Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peran Laut bagi Ketahanan Pangan

image-profil

image-gnews
Nelayan melintas di sekitar lokasi terdampak tumpahan minyak (Oil Spill) dari sumur Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (PHE ONWJ) di Pesisir Pantai Bungin, Karawang, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2019. Menurut Ketua Tim Penanganan Dampak Eksternal Pertamina Hulu Energi ONWJ Rifky Efendy, pihak perusahaan menyiapkan dana kompensasi tahap awal sebesar Rp18,54 milliar kepada warga terdampak di Karawang. ANTARA
Nelayan melintas di sekitar lokasi terdampak tumpahan minyak (Oil Spill) dari sumur Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (PHE ONWJ) di Pesisir Pantai Bungin, Karawang, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2019. Menurut Ketua Tim Penanganan Dampak Eksternal Pertamina Hulu Energi ONWJ Rifky Efendy, pihak perusahaan menyiapkan dana kompensasi tahap awal sebesar Rp18,54 milliar kepada warga terdampak di Karawang. ANTARA
Iklan

Andre Notohamijoyo
Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Ketahanan pangan menjadi isu yang tidak pernah lekang dimakan waktu. Sepesat-pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, kebutuhan paling mendasar manusia terhadap pangan tetap menjadi isu utama yang krusial. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan mengakibatkan terdegradasinya lingkungan penyedia pangan, sehingga suplai makanan pun terancam. Perusakan dan perambahan hutan, pencemaran sungai dan laut, hingga alih fungsi lahan pertanian menyebabkan suplai bahan makanan terancam.

Masalah ketahanan pangan di Indonesia sudah menjadi isu sentral, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa lalu, ketahanan pangan lebih berorientasi ke darat, tapi dalam dua dekade terakhir muncul kesadaran bahwa laut juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Undang-Undang Pangan menyebutkan peran laut dan sektor perikanan dalam ketahanan pangan. Mewujudkan peran laut tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yang ditetapkan pada 1982, secara resmi mengakui status negara kepulauan beserta hak-hak dan kewajiban yang menyertainya. Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Hal tersebut memberikan konsekuensi penambahan wilayah laut teritori seluas 3,1 juta kilometer persegi ditambah zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km2. Maka, total luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta km2 (Kusumaatmadja, 2005).

Laut di Indonesia sudah lama menerima beban yang terlalu berat. Sebagai negara kepulauan yang memiliki jalur strategis perdagangan dunia, laut menjadi tumpuan jalur pelayaran kapal-kapal niaga. Selain sebagai jalur perdagangan, ada banyak pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya non-hayati, seperti mineral bawah laut, dan berusaha mengeksploitasinya. Di sisi lain, banyak industri yang memanfaatkan laut sebagai tempat pembuangan limbah. Padatnya kepentingan terhadap laut dari berbagai sektor menyebabkan daya dukung laut kian hari kian menurun. Hal tersebut mengancam kemampuan laut dalam menyediakan pangan.

Hasil kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 menyebutkan bahwa estimasi potensinya sebesar 9,9 juta ton per tahun. Meskipun terjadi peningkatan potensi perikanan tangkap, tantangan penyediaan ikan masih menjadi kendala besar.

Salah satu kendalanya adalah masalah kelembagaan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bustanul Arifin (2010) tentang masalah kelembagaan. Kelembagaan terdiri atas dua hal, yaitu norma atau konvensi dan aturan main. Namun para penyusun kebijakan masih berpandangan bahwa kelembagaan adalah organisasi, sehingga penyelesaiannya adalah membuat organisasi baru. Pandangan ini keliru dan mendorong pemerintah terjerumus ke inefisiensi birokrasi. Kelembagaan adalah merumuskan aturan main yang benar dan mengefektifkan fungsi-fungsi lembaga guna mendukung ketahanan pangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kelembagaan itu meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Badan Urusan Logistik, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, serta badan usaha milik negara, seperti PT Perinus, PT Perindo, PT Garam, Pelni, ASDP, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, dan PT Pelindo, juga swasta.

Penataan kelembagaan tersebut akan menentukan bagaimana ketahanan pangan dari laut dapat dibangun. Artinya, kebijakan ketahanan pangan tidak dapat hanya bersandar pada satu lembaga, tapi juga perlu koordinasi dan integrasi semua lembaga terkait. Tanpa penataan kelembagaan yang tepat, potensi perikanan laut dalam mendukung ketahanan pangan tidak akan tercapai. Di sini, masyarakat nelayan harus mendapat peran yang seimbang antara penyedia ikan dan kesejahteraannya. Hal tersebut yang sering terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah.

Tanpa mempertimbangkan kesejahteraan nelayan, ketahanan pangan tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan. Inilah yang harus menjadi perhatian khusus sekaligus wujud dukungan pemerintah terhadap nelayan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pembangunan ketahanan pangan berbasis kelautan wajib menjadikan kesejahteraan nelayan, khususnya nelayan kecil, sebagai target pencapaiannya.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mendorong peran laut bagi ketahanan pangan perlu dioptimalkan. Hasil kerja Komisi Burntland yang dituangkan dalam dokumen "Our Common Future" pada 1987 selalu dijadikan rujukan prinsip tersebut. Komisi menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini telah secara resmi diadopsi oleh PBB dan menjadi acuan bagi semua negara.

Pembangunan kelautan untuk ketahanan pangan harus bertumpu pada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tidak cukup hanya berlandaskan pada teori, tapi juga implementasi kebijakan yang nyata dari pemerintah. Diperlukan kebijakan yang memiliki terobosan dalam membangun ketahanan pangan dari laut setelah 74 tahun umur Republik ini.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024