Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peran Laut bagi Ketahanan Pangan

image-profil

image-gnews
Nelayan melintas di sekitar lokasi terdampak tumpahan minyak (Oil Spill) dari sumur Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (PHE ONWJ) di Pesisir Pantai Bungin, Karawang, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2019. Menurut Ketua Tim Penanganan Dampak Eksternal Pertamina Hulu Energi ONWJ Rifky Efendy, pihak perusahaan menyiapkan dana kompensasi tahap awal sebesar Rp18,54 milliar kepada warga terdampak di Karawang. ANTARA
Nelayan melintas di sekitar lokasi terdampak tumpahan minyak (Oil Spill) dari sumur Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (PHE ONWJ) di Pesisir Pantai Bungin, Karawang, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2019. Menurut Ketua Tim Penanganan Dampak Eksternal Pertamina Hulu Energi ONWJ Rifky Efendy, pihak perusahaan menyiapkan dana kompensasi tahap awal sebesar Rp18,54 milliar kepada warga terdampak di Karawang. ANTARA
Iklan

Andre Notohamijoyo
Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Ketahanan pangan menjadi isu yang tidak pernah lekang dimakan waktu. Sepesat-pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, kebutuhan paling mendasar manusia terhadap pangan tetap menjadi isu utama yang krusial. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan mengakibatkan terdegradasinya lingkungan penyedia pangan, sehingga suplai makanan pun terancam. Perusakan dan perambahan hutan, pencemaran sungai dan laut, hingga alih fungsi lahan pertanian menyebabkan suplai bahan makanan terancam.

Masalah ketahanan pangan di Indonesia sudah menjadi isu sentral, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa lalu, ketahanan pangan lebih berorientasi ke darat, tapi dalam dua dekade terakhir muncul kesadaran bahwa laut juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Undang-Undang Pangan menyebutkan peran laut dan sektor perikanan dalam ketahanan pangan. Mewujudkan peran laut tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yang ditetapkan pada 1982, secara resmi mengakui status negara kepulauan beserta hak-hak dan kewajiban yang menyertainya. Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Hal tersebut memberikan konsekuensi penambahan wilayah laut teritori seluas 3,1 juta kilometer persegi ditambah zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km2. Maka, total luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta km2 (Kusumaatmadja, 2005).

Laut di Indonesia sudah lama menerima beban yang terlalu berat. Sebagai negara kepulauan yang memiliki jalur strategis perdagangan dunia, laut menjadi tumpuan jalur pelayaran kapal-kapal niaga. Selain sebagai jalur perdagangan, ada banyak pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya non-hayati, seperti mineral bawah laut, dan berusaha mengeksploitasinya. Di sisi lain, banyak industri yang memanfaatkan laut sebagai tempat pembuangan limbah. Padatnya kepentingan terhadap laut dari berbagai sektor menyebabkan daya dukung laut kian hari kian menurun. Hal tersebut mengancam kemampuan laut dalam menyediakan pangan.

Hasil kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 menyebutkan bahwa estimasi potensinya sebesar 9,9 juta ton per tahun. Meskipun terjadi peningkatan potensi perikanan tangkap, tantangan penyediaan ikan masih menjadi kendala besar.

Salah satu kendalanya adalah masalah kelembagaan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bustanul Arifin (2010) tentang masalah kelembagaan. Kelembagaan terdiri atas dua hal, yaitu norma atau konvensi dan aturan main. Namun para penyusun kebijakan masih berpandangan bahwa kelembagaan adalah organisasi, sehingga penyelesaiannya adalah membuat organisasi baru. Pandangan ini keliru dan mendorong pemerintah terjerumus ke inefisiensi birokrasi. Kelembagaan adalah merumuskan aturan main yang benar dan mengefektifkan fungsi-fungsi lembaga guna mendukung ketahanan pangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kelembagaan itu meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Badan Urusan Logistik, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, serta badan usaha milik negara, seperti PT Perinus, PT Perindo, PT Garam, Pelni, ASDP, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, dan PT Pelindo, juga swasta.

Penataan kelembagaan tersebut akan menentukan bagaimana ketahanan pangan dari laut dapat dibangun. Artinya, kebijakan ketahanan pangan tidak dapat hanya bersandar pada satu lembaga, tapi juga perlu koordinasi dan integrasi semua lembaga terkait. Tanpa penataan kelembagaan yang tepat, potensi perikanan laut dalam mendukung ketahanan pangan tidak akan tercapai. Di sini, masyarakat nelayan harus mendapat peran yang seimbang antara penyedia ikan dan kesejahteraannya. Hal tersebut yang sering terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah.

Tanpa mempertimbangkan kesejahteraan nelayan, ketahanan pangan tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan. Inilah yang harus menjadi perhatian khusus sekaligus wujud dukungan pemerintah terhadap nelayan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pembangunan ketahanan pangan berbasis kelautan wajib menjadikan kesejahteraan nelayan, khususnya nelayan kecil, sebagai target pencapaiannya.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mendorong peran laut bagi ketahanan pangan perlu dioptimalkan. Hasil kerja Komisi Burntland yang dituangkan dalam dokumen "Our Common Future" pada 1987 selalu dijadikan rujukan prinsip tersebut. Komisi menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini telah secara resmi diadopsi oleh PBB dan menjadi acuan bagi semua negara.

Pembangunan kelautan untuk ketahanan pangan harus bertumpu pada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tidak cukup hanya berlandaskan pada teori, tapi juga implementasi kebijakan yang nyata dari pemerintah. Diperlukan kebijakan yang memiliki terobosan dalam membangun ketahanan pangan dari laut setelah 74 tahun umur Republik ini.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.