Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden

image-profil

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 September 2019. Dalam keterangan persnya presiden mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa di Sulawesi Tenggara & turut berduka atas terjadinya gempa Maluku. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 September 2019. Dalam keterangan persnya presiden mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa di Sulawesi Tenggara & turut berduka atas terjadinya gempa Maluku. TEMPO/Subekti.
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Keluar dari ruang praktik dokter spesialis jantung, saya langsung membuang air mineral dalam botol yang belum separuhnya diminum. Saya dilarang minum banyak karena kaki saya agak bengkak. Tadi mengira penyebabnya asam urat. "Ini soal jantung. Jangan banyak minum air putih, demi kesehatan," kata dokter setelah menekan bagian kaki yang bengkak.

Belum seminggu saya ke dokter internis, konsultasi soal ginjal. "Banyak-banyak minum air putih agar racun keluar, demi kesehatan tubuh," begitu nasihat dokter. Di mobil, saya menggerutu, seperti biasa dengan senyum, "Tuhan, nasihat mana yang harus saya ikuti?" Kedua dokter menyebut "demi kesehatan", tapi caranya bertentangan.

Saya membayangkan Tuhan juga tersenyum (padahal Tuhan tak mungkin dibayangkan) dan berkata (bahasa apa ya yang kira-kira dipakai Tuhan?), "Kamu ini lebih untung dibanding Jokowi. Presiden juga bingung, apa yang harus dilakukan dalam hal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi."

Maha Benar Tuhan. Pak Jokowi mendapat dua desakan. Partai pendukungnya meminta Jokowi tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) soal KPK. Revisi UU KPK merupakan langkah untuk memperkuat KPK, begitu alasannya. Adapun para tokoh bangsa yang diundang Jokowi ke Istana menyarankan agar Presiden segera mengeluarkan perpu untuk membatalkan revisi UU KPK itu. Juga aksi demo mahasiswa (dan pelajar STM) di berbagai daerah meminta revisi UU KPK dibatalkan karena melemahkan KPK. Ini diperkuat survei LSI yang menghasilkan 70,9 persen responden menilai revisi UU KPK dapat melemahkan lembaga antirasuah itu.

Bagaimana Jokowi tidak bingung? Kedua pihak menyebut "demi memperkuat KPK", tapi caranya berlawanan. Itu sulitnya menjadi presiden. Syarat utama, presiden harus didukung partai politik sejak pencalonannya. Setelah terpilih, logikanya, dia tak bisa melawan keputusan partai. Bisa dicabut dukungannya. Bisa berujung mosi tak percaya dan pemakzulan di forum MPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun ada sudut pandang lain. Benar bahwa presiden dicalonkan partai politik, tapi yang memilihnya adalah rakyat. Kalau rakyat berkehendak lahirnya perpu dan tak percaya kepada partai yang selama ini dianggap sarangnya koruptor, kenapa presiden tak berpihak kepada rakyat?

Tidak ada alternatif lain. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi, yang selalu disebut sebagai jalan terhormat oleh DPR, diragukan bisa menyelesaikan masalah. MK hanya menguji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Pasal mengenai pegawai KPK yang menjadi ASN, adanya dewan pengawas dan izin penyadapan, bisa jadi tak bertentangan dengan konstitusi. Namun pasal itu melemahkan KPK karena hilangnya independensi. Pasal-pasal teknis tak semua bisa diuji dengan konstitusi.

Jokowi seharusnya berani berpihak kepada rakyat, mengingat DPR dan partai politik kadang punya kepentingan lain sebagai strategi intern organisasi. Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan itu. DPR mengesahkan Undang-Undang Pilkada, di mana gubernur dan bupati dipilih kembali oleh DPRD. SBY melahirkan perpu yang membatalkan undang-undang itu, Perpu Nomor 1 Tahun 2014, begitu undang-undang tersebut disahkan.

Kenapa Jokowi takut sementara rakyat berada di belakangnya? Partai bisa digertak, bukan oleh Jokowi, melainkan oleh rakyat sebagai konstituennya. Cuma masalahnya, berilah Jokowi waktu, jangan terlalu didesak-desak. Biarkan kabinet baru terbentuk dan menteri hukum yang baru memikirkan langkah terbaik, apakah perpu itu adalah membatalkan revisi UU KPK atau langsung mengubah pasal-pasal yang bermasalah. Kalau SBY bisa dan berani, kenapa Jokowi tidak?

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024