Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembaruan Substansi Hukum Kita

image-profil

image-gnews
Pembaruan Substansi Hukum Kita
Pembaruan Substansi Hukum Kita
Iklan

Muhamad Ilham
Tim Rencana Strategis Komisi Yudisial RI

Seluruh strategi kerja pemerintah sepatutnya disusun melalui tahapan yang terukur, rasional, dan komprehensif. Hari ini, kita memasuki tahun saat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 memasuki fase keempat, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Fokus tulisan ini terletak pada dokumen Narasi RPJMN IV 2020-2024 revisi per 28 Juni 2019, terutama pada pilar Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap. Sebagaimana penjelasan di dalam dokumen tersebut, salah satu sasaran yang ditetapkan untuk bidang hukum adalah penataan regulasi dan pembaruan substansi hukum. Penguatan tata kelola regulasi akan dilakukan melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan, optimalisasi partisipasi publik, dan dukungan basis data regulasi berbasis teknologi informasi.

Dalam dokumen RPJMN disebutkan bahwa pembaruan substansi hukum akan dicapai melalui perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, regulasi mengenai badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan. Adapun indikator keberhasilannya diukur dengan menurunnya persentase permohonan judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Bagaimana mungkin pembaruan substansi hukum yang meliputi pembaruan regulasi dicapai dalam lima tahun? KUHP setidaknya membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun. Sementara itu, di tengah waktu lima tahun tersebut, sangat mungkin ada banyak masalah hukum yang perlu sentuhan strategis dari pemerintah. Dengan kata lain, pembaruan substansi hukum tidak bisa dilakukan hanya dari sisi norma hukum melalui regulasi baru, tapi juga kaidah pada kasus konkret yang diuji di pengadilan.

Konsep yang kita anut bukanlah pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan, karena pemisahan memiliki konsekuensi tak adanya relasi antar-kekuasaan sama sekali.

Dalam konteks pembaruan substansi hukum, penciptaan norma atau regulasi baru berada di ranah eksekutif dan legislatif. Maka, guna memastikan pendekatannya komprehensif, perlu juga didorong penggunaan sumber hukum lain yang berasal dari ranah yudikatif. Jika sumber hukum berupa doktrin dari sisi waktu lebih lama dicapai, pembaruan substansi hukum yang bersumber dari kaidah hukum di dalam yurisprudensi atau putusan hakim, baik MA maupun MK, menjadi alternatif yang tepat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2011, National Legal Reform Program (NLRP) memperkenalkan sebuah metode yang dinamakan restatement (penjelasan hukum). Beberapa kajian tematik dilakukan melalui proyek tersebut untuk menjawab banyak masalah di sisi ketidakpastian hukum guna mewujudkan suatu gambar yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum Indonesia modern.

Metode yang mereka gunakan adalah analisis terhadap tiga sumber hukum: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang otoritatif. Metode ini seolah-olah ingin membangun kembali legal method, yaitu sistem penelitian dan wacana hukum yang riil oleh kalangan universitas.

Di sisi lain, pada 2009-2015, Komisi Yudisial telah meneliti lebih dari 1.539 putusan dari tingkat pertama, banding, dan kasasi. Komisi menemukan bahwa mayoritas hakim terlalu positivistik dan kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lain, seperti yurisprudensi dan doktrin, sehingga dalam beberapa kasus ditemukan putusan yang masih menggunakan dasar hukum yang telah dibatalkan atau penafsiran lama.

Dua penelitian tersebut membuktikan bahwa merujuk pada norma regulasi semata akan menciptakan putusan yang positivistik dan tak bisa menjawab persoalan rutin di lapangan.

Tulisan ini diharapkan cukup menjadi masukan bagi isi RPJMN bidang hukum kita. Kesenjangan atau kekosongan hukum akibat jauhnya jarak antara norma dan peristiwa dapat dijawab oleh kaidah hukum pada putusan hakim. Berfokus hanya pada pembaruan substansi hukum melalui norma regulasi, jelas tidak cukup. Dorongan bagi produktivitas penciptaan kaidah hukum melalui putusan menjadi penting untuk juga dijadikan upaya atau indikator keberhasilan capaian kerja negara ini di bidang hukum.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024