Radikalisme dan Kerentanan Pekerja Migran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi pemerintah Malaysia berbaris saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis 25 Oktober 2018. Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2018, pemerintah Malaysia telah mendeportasi 1.904 PMI melalui PLBN Entikong karena tidak memiliki paspor dan izin kerja legal. ANTARA FOTO/Agus Alfian

    Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi pemerintah Malaysia berbaris saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis 25 Oktober 2018. Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2018, pemerintah Malaysia telah mendeportasi 1.904 PMI melalui PLBN Entikong karena tidak memiliki paspor dan izin kerja legal. ANTARA FOTO/Agus Alfian

    Wahyu Susilo
    Direktur Eksekutif Migrant CARE

    Beberapa waktu lalu, di tengah hiruk-pikuk demonstrasi menolak rancangan undang-undang bermasalah, terselip dua berita yang menggelisahkan mengenai kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap radikalisme dan terorisme.

    Menurut media Singapura, Channel News Asia, pada 23 September lalu, tiga perempuan pekerja migran Indonesia ditahan otoritas Singapura. Mereka dituduh melakukan aktivitas yang membahayakan keamanan Singapura karena diduga mendanai terorisme. Ketiganya, yang sudah bekerja sekitar 6-13 tahun, terpapar paham radikalisme dari informasi-informasi melalui berbagai platform media sosial.

    Pada hari yang sama, menurut Antara, tiga pekerja migran Indonesia di kawasan Lahad Datu, Sabah, Malaysia Timur, diculik oleh kelompok bersenjata Filipina Selatan. Ketiga laki-laki itu diculik ketika sedang mencari ikan dan udang di kawasan perairan Lahad Datu, yang berbatasan langsung dengan Filipina.

    Dua peristiwa tersebut makin mengkonfirmasi tesis bahwa pekerja migran kini menjadi salah satu kelompok yang paling terkena dampak radikalisme, baik sebagai korban maupun pelaku. Kajian mendalam tentang kerentanan pekerja migran Indonesia sudah banyak dilakukan. Demikian pula kajian tentang radikalisme dan kejahatan terorisme di Indonesia. Namun kajian tentang kerentanan pekerja migran Indonesia yang terpapar radikalisme belum banyak dilakukan.

    Migrasi dan terorisme sebenarnya berkaitan erat ketika dibicarakan dalam kerangka kejahatan terorganisasi lintas negara. Migrasi atau lalu lintas manusia melewati tapal batas negara adalah aktivitas pergerakan manusia yang memiliki kerentanan diboncengi atau dibajak oleh kejahatan lintas batas negara, seperti perdagangan manusia, perdagangan narkotik, perdagangan senjata, ataupun terorisme.

    Dalam konteks ini, setidaknya dalam satu dekade terakhir, para pekerja migran Indonesia menghadapi kerentanan yang begitu mengkhawatirkan, terutama menjadi korban kejahatan perdagangan manusia atau dijebak menjadi kurir narkotik. Selain itu, mereka yang terjebak dalam sindikat perdagangan manusia rentan dipaksa melakukan kejahatan politik tingkat tinggi, seperti yang dialami Siti Aisyah di Malaysia.

    Setidaknya dalam lima tahun terakhir muncul ancaman kerentanan baru, yaitu terpapar paham radikalisme, yang merupakan bagian dari kejahatan terorisme.

    Sebenarnya, hubungan antara radikalisme dan mobilitas lintas negara bukan hal baru. Menurut Solahudin (2011), yang mengkaji jihadisme kelompok Salafi di Indonesia, Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar, ketika dalam pelarian di Malaysia, telah melakukan kaderisasi sekaligus radikalisasi terhadap beberapa para pekerja migran Indonesia. Relasi antar-bangsa yang masif juga dilakukan dengan mengirim warga negara Indonesia untuk berjihad di Afganistan dan mengikuti pelatihan militer di Libya. Warga negara Indonesia juga dikirim untuk bergabung dengan kelompok perlawanan muslim di Mindanao, Filipina Selatan.

    Kecenderungan baru adalah meningkatnya keterlibatan perempuan pekerja migran dalam aktivitas terorisme yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara tempat mereka bekerja atau di wilayah konflik, seperti Suriah dan Mindanao.

    Peristiwa bom Surabaya pada Mei 2018 mengejutkan karena salah satu pelaku utamanya adalah perempuan dan melibatkan keluarga (anak-anaknya). Namun, dalam kajian Migrant CARE, dua tahun sebelumnya, D, perempuan yang pernah bekerja di Singapura dan Taiwan itu, ikut merancang bom panci yang hendak diledakkan di Istana Merdeka. Ada pula I, perempuan yang bekerja di Hong Kong, yang terpapar paham radikalisme melalui media sosial sehingga menjadi penggerak dan pendana aksi-aksi terorisme di Tanah Air.

    Dalam kajian Radikalisme Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, IPAC (2017) menyingkap proses radikalisasi perempuan pekerja migran Indonesia di sana serta menelusuri jejaring dan proses pembajakan organisasi-organisasi pekerja migran. Tumbuhnya organisasi pekerja migran yang berorientasi keagamaan dibarengi dengan berkembangnya proses "hijrah" mereka dari masa lalunya yang dianggap kelam. Tentu saja maraknya organisasi berorientasi keagamaan ini tidak secara otomatis mendorong radikalisme. Yang harus mendapat perhatian serius adalah proses pembajakan dan pemboncengan untuk menyusupkan ide-ide radikalisme.

    Situasi ini hendaknya menjadi peringatan penting bagi para pemangku kepentingan dalam penanggulangan terorisme dan perlindungan pekerja migran. Diperlukan langkah-langkah yang komprehensif agar tidak terjadi perluasan keterpaparan dan kerentanan pekerja migran terhadap paham radikalisme.

    Pendekatan keamanan tidak memadai lagi untuk situasi tersebut karena siklusnya dimulai dari daerah asal dan daerah tujuan. Maka, tahapan-tahapan pencegahannya juga mengikuti siklus migrasi, melibatkan peran aktif pemerintah lokal, komunitas lokal, kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan organisasi pekerja migran. Langkah ini juga akan makin menegaskan tanggung jawab negara untuk mewujudkan migrasi aman bagi pekerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.