Peran Laut bagi Ketahanan Pangan

Nelayan melintas di sekitar lokasi terdampak tumpahan minyak (Oil Spill) dari sumur Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (PHE ONWJ) di Pesisir Pantai Bungin, Karawang, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2019. Menurut Ketua Tim Penanganan Dampak Eksternal Pertamina Hulu Energi ONWJ Rifky Efendy, pihak perusahaan menyiapkan dana kompensasi tahap awal sebesar Rp18,54 milliar kepada warga terdampak di Karawang. ANTARA

Andre Notohamijoyo
Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Ketahanan pangan menjadi isu yang tidak pernah lekang dimakan waktu. Sepesat-pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, kebutuhan paling mendasar manusia terhadap pangan tetap menjadi isu utama yang krusial. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan mengakibatkan terdegradasinya lingkungan penyedia pangan, sehingga suplai makanan pun terancam. Perusakan dan perambahan hutan, pencemaran sungai dan laut, hingga alih fungsi lahan pertanian menyebabkan suplai bahan makanan terancam.

Masalah ketahanan pangan di Indonesia sudah menjadi isu sentral, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa lalu, ketahanan pangan lebih berorientasi ke darat, tapi dalam dua dekade terakhir muncul kesadaran bahwa laut juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Undang-Undang Pangan menyebutkan peran laut dan sektor perikanan dalam ketahanan pangan. Mewujudkan peran laut tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yang ditetapkan pada 1982, secara resmi mengakui status negara kepulauan beserta hak-hak dan kewajiban yang menyertainya. Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Hal tersebut memberikan konsekuensi penambahan wilayah laut teritori seluas 3,1 juta kilometer persegi ditambah zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km2. Maka, total luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta km2 (Kusumaatmadja, 2005).

Laut di Indonesia sudah lama menerima beban yang terlalu berat. Sebagai negara kepulauan yang memiliki jalur strategis perdagangan dunia, laut menjadi tumpuan jalur pelayaran kapal-kapal niaga. Selain sebagai jalur perdagangan, ada banyak pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya non-hayati, seperti mineral bawah laut, dan berusaha mengeksploitasinya. Di sisi lain, banyak industri yang memanfaatkan laut sebagai tempat pembuangan limbah. Padatnya kepentingan terhadap laut dari berbagai sektor menyebabkan daya dukung laut kian hari kian menurun. Hal tersebut mengancam kemampuan laut dalam menyediakan pangan.

Hasil kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 menyebutkan bahwa estimasi potensinya sebesar 9,9 juta ton per tahun. Meskipun terjadi peningkatan potensi perikanan tangkap, tantangan penyediaan ikan masih menjadi kendala besar.

Salah satu kendalanya adalah masalah kelembagaan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bustanul Arifin (2010) tentang masalah kelembagaan. Kelembagaan terdiri atas dua hal, yaitu norma atau konvensi dan aturan main. Namun para penyusun kebijakan masih berpandangan bahwa kelembagaan adalah organisasi, sehingga penyelesaiannya adalah membuat organisasi baru. Pandangan ini keliru dan mendorong pemerintah terjerumus ke inefisiensi birokrasi. Kelembagaan adalah merumuskan aturan main yang benar dan mengefektifkan fungsi-fungsi lembaga guna mendukung ketahanan pangan.

Kelembagaan itu meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Badan Urusan Logistik, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, serta badan usaha milik negara, seperti PT Perinus, PT Perindo, PT Garam, Pelni, ASDP, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, dan PT Pelindo, juga swasta.

Penataan kelembagaan tersebut akan menentukan bagaimana ketahanan pangan dari laut dapat dibangun. Artinya, kebijakan ketahanan pangan tidak dapat hanya bersandar pada satu lembaga, tapi juga perlu koordinasi dan integrasi semua lembaga terkait. Tanpa penataan kelembagaan yang tepat, potensi perikanan laut dalam mendukung ketahanan pangan tidak akan tercapai. Di sini, masyarakat nelayan harus mendapat peran yang seimbang antara penyedia ikan dan kesejahteraannya. Hal tersebut yang sering terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah.

Tanpa mempertimbangkan kesejahteraan nelayan, ketahanan pangan tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan. Inilah yang harus menjadi perhatian khusus sekaligus wujud dukungan pemerintah terhadap nelayan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pembangunan ketahanan pangan berbasis kelautan wajib menjadikan kesejahteraan nelayan, khususnya nelayan kecil, sebagai target pencapaiannya.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mendorong peran laut bagi ketahanan pangan perlu dioptimalkan. Hasil kerja Komisi Burntland yang dituangkan dalam dokumen "Our Common Future" pada 1987 selalu dijadikan rujukan prinsip tersebut. Komisi menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini telah secara resmi diadopsi oleh PBB dan menjadi acuan bagi semua negara.

Pembangunan kelautan untuk ketahanan pangan harus bertumpu pada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tidak cukup hanya berlandaskan pada teori, tapi juga implementasi kebijakan yang nyata dari pemerintah. Diperlukan kebijakan yang memiliki terobosan dalam membangun ketahanan pangan dari laut setelah 74 tahun umur Republik ini.

 





Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

12 jam lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

2 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

4 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

6 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

11 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

15 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

18 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

18 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

23 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

24 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.