Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adili Tindakan Represif Polisi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Polisi berjaga di dekat mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin yang melakukan salat magrib berjamaah saat unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 27 September 2019. Dalam aksinya mereka menuntut Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas tewasnya mahasiswa Universitas Halu Oleo, Immawan Randi (21) dan penegakan keadilan untuk korban represif aparat serta mendesak DPR membatalkan semua Rancangan UU yang dianggap bermasalah. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Polisi berjaga di dekat mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin yang melakukan salat magrib berjamaah saat unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 27 September 2019. Dalam aksinya mereka menuntut Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas tewasnya mahasiswa Universitas Halu Oleo, Immawan Randi (21) dan penegakan keadilan untuk korban represif aparat serta mendesak DPR membatalkan semua Rancangan UU yang dianggap bermasalah. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Iklan

TIDAK cukup Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengusut tindakan represif polisi dalam menghadapi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar sepanjang pekan terakhir September lalu. Presiden Joko Widodo perlu membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen guna membuat masalah tersebut benderang.

Selain mengusut dugaan pelanggaran prosedur oleh polisi, tim independen yang diisi tokoh masyarakat, pegiat hak asasi manusia, dan pakar hukum yang kredibel bertugas mengusut tuntas kematian mahasiswa dan pelajar saat unjuk rasa tersebut. Siapa pun korban, pembuat onar atau demonstran, mereka dan keluarganya berhak mendapat keadilan. Negara berkewajiban mengungkap orang yang telah menyebabkan kematian mereka, termasuk menyeretnya ke pengadilan.

Tewasnya Randi dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, saat berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, masih menyisakan tanda tanya. Randi tewas karena peluru tajam, sementara Yusuf meninggal karena mengalami retak di kepala. Hampir dua pekan, polisi tak kunjung menemukan pelakunya.

Patut ditengarai ada aparat yang terlibat. Apalagi ada enam polisi yang diberi sanksi karena terbukti membawa senjata api saat unjuk rasa itu terjadi. Pergantian Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara baru menjadi solusi awal yang menandakan ada indikasi kesalahan dalam menangani aksi mahasiswa. Perlu ada langkah penelusuran lanjutan agar pergantian itu tidak menjadi sekadar basa-basi berkelit dari sorotan publik.

Tindakan represif polisi juga terjadi saat mengamankan demonstrasi pelajar sekolah teknik menengah (STM) di depan gedung DPR pada akhir September lalu, yang menyebabkan Maulana Suryadi tewas. Kepolisian semestinya tak buru-buru menyimpulkan ia meninggal karena asma akibat imbas dari gas air mata. Klaim polisi ini meragukan karena pihak keluarga memastikan penyakit asma Maulana sudah lama tak kambuh. Keluarga juga menemukan bekas luka tindakan kekerasan di tubuh pria 23 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agar kasus tewasnya mahasiswa dan pelajar itu tidak menjadi bom waktu bagi pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah semestinya membentuk tim independen seperti tim gabungan pencari fakta. Macetnya pengusutan kasus dan adanya indikasi keterlibatan polisi sudah cukup menjadi syarat Jokowi menerbitkan keputusan presiden untuk membentuk tim semacam ini. Pembentukan TGPF juga akan membantu polisi karena dapat menerobos sekat-sekat yang tak bisa disentuh penegak hukum.

Jokowi semestinya belajar dari kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Keengganan Jokowi membentuk tim independen dan lebih percaya kepada polisi membuat penanganan kasus itu jalan di tempat, sehingga menambah panjang daftar pelanggaran kasus hak asasi manusia.

Di luar proses hukum, Presiden tidak boleh lagi membiarkan aparat di bawahnya, tentara dan polisi, kembali melakukan tindakan represif saat menghadapi unjuk rasa apa pun. Menggunakan kekerasan untuk menekan aksi massa tidak bakal bisa membungkam kebebasan berpendapat karena ini dijamin konstitusi.

Penangkapan aktivis prodemokrasi, yang mengingatkan kita pada cara-cara rezim militer Orde Baru, juga mesti dihentikan. Kalau tindakan represif semacam ini kembali terjadi, kita patut mencemaskan periode pemerintahan kedua Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024