Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Waspada Bakar Modal Uang Elektronik

Oleh

image-gnews
Direktur Keuangan TransJakarta, Welfizon Yuza (kiri) melayani calon penumpang mengisi ulang uang elektronik di Halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu 4 September 2019. Kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi PT TransJakarta terhadap pelanggan dalam Hari Pelanggan Nasional 2019. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Direktur Keuangan TransJakarta, Welfizon Yuza (kiri) melayani calon penumpang mengisi ulang uang elektronik di Halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu 4 September 2019. Kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi PT TransJakarta terhadap pelanggan dalam Hari Pelanggan Nasional 2019. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

PEMAKAIAN uang elektronik merupakan keniscayaan pada zaman digital ini. Tak aneh, banyak yang meramalkan penggunaan uang tunai segera punah. Konsumen kini memanfaatkan kemudahan transaksi nontunai, dari pembayaran moda transportasi, penyaluran bantuan sosial, sampai jual-beli barang.

Makin banyaknya pemakaian uang elektronik jelas kabar menggembirakan. Kehadiran sejumlah instrumen pembayaran itu meningkatkan kemudahan transaksi keuangan sekaligus mengurangi biaya pencetakan uang. Konsumen bisa melakukan pembayaran kapan dan di mana saja. Sedangkan Bank Indonesia tak perlu cepat-cepat mengganti uang beredar. Ini sejalan dengan cita-cita pemerintah mendorong Gerakan Nasional Nontunai, yang gencar dikampanyekan Bank Indonesia sejak lima tahun lalu.

Upaya mendorong masyarakat agar terbiasa memakai alat pembayaran nontunai mulai terasa hasilnya setelah uang elektronik berbasis server, seperti GoPay, OVO, DANA, dan LinkAja, bermunculan di pasar dompet digital pada 2016-2019. Kehadiran mereka melengkapi penggunaan uang elektronik berbasis chip yang telah ada, seperti e-Money, Flazz, dan Brizzi. Jumlah entitas yang mengantongi izin uang elektronik hingga Mei tahun ini mencapai 38 perusahaan.

Lompatan pemakaian uang elektronik terekam dalam data Bank Indonesia. Pada akhir 2018, volume transaksi uang elektronik mencapai 2,9 miliar dengan nilai Rp 47,2 triliun. Nilai transaksi itu melonjak hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, sebesar Rp 12,4 triliun. Penggunaan uang elektronik hingga Juli tahun ini bahkan sudah mencapai Rp 69 triliun. Inklusivitas pemakaian uang elektronik untuk layanan umum, misalnya pembayaran jalan tol, ikut mengerek volume dan nilai transaksi. Padahal, satu tahun setelah Gerakan Nasional Nontunai bergulir, nilai transaksi uang elektronik baru mencapai Rp 5,3 triliun atau hanya naik Rp 2 triliun dari 2014.

Di tengah ketatnya persaingan, Bank Indonesiasebagai regulatorharus betul-betul mendorong terjadinya kompetisi yang sehat di antara para pelaku. Hanya dengan cara ini mereka akan terlecut mencari inovasi agar lebih efisien dan memiliki keunggulan bersaing. Sistem pembayaran nontunai yang lebih praktis, aman, dan efisien pada akhirnya akan menguntungkan pelanggan. Dengan efisiensi ini pula perusahaan pembayaran bisa bertahan di pasar.

Tumbuhnya penggunaan transaksi nontunai tak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tapi juga bagi para merchant yang selama ini menjadi mitra. Jumlah merchant yang menggunakan GoPay, misalnya, mencapai 400 ribu. Sebagian besar dari mereka merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Naiknya nilai transaksi otomatis meningkatkan pendapatan mereka. Dengan begitu, ekosistem pembayaran digital bisa tumbuh berkelanjutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang patut diwaspadai adalah praktik predatory pricing dengan menjatuhkan harga jauh di bawah biaya keekonomian dengan tujuan mematikan pesaing. Caranya: "membakar uang" terus-menerus demi membunuh pesaing. Lalu satu penyedia layanan akan menjadi pemain tunggal di pasar. Ini biasa dilakukan perusahaan yang memiliki modal besar. Indikasi ini terlihat dari maraknya diskon dan promosi uang kembali yang ditawarkan kepada konsumen. Subsidi harga ini berlawanan dengan iklim kompetisi yang sehat.

Bila nantinya terjadi monopoli atau pasar dikuasai segelintir pemain, konsumen akan dirugikan karena tak punya banyak pilihan. Gerakan Nasional Nontunai bisa redup di tengah jalan. Regulator harus memastikan tak akan tercipta pasar yang monopolistik itu.

Catatan:

Ini merupakan artikel opini majalah tempo edisi 14-20 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

36 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

36 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

42 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

43 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

56 hari lalu

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.


Debat Capres yang Tak Harus Dikompromikan

9 Januari 2024

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Debat Capres yang Tak Harus Dikompromikan

Debat calon presiden yang berlangsung Minggu malam diwarnai kejutan dan peristiwa tidak terduga.