Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Radikalisme dan Kerentanan Pekerja Migran

image-profil

image-gnews
Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi pemerintah Malaysia berbaris saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis 25 Oktober 2018. Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2018, pemerintah Malaysia telah mendeportasi 1.904 PMI melalui PLBN Entikong karena tidak memiliki paspor dan izin kerja legal. ANTARA FOTO/Agus Alfian
Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi pemerintah Malaysia berbaris saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis 25 Oktober 2018. Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2018, pemerintah Malaysia telah mendeportasi 1.904 PMI melalui PLBN Entikong karena tidak memiliki paspor dan izin kerja legal. ANTARA FOTO/Agus Alfian
Iklan

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE

Beberapa waktu lalu, di tengah hiruk-pikuk demonstrasi menolak rancangan undang-undang bermasalah, terselip dua berita yang menggelisahkan mengenai kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap radikalisme dan terorisme.

Menurut media Singapura, Channel News Asia, pada 23 September lalu, tiga perempuan pekerja migran Indonesia ditahan otoritas Singapura. Mereka dituduh melakukan aktivitas yang membahayakan keamanan Singapura karena diduga mendanai terorisme. Ketiganya, yang sudah bekerja sekitar 6-13 tahun, terpapar paham radikalisme dari informasi-informasi melalui berbagai platform media sosial.

Pada hari yang sama, menurut Antara, tiga pekerja migran Indonesia di kawasan Lahad Datu, Sabah, Malaysia Timur, diculik oleh kelompok bersenjata Filipina Selatan. Ketiga laki-laki itu diculik ketika sedang mencari ikan dan udang di kawasan perairan Lahad Datu, yang berbatasan langsung dengan Filipina.

Dua peristiwa tersebut makin mengkonfirmasi tesis bahwa pekerja migran kini menjadi salah satu kelompok yang paling terkena dampak radikalisme, baik sebagai korban maupun pelaku. Kajian mendalam tentang kerentanan pekerja migran Indonesia sudah banyak dilakukan. Demikian pula kajian tentang radikalisme dan kejahatan terorisme di Indonesia. Namun kajian tentang kerentanan pekerja migran Indonesia yang terpapar radikalisme belum banyak dilakukan.

Migrasi dan terorisme sebenarnya berkaitan erat ketika dibicarakan dalam kerangka kejahatan terorganisasi lintas negara. Migrasi atau lalu lintas manusia melewati tapal batas negara adalah aktivitas pergerakan manusia yang memiliki kerentanan diboncengi atau dibajak oleh kejahatan lintas batas negara, seperti perdagangan manusia, perdagangan narkotik, perdagangan senjata, ataupun terorisme.

Dalam konteks ini, setidaknya dalam satu dekade terakhir, para pekerja migran Indonesia menghadapi kerentanan yang begitu mengkhawatirkan, terutama menjadi korban kejahatan perdagangan manusia atau dijebak menjadi kurir narkotik. Selain itu, mereka yang terjebak dalam sindikat perdagangan manusia rentan dipaksa melakukan kejahatan politik tingkat tinggi, seperti yang dialami Siti Aisyah di Malaysia.

Setidaknya dalam lima tahun terakhir muncul ancaman kerentanan baru, yaitu terpapar paham radikalisme, yang merupakan bagian dari kejahatan terorisme.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebenarnya, hubungan antara radikalisme dan mobilitas lintas negara bukan hal baru. Menurut Solahudin (2011), yang mengkaji jihadisme kelompok Salafi di Indonesia, Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar, ketika dalam pelarian di Malaysia, telah melakukan kaderisasi sekaligus radikalisasi terhadap beberapa para pekerja migran Indonesia. Relasi antar-bangsa yang masif juga dilakukan dengan mengirim warga negara Indonesia untuk berjihad di Afganistan dan mengikuti pelatihan militer di Libya. Warga negara Indonesia juga dikirim untuk bergabung dengan kelompok perlawanan muslim di Mindanao, Filipina Selatan.

Kecenderungan baru adalah meningkatnya keterlibatan perempuan pekerja migran dalam aktivitas terorisme yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara tempat mereka bekerja atau di wilayah konflik, seperti Suriah dan Mindanao.

Peristiwa bom Surabaya pada Mei 2018 mengejutkan karena salah satu pelaku utamanya adalah perempuan dan melibatkan keluarga (anak-anaknya). Namun, dalam kajian Migrant CARE, dua tahun sebelumnya, D, perempuan yang pernah bekerja di Singapura dan Taiwan itu, ikut merancang bom panci yang hendak diledakkan di Istana Merdeka. Ada pula I, perempuan yang bekerja di Hong Kong, yang terpapar paham radikalisme melalui media sosial sehingga menjadi penggerak dan pendana aksi-aksi terorisme di Tanah Air.

Dalam kajian Radikalisme Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, IPAC (2017) menyingkap proses radikalisasi perempuan pekerja migran Indonesia di sana serta menelusuri jejaring dan proses pembajakan organisasi-organisasi pekerja migran. Tumbuhnya organisasi pekerja migran yang berorientasi keagamaan dibarengi dengan berkembangnya proses "hijrah" mereka dari masa lalunya yang dianggap kelam. Tentu saja maraknya organisasi berorientasi keagamaan ini tidak secara otomatis mendorong radikalisme. Yang harus mendapat perhatian serius adalah proses pembajakan dan pemboncengan untuk menyusupkan ide-ide radikalisme.

Situasi ini hendaknya menjadi peringatan penting bagi para pemangku kepentingan dalam penanggulangan terorisme dan perlindungan pekerja migran. Diperlukan langkah-langkah yang komprehensif agar tidak terjadi perluasan keterpaparan dan kerentanan pekerja migran terhadap paham radikalisme.

Pendekatan keamanan tidak memadai lagi untuk situasi tersebut karena siklusnya dimulai dari daerah asal dan daerah tujuan. Maka, tahapan-tahapan pencegahannya juga mengikuti siklus migrasi, melibatkan peran aktif pemerintah lokal, komunitas lokal, kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan organisasi pekerja migran. Langkah ini juga akan makin menegaskan tanggung jawab negara untuk mewujudkan migrasi aman bagi pekerja.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.