Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hentikan Amendemen Konstitusi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Iklan

Upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 tak perlu diteruskan. Jika terwujud, rencana amendemen hasil rekomendasi MPR periode 2014-2019 yang memuat tujuh poin penting itu bakal mengubah fondasi negara. Ketujuh poin itu adalah membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menata kewenangan MPR, dan menata kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

Lainnya adalah menata sistem presidensial, menata kekuasaan kehakiman, menata sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, serta mensosialisasi empat pilar kebangsaan. Dari ketujuh poin itu, GBHN dan mengubah sistem presidensial paling krusial.

Pemberlakuan kembali GBHN akan mengubah konsep kedaulatan karena MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Sistem pemerintahan presidensial, yang sekarang ini berlaku, akan berubah. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat dalam pemilihan langsung akan hilang. MPR bisa tergoda untuk mengganti sistem pemilihan presiden dari pemilihan langsung menjadi penunjukan oleh MPR, seperti pada era Soeharto.

Argumen bahwa GBHN diperlukan agar pembangunan lebih mudah diawasi tidak bisa diterima. Pemerintah telah memiliki pedoman pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang tercantum dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahapan ini berlaku untuk periode 20 tahun, sejak 2005 hingga 2025. Pelaksanaannya terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan jangka menengah nasional lima tahunan.

Amendemen konstitusi dengan memasukkan GBHN juga akan menarik mundur sejarah Indonesia ke era Orde Baru. Bahkan, kembali ke era Orde Lama ketika Presiden Sukarno menerapkan Pembangunan Semesta Berencana, yang tak relevan lagi dengan perkembangan demokrasi. Pembangunan Semesta Berencana hanya relevan diterapkan pada negara yang menganut asas partai tunggal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amendemen konstitusi tidak bisa dilakukan secara diam-diam pada saat perhatian masyarakat luas tidak terarah ke sana. Politikus Senayan sepatutnya tak mengulangi cara-cara tak etis dalam merevisi Undang-Undang KPK. Membahas aturan mendasar ketatanegaraan tak bisa tergesa-gesa.

Misalnya gagasan kembali ke GBHN yang pernah mengemuka pada 2016. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan paling ngotot mengusung ide ini. Kali ini, PDIP mendapat dukungan Partai Gerindra, yang malah ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Suara minor pun muncul di kalangan politikus Senayan terhadap bersemangatnya dua partai politik peraih suara terbesar ini dalam mengusung ide amendemen. Elite politik dua partai ini diduga cemas tak akan mampu mendapatkan dukungan suara dari rakyat pada pemilihan presiden langsung mendatang. Dengan demikian, amendemen GBHN menjadi pintu masuk untuk mengubah sistem pemilihan presiden langsung ke pemilihan presiden melalui MPR.

Demi menghindari tak terkontrolnya pembahasan amendemen dan merebaknya spekulasi liar seputar ide perubahan konstitusi, MPR harus menahan diri. MPR tak boleh grusa-grusu membahas amendemen UUD 1945. Semua hal yang berkaitan dengan agenda perubahan konstitusi harus dipertimbangkan secara matang. Perlu ada diskusi publik yang mendalam serta melibatkan banyak pakar di luar MPR.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024