Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menangkal Propaganda soal Papua

Oleh

image-gnews
Sejumlah polisi berpatroli keliling Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu, 12 September 2019. Patroli rutin tersebut untuk memberi rasa aman warga pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019 lalu. ANTARA/M Risyal Hidayat
Sejumlah polisi berpatroli keliling Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu, 12 September 2019. Patroli rutin tersebut untuk memberi rasa aman warga pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019 lalu. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

Kalau pemerintah serius mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah Papua, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mendukung upaya Facebook membersihkan arenanya dari propaganda terkomputasi soal Papua. Salah satu caranya adalah melacak sumber dana dan pelaku penyebaran informasi simpang-siur mengenai kondisi Papua dan gerakan pro-kemerdekaan di sana.

Sejauh ini, Facebook hanya mengumumkan bahwa propaganda tentang Papua di jejaringnya bersumber dari InsightID, perusahaan konsultan media sosial yang berbasis di Jakarta. Perusahaan inilah yang membayar iklan untuk menyebarluaskan informasi yang dipublikasikan 69 akun dan 42 laman Facebook serta 34 akun Instagram. Awal Oktober lalu, semua akun itu ditutup. Pelacakan majalah ini menemukan upaya InsightID menyembunyikan jejak digital mereka.

Sebelum diberangus Facebook, jaringan ini aktif mempromosikan konten dari sejumlah situs web berita abal-abal. Nilai iklan mereka mencapai US$ 300 ribu atau sekitar Rp 4,2 miliar. Padahal situs-situs ini kerap meniru situs berita lain yang kredibel, bahkan ada yang menyaru sebagai situs berita lokal terkenal di Papua. Meski menggunakan nama "West Papua" yang identik dengan gerakan pro-kemerdekaan, konten mereka banyak mengangkat program dan kiprah pemerintah Indonesia di bidang ekonomi, sosial, dan politik di Papua.

Tindakan Facebook menutup akun-akun tersebut patut didukung. Media sosial seharusnya menjadi arena percakapan yang terbuka tentang isu-isu yang penting bagi khalayak ramai. Kualitas interaksi kita di media sosial akan menurun jika ada akun-akun palsu, bot, dan rekayasa terkomputasi lain yang sengaja dibuat untuk mendorong opini tertentu. Propaganda semacam itu hanya menambah kisruh dan bisa-bisa malah memperuncing konflik.

Perusahaan media sosial lain sebaiknya segera mengambil langkah serupa. Laporan investigasi kantor berita Inggris BBC dan Australian Strategic Policy Institute menemukan suatu jaringan bot di Twitter yang juga menyebarkan informasi palsu sebagai bagian dari propaganda pro-pemerintah Indonesia mengenai isu Papua. Jaringan mereka disokong akun-akun bot di Twitter yang mengamplifikasi pesan-pesan dari akun utama mereka.

Fenomena propaganda terkomputasi yang memanfaatkan otomatisasi dengan akun bot, algoritma yang dibuat untuk memastikan sebaran informasi yang masif, dan penggunaan data besar untuk menargetkan kelompok masyarakat tertentu adalah ancaman besar bagi demokrasi. Riset Oxford Institute yang dirilis pada akhir September lalu menemukan tren ini terjadi di sedikitnya 70 negara dengan variasi yang berbeda-beda. Jika dibiarkan, pola penyebaran informasi semacam ini akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada media dan lembaga demokrasi lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, pemerintah tidak bisa tinggal diam. Pengerahan dana dan sumber daya seperti yang dilakukan InsightID pasti tidak berdiri sendiri. Otak dan penyandang dana di baliknya harus diungkap. Propaganda yang mereka lakukan amat berbahaya ketika situasi keamanan di Papua masih amat rawan setelah bentrok berdarah di Wamena dan Jayapura, September lalu.

Ke depan, upaya Facebook ini bisa menjadi model untuk membersihkan arena percakapan publik kita dari kampanye disinformasi. Apalagi, sudah terbukti, cara-cara pemerintah dan polisi seperti penerapan pasal pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penyensoran konten yang dinilai hoaks justru malah mengancam kebebasan berekspresi kita.

Catatan:

Ini merupakan artikel opini majalah tempo edisi 14-20 Oktober 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.