Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Tambah Jalan Tol Lagi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kendaraan melintas di jalan Tol fungsional Cinere - Jagorawi seksi II di kawasan Beji, Depok, 3 Juni 2019. Guna untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2019, Tol Cijago seksi II yang menghubungkan jalan raya Bogor - Kukusan dioperasikan  fungsional mulai 3 Juni hingga 10 Juni 2019 secara gratis. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kendaraan melintas di jalan Tol fungsional Cinere - Jagorawi seksi II di kawasan Beji, Depok, 3 Juni 2019. Guna untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2019, Tol Cijago seksi II yang menghubungkan jalan raya Bogor - Kukusan dioperasikan fungsional mulai 3 Juni hingga 10 Juni 2019 secara gratis. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Ibarat tambah air, tambah sagu, rencana pembangunan jalan tol baru Wiyoto Wiyono Harbour Road II tak akan menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta. Jalan tol itu dibangun oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada dan syukuran atas proyek ini telah dilakukan pada 4 Oktober lalu.

Seberapa pun panjang jalan tol yang akan dibangun tak akan cukup menampung mobil-mobil baru yang membanjiri aspal. Kemacetan selalu akan terjadi selama kebutuhan akan mobil baru tidak disetop. Akibatnya, harapan bahwa jalan tol baru itu akan memperlancar angkutan barang ke pelabuhan juga tak tergapai.

Pembangunan jalan tol hanya menguntungkan pemilik mobil pribadi dan menambah beban lalu lintas dalam kota. Jalan itu malah akan meningkatkan pergerakan mobil masuk ke kota. Makin banyak mobil yang bergerak, makin tinggi tingkat polusinya. Udara Jakarta yang sudah tidak sehat ini akan bertambah buruk lagi.

Pemerintah harus kembali pada kebijakan transportasi yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang, lingkungan, dan masa depan kota. Solusinya adalah memperbanyak sarana transportasi umum, seperti bus dan kereta listrik. Bila angkutan umum yang layak tersedia, masyarakat dengan sendirinya akan beralih ke layanan itu dan memarkir kendaraannya di garasi.

Keuntungan nyata dari transportasi umum adalah lebih ramah lingkungan karena mengangkut lebih banyak orang dengan konsumsi energi dan polusi yang lebih rendah. Menurut laporan International Association of Public Transport 2014, berdasarkan per penumpang per kilometer, transportasi umum empat kali lebih efisien dalam hal emisi karbon dioksida dibanding kendaraan pribadi. Selain itu, peningkatan 5 kilometer per jam kecepatan bus umum di jalur sibuk dapat mengurangi konsumsi energi dan menurunkan 20 persen emisi gas rumah kaca.

Transportasi umum juga akan meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan. Transportasi umum yang cepat dan tepat waktu merupakan "subsidi" yang sesungguhnya bagi masyarakat. Ongkos bertransaksi di semua bidang menjadi lebih murah dan roda perekonomian berputar lebih kencang karena penggunaan waktu yang efisien.

Transportasi umum juga memperbaiki kualitas hidup rakyat. Semakin banyak transportasi umum, semakin besar upaya untuk menurunkan risiko kesehatan lingkungan yang diperkirakan telah menyebabkan 3,7 juta kematian prematur di seluruh dunia pada 2012.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kesehatan jiwa juga akan jauh lebih baik. Transportasi umum yang cepat, aman, bersih, dan nyaman akan menurunkan stres para pekerja. Para pelaju setiap hari bisa sampai di rumah lebih cepat. Mereka akan punya lebih banyak waktu bersama keluarga setelah bekerja seharian. Dengan kata lain, kualitas hidup keluarga akan menjadi lebih baik.

Pemerintah sebaiknya lebih berfokus pada pembangunan moda transportasi umum yang terintegrasi, memperbanyak unitnya, dan memperluas jalurnya. Kini, bahkan banyak negara mengintegrasikannya pula dengan jalur angkutan alternatif, seperti sepeda. Singapura, misalnya, melengkapi jaringan transportasi umumnya dengan pembangunan 200 kilometer trotoar beratap dan 700 kilometer jalur sepeda hingga 2030.

Pemerintah harus menghentikan konsesi jalan tol hasil kongkalikong lama yang cuma menambah panjang jalan dan kendaraan. Pemerintah harus memihak rakyat dengan membangun angkutan umum yang modern, murah, dan ramah lingkungan.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 15 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

10 jam lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

21 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


23 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

29 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

33 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

48 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

49 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.