Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Orkestra Daulat Pangan

image-profil

image-gnews
Aktivitas perdagangan kebutuhan bahan pokok di kawasan Pasar Senen, Jakarta, 28 Maret 2018. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memastikan stok pangan aman dan harga terkendali menjelang bulan Ramadhan yang jatuh pada Mei dan Lebaran pada Juni 2018. Tempo/Tony Hartawan
Aktivitas perdagangan kebutuhan bahan pokok di kawasan Pasar Senen, Jakarta, 28 Maret 2018. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memastikan stok pangan aman dan harga terkendali menjelang bulan Ramadhan yang jatuh pada Mei dan Lebaran pada Juni 2018. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

Jojo
Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB University

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Setiap orang berhak memperolehnya dalam jumlah layak, dengan kandungan gizi yang cukup, mutu dan kebersihan terjamin, serta harga terjangkau. Pemenuhan kebutuhan pangan tiap individu dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-undang tersebut memberikan amanat kepada pemerintah guna mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah diharapkan mampu mendongkrak kemampuan produksi pangan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, di samping penyediaan keanekaragaman pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok, dengan harga yang rasional dan terjangkau. Pemerintah juga diminta mempermudah akses rakyat terhadap pangan, selain meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas.

Secara teknis, komitmen tersebut dibingkai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan target pencapaian dibagi dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, hingga di ujung duet pemerintahan Jokowi-JK, tanda-tanda daulat pangan terasa jauh panggang dari api.

Indikator daulat pangan suatu negara setidaknya memiliki empat kriteria. Pertama, bila total produksi pangan nasional lebih besar dari kebutuhannya. Kedua, semua bahan pangan, khususnya sembilan bahan pokok, tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman untuk dikonsumsi, harga terjangkau, dan mudah diakses rakyat. Ketiga, semua produsen pangan (petani dan nelayan) hidup sejahtera. Keempat, keberlanjutan sistem usaha produksi pangan (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budi daya, dan perikanan tangkap), baik luas kawasan maupun produktivitasnya terpelihara dengan baik.

Namun pemerintah cenderung memilih jalan pintas lewat impor ketimbang memeras keringat memperbaiki sektor hulu (produksi). Imbasnya, impor pangan kian ugal-ugalan. Indonesia merupakan importir pangan terbesar ketiga di dunia. Tiap tahun kita mengimpor sedikitnya 1 juta ton beras, 2 juta ton gula, 1,5 juta ton kedelai, 1,3 juta ton jagung, 10 juta ton gandum, 600 ribu ekor sapi, dan 3 juta ton garam. Sekitar 70 persen buah-buahan yang kini beredar di pasar juga berasal dari impor. Lebih buruk lagi, negara ini, yang memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia (100 juta ton per tahun), justru sejak Juni 2016 membuka keran impor untuk semua jenis ikan (Dahuri, 2018).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dampak makronya, defisit perdagangan sektor pangan kian lebar. Basis Data Ekspor Impor Kementerian Pertanian 2014-2018 menunjukkan, defisit neraca pangan empat tahun terakhir mengalami kenaikan. Impor 21 komoditas subsektor tanaman pangan sebesar 18,17 juta ton (2014). Volume impor naik menjadi berturut-turut 19,27 juta ton, 20,69 juta ton, 20,52 juta ton, dan 22,26 juta ton dari 2015 hingga 2018.

Indonesia kian nyaman sebagai net importer, tempat tumbuh subur para pemburu rente, dan hal ini berimbas pada total defisit perdagangan senilai US$ 8,57 miliar pada 2018. Sementara itu, pada periode Januari-Juni 2019, total defisitnya sebesar US$ 1,93 miliar, meningkat 60,83 persen dibanding periode yang sama pada 2018 (year on year). Adapun defisit neraca transaksi berjalan (CAD) naik, dari US$ 7 miliar ke US$ 8,4 miliar pada kuartal II 2019.

Bukan kebetulan Indonesia menjadi importir. Berawal pada 1997-1998, malapetaka mendera dunia pertanian kita. Ketika itu Indonesia harus patuh kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan dimulailah liberalisasi pasar segala sektor, termasuk pangan. Aneka subsidi dicabut, tidak ada lagi perlindungan produk petani dari serbuan impor. Hasil panen merugi, tidak ada insentif. Bila ada untung, nilai keuntungan tak sebanding dengan keuntungan komoditas lain. Maka, beralihlah petani ke profesi lain yang lebih menguntungkan. Dampaknya, ketergantungan pada impor pangan kian parah dan berlangsung hingga sekarang.

Ketergantungan pada pangan impor, yang dikontrol negara kuat, membuat bangsa ini berdaya saing rendah dan semakin rapuh. Tanpa sumber daya manusia yang sadar akan urgensi pangan dan pertanian, bangsa ini hanya akan menjadi bulan-bulanan negara pemegang kendali politik pangan global. Ini sejalan dengan hasil kajian FAO (2002) bahwa negara dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta akan sangat sulit menjadi negara maju, makmur, dan berdaulat bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor.

Kerugian dari pangan impor pun sangat besar, dimulai dari menguras devisa, membunuh daya saing petani/nelayan, dan memandulkan sektor pertanian, kelautan, serta perikanan, yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif bangsa. Sudah sepatutnya pemerintah sekarang menata kembali strategi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024