Presiden

Oleh

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 September 2019. Dalam keterangan persnya presiden mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa di Sulawesi Tenggara & turut berduka atas terjadinya gempa Maluku. TEMPO/Subekti.

Putu Setia
@mpujayaprema

Keluar dari ruang praktik dokter spesialis jantung, saya langsung membuang air mineral dalam botol yang belum separuhnya diminum. Saya dilarang minum banyak karena kaki saya agak bengkak. Tadi mengira penyebabnya asam urat. "Ini soal jantung. Jangan banyak minum air putih, demi kesehatan," kata dokter setelah menekan bagian kaki yang bengkak.

Belum seminggu saya ke dokter internis, konsultasi soal ginjal. "Banyak-banyak minum air putih agar racun keluar, demi kesehatan tubuh," begitu nasihat dokter. Di mobil, saya menggerutu, seperti biasa dengan senyum, "Tuhan, nasihat mana yang harus saya ikuti?" Kedua dokter menyebut "demi kesehatan", tapi caranya bertentangan.

Saya membayangkan Tuhan juga tersenyum (padahal Tuhan tak mungkin dibayangkan) dan berkata (bahasa apa ya yang kira-kira dipakai Tuhan?), "Kamu ini lebih untung dibanding Jokowi. Presiden juga bingung, apa yang harus dilakukan dalam hal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi."

Maha Benar Tuhan. Pak Jokowi mendapat dua desakan. Partai pendukungnya meminta Jokowi tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) soal KPK. Revisi UU KPK merupakan langkah untuk memperkuat KPK, begitu alasannya. Adapun para tokoh bangsa yang diundang Jokowi ke Istana menyarankan agar Presiden segera mengeluarkan perpu untuk membatalkan revisi UU KPK itu. Juga aksi demo mahasiswa (dan pelajar STM) di berbagai daerah meminta revisi UU KPK dibatalkan karena melemahkan KPK. Ini diperkuat survei LSI yang menghasilkan 70,9 persen responden menilai revisi UU KPK dapat melemahkan lembaga antirasuah itu.

Bagaimana Jokowi tidak bingung? Kedua pihak menyebut "demi memperkuat KPK", tapi caranya berlawanan. Itu sulitnya menjadi presiden. Syarat utama, presiden harus didukung partai politik sejak pencalonannya. Setelah terpilih, logikanya, dia tak bisa melawan keputusan partai. Bisa dicabut dukungannya. Bisa berujung mosi tak percaya dan pemakzulan di forum MPR.

Namun ada sudut pandang lain. Benar bahwa presiden dicalonkan partai politik, tapi yang memilihnya adalah rakyat. Kalau rakyat berkehendak lahirnya perpu dan tak percaya kepada partai yang selama ini dianggap sarangnya koruptor, kenapa presiden tak berpihak kepada rakyat?

Tidak ada alternatif lain. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi, yang selalu disebut sebagai jalan terhormat oleh DPR, diragukan bisa menyelesaikan masalah. MK hanya menguji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Pasal mengenai pegawai KPK yang menjadi ASN, adanya dewan pengawas dan izin penyadapan, bisa jadi tak bertentangan dengan konstitusi. Namun pasal itu melemahkan KPK karena hilangnya independensi. Pasal-pasal teknis tak semua bisa diuji dengan konstitusi.

Jokowi seharusnya berani berpihak kepada rakyat, mengingat DPR dan partai politik kadang punya kepentingan lain sebagai strategi intern organisasi. Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan itu. DPR mengesahkan Undang-Undang Pilkada, di mana gubernur dan bupati dipilih kembali oleh DPRD. SBY melahirkan perpu yang membatalkan undang-undang itu, Perpu Nomor 1 Tahun 2014, begitu undang-undang tersebut disahkan.

Kenapa Jokowi takut sementara rakyat berada di belakangnya? Partai bisa digertak, bukan oleh Jokowi, melainkan oleh rakyat sebagai konstituennya. Cuma masalahnya, berilah Jokowi waktu, jangan terlalu didesak-desak. Biarkan kabinet baru terbentuk dan menteri hukum yang baru memikirkan langkah terbaik, apakah perpu itu adalah membatalkan revisi UU KPK atau langsung mengubah pasal-pasal yang bermasalah. Kalau SBY bisa dan berani, kenapa Jokowi tidak?

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.