Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koridor Sempit Kebebasan

image-profil

image-gnews
Koridor Sempit Kebebasan
Koridor Sempit Kebebasan
Iklan

M. Alfan Alfian
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional

Dalam The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2019) mengilustrasikan perang Suriah yang telah memicu tragisnya bencana kemanusiaan. Ratusan ribu orang kehilangan nyawa. Puluhan juta orang mengungsi. Warga Suriah bergulat dengan masalah yang begitu mewabah dalam masyarakat, yang telah menjadi tema karya tulis tertua berusia 4.200 tahun, tablet Sumeria, yang merekam epos Gilgames.

Gilgames ialah raja di Uruk, barangkali kota pertama di dunia, yang letaknya di cabang Sungai Eufrat. Dia membangun kotanya secara luar biasa. Perdagangan berkembang. Istana dan kuil berdiri megah. Tapi Gilgames "menginjak-injak warganya seperti banteng liar". Sebagai raja, dia lalim. Tak ada yang berani menentangnya.

Dalam keputusasaan, rakyat mengadu ke Anu, dewa langit. Anu memerintahkan Aruru, ibu kreasi, untuk membuat kembaran Gilgames. Gilgames dan kembarannya pun berduel. Meskipun kembaran Gilgames kalah, kekuatan despotik Gilgames setidaknya tertandingi.

Apakah lantas benih-benih kebebasan timbul di Uruk? Sayangnya tidak. Keduanya malah bersatu. Prospek kebebasan pun lenyap seiring dengan hilangnya checks and balances.

Pesan penting cerita ini jelas. Banyak yang berharap elite kekuasaan segera tertandingi kembarannya, elite oposisi. Namun para dewa pun gagal menghadirkannya. Kedua penulis lebih menyarankan agar masyarakat menjadi kekuatan dan harus waspada setiap saat untuk tampil sebagai penyeimbang.

Hal ini relevan dengan situasi politik Indonesia. Belakangan ini, partai-partai politik di luar koalisi partai pengusung Jokowi bertindak proaktif agar dapat diakomodasi dalam kekuasaan. Dalam politik, itu sah-sah saja. Namun, dalam konteks Acemoglu dan Robinson, hal ini mencerminkan krisis checks and balances. Tapi para politikus masih bisa membantah dengan memperluas konteks checks and balances sebagai hal yang tak berhubungan dengan penyusunan kabinet.

Dari mana datangnya kebebasan? Dalam kasus Suriah, menurut Acemoglu dan Robinson, jelas bukan dari anarki. Kebebasan membutuhkan negara dan hukum. Tapi itu tak diberikan oleh negara ataupun elite penguasa. Masyarakat perlu mengontrol, sehingga negara melindungi dan mempromosikan kebebasan, bukan justru merobohkannya. Kebebasan membutuhkan masyarakat yang berpartisipasi dalam politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua penulis berdalih, agar kebebasan terjaga, negara dan masyarakat harus kuat. Dibutuhkan negara yang kuat untuk mengendalikan kekerasan, menegakkan hukum, dan menyediakan layanan publik. Masyarakat yang kuat diperlukan untuk mengendalikan dan membatasi potensi negara kuat menindas. Solusi checks and balances dengan membikin kembaran, berharap sepenuhnya pada kekuatan penanding atau oposisi, tak menyelesaikan "masalah Gilgames".

Kebebasan kini berada di koridor sempit. Di koridor inilah negara dan masyarakat saling menyeimbangkan. Keseimbangan ini bukan tentang momen revolusioner, melainkan sekadar perjuangan yang konstan, sehari-hari, di antara keduanya. Koridor negara dan masyarakat tak hanya bersaing, mereka juga bekerja sama menghasilkan kapasitas yang lebih besar bagi negara untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan masyarakat dan mendorong masyarakat memantaunya.

Koridor, bukan pintu, merupakan kiasan bagi proses pencapaian kebebasan. Diperlukan perjalanan panjang di suatu koridor, sebelum "kekerasan dikendalikan, undang-undang ditulis, hukum ditegakkan, dan negara mulai melayani warganya". Dalam proses itu, negara dan para elitenya harus belajar hidup dengan pembatasan yang ditetapkan masyarakat. Namun berbagai segmen masyarakat juga harus belajar bekerja sama, baik antar-mereka maupun dengan negara, meskipun ada perbedaan.

Acemoglu dan Robinson tampaknya menyuntikkan pesan penting dan lugas di dalam bukunya. Pesannya adalah masyarakat tak boleh lemah, juga harus kuat dan proaktif. Pesan ini penting dalam demokrasi, kendati kedua penulis bisa terjebak masalah klasik, yakni problem diametral negara dan masyarakat. Kendati demikian, pembaca tetap harus sabar membaca khazanah luas yang mereka narasikan, sehingga tidak timbul kesan bahwa masalahnya sekadar dialektika negara dan masyarakat. Bagaimana dengan pasar, misalnya?

Masalah kebebasan, konteksnya masih berkaitan erat dengan paradigma kebijakan kelembagaan yang inklusif, bukan ekstraktif, sebagaimana direkomendasikan kedua penulis dalam bukunya terdahulu, Why Nation Fail (2012). Kebebasan cenderung langka dalam sejarah, bahkan hingga kini.

Para filsuf telah mengajukan banyak definisi kebebasan. Pada tingkat mendasar, seperti ditegaskan John Locke, kebebasan dimulai ketika khalayak bebas dari kekerasan, intimidasi, dan tindakan merendahkan lainnya. Khalayak dapat membuat pilihan bebas atas kehidupan mereka dan memiliki sarana pelaksanaannya tanpa ancaman hukuman yang tak masuk akal atau sanksi sosial yang kejam. Acemoglu dan Robinson tak punya rumus baru, kecuali mengingatkan kembali rumus para filsuf dan ilmuwan sosial, yakni dibutuhkannya negara untuk menyelesaikan konflik, menegakkan hukum, dan membatasi kekerasan. Seperti dikatakan Locke, "Di mana tak ada hukum, tak ada kebebasan. "

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

11 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

12 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

32 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

35 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

35 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

41 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

42 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

42 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Ini Keputusan Lengkap ICJ Soal Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

52 hari lalu

Pengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Ini Keputusan Lengkap ICJ Soal Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

Hakim ICJ mengabulkan sebagian permohonan Afrika Selatan, namun tidak menyerukan gencatan senjata di Gaza.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

56 hari lalu

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.