya menjadi oposisi merupakan pertanda buruk bagi demokrasi. Bila hampir semua partai bergabung dalam pemerintahan, demokrasi akan mengalami disfungsi. Demokrasi yang sehat selalu memerlukan oposisi yang kuat.

Pertemuan terakhir Jokowi dengan Prabowo Subianto menguatkan sinyal bahwa Partai Gerindra akan bergabung dalam koalisi besar pendukung pemerintah. Sinyal serupa muncul ketika Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Praktis, tinggal Partai Keadilan Sejahtera yang belum digoda untuk merapat ke Istana.

Berbekal sokongan koalisi yang menguasai 60 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Jokowi sebetulnya tidak perlu merayu Gerindra, Demokrat, dan PAN. Merangkul mereka ke dalam pemerintahan hanya akan mematikan mekanisme pengawasan dan penyeimbangan (checks and balances) dalam sistem demokrasi.

Di DPR, pemerintah tak hanya memerlukan barisan politikus yang selalu memuji-muji. Pemerintah juga membutuhkan oposisi yang kritis untuk menguji setiap usulan kebijakan dan rancangan anggaran. Oposisi yang kuat dan substantif-bukan asal beda-juga akan menjaga pemerintah agar tak melenceng dari rel aturan.

Dalih bahwa pemerintah perlu terus memperbesar koalisi untuk menjaga stabilitas politik dan kelancaran pembangunan jelas mengada-ada. Ketika DPR dikuasai satu blok politik besar, yang bakal terjadi justru konsolidasi oligarki dan kartel politik. Setelah bertarung keras dalam pemilu, para anggota kartel politik itu akan bahu-membahu mempertahankan kekuasaan dan segala hak istimewa mereka, tanpa mempedulikan lagi aspirasi pemilihnya.

Bahaya hilangnya checks and balances di DPR sudah terbukti dalam pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi serta sejumlah rancangan undang-undang bermasalah lainnya. Dalam hal pelemahan KPK-yang bisa membuat para politikus lebih leluasa menjarah uang negara-tak ada satu partaipun yang bersuara berbeda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tetenger lain menguatnya oligarki adalah rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Lewat pemberlakuan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara, MPR akan memaksa presiden pilihan rakyat menjalankan program pembangunan ciptaan politikus Senayan. Melalui amendemen konstitusi, MPR juga bisa menghapus sistem pemilihan presiden langsung. Bila terjadi, hal ini merupakan kemunduran besar dalam demokrasi.

Menguatnya oligarki dan lenyapnya partai oposisi hanya akan memicu lahirnya kembali oposisi jalanan, yakni unjuk rasa mahasiswa yang berkolaborasi dengan kekuatan masyarakat sipil. Hal ini akan menciptakan suasana politik yang panas dan tidak stabil-situasi yang justru bertolak belakang dengan harapan pemerintah saat merangkul hampir semua partai.

Presiden Jokowi semestinya menyadari bahwa penguatan oligarki cenderung mengundang perlawanan masyarakat sipil karena aspirasi mereka tidak tersalurkan. Memberi ruang bagi sebagian partai untuk menjadi oposisi justru akan menyehatkan sistem politik.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 16 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024