Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Transparansi Anggaran DKI

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.
Iklan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semestinya melanjutkan kebijakan bagus pemerintahan sebelumnya. Salah satunya tentang pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara transparan. Di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, siapa pun bisa mengetahui rencana anggaran melalui laman apbd.jakarta.go.id sejak dini.

Saat itu publik bisa melihat rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Masyarakat bisa memelototi angka-angka yang tidak wajar, jauh sebelum rancangan APBD dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan yang diterapkan sejak 2016 itu dibuat demi mencegah anggaran siluman, anggaran yang tiba-tiba muncul menjelang pengesahan.

Sayang, keterbukaan anggaran kini tiada lagi. Jika kita membuka situs tersebut, yang muncul hanyalah deretan APBD DKI tahun 2016 sampai 2019. Pemerintah DKI Jakarta berdalih anggaran daerah baru bisa dipublikasikan jika sudah disahkan DPRD. Alasan ini jelas mengada-ada. Buat apa publik mencermati anggaran yang sudah disahkan dan tak bisa diubah lagi? Pemerintah DKI semestinya memuat pula rancangan anggaran.

Hal itu sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar hukum yang lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Di situ juga diatur prinsip yang sama demi memudahkan masyarakat mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang APBD.

Pemerintah DKI Jakarta seharusnya menjadi contoh bagi provinsi lain dalam pengelolaan anggaran. Apalagi anggaran provinsi ini cukup besar, mencapai Rp 95,9 triliun sesuai dengan rancangan APBD 2020. Sikap pemerintah DKI yang terkesan menutup-nutupi rancangan APBD justru mengundang kecurigaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah mata anggaran memang rada aneh. Seorang anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI, misalnya, mempersoalkan anggaran pengadaan perangkat antivirus serta program komputer senilai Rp 12 miliar, melonjak dari anggaran tahun ini yang hanya Rp 200 juta. Adapun anggaran untuk tim gubernur mencapai Rp 21 miliar, naik Rp 2 miliar dari anggaran sebelumnya.

Pemerintah DKI sudah menjelaskan mengenai semua mata anggaran yang menjadi sorotan. Sepintas penjelasan itu cukup masuk akal. Anggaran antivirus dan program komputer, misalnya, meliputi pembayaran lisensi program. Sungguhpun demikian, andai kata pemerintah DKI membeberkan rancangan APBD ke publik, tentu masyarakat luas bisa ikut mengawasinya lebih jeli.

Gubernur Anies seharusnya menerapkan prinsip keterbukaan anggaran demi mencegah penggunaan duit daerah dan negara secara sembarangan. Transparansi juga merupakan senjata ampuh untuk menghindari tekanan Dewan yang kerap mengusulkan anggaran yang aneh-aneh. Sikap tertutup justru akan mencurigakan: jangan-jangan ada kesepakatan terselubung antara Dewan dan pemerintah DKI mengenai alokasi anggaran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.