Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Undang-Undang Minerba untuk Rakyat

Oleh

image-gnews
Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat seyogianya membahas ulang draf Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Rancangan yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu, yang batal disahkan DPR periode silam, memberikan begitu banyak kemudahan dan insentif bagi pemegang konsesi usaha sumber daya alam, tapi mengabaikan kepentingan orang ramai.

Terdapat sejumlah aturan yang sebaiknya dihapus atau dirumuskan kembali karena melanggar prinsip-prinsip keadilan. Di antaranya Pasal 172-D. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciutkan luas wilayah konsesi badan usaha milik negara. Di sisi lain, Pasal 169 membuka peluang bagi pengusaha pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) untuk mengajukan permohonan perluasan wilayah usaha hingga di luar area konsesi mereka.

Dengan alasan untuk memberikan kepastian usaha bagi investor, RUU ini "merampok" privilese BUMN yang merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Menurut undang-undang yang lama, BUMN diberi prioritas mengelola area yang kontrak tambangnya telah berakhir. Dalam versi revisi, pemegang kontrak karya dan PKP2B mendapat perpanjangan otomatis selama sepuluh tahun.

Sedemikian banyaknya aturan yang semata-mata menguntungkan pengusaha memunculkan kecurigaan ada kepentingan pemilik konsesi tambang dalam undang-undang ini. Hal lain yang tampaknya disusun untuk kepentingan pengusaha tambang adalah Pasal 40, yang membolehkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) memiliki lebih dari satu IUP di wilayah yang sama. Lalu, dengan mengabaikan aspek keselamatan masyarakat, Pasal 99 mengizinkan lubang bekas tambang dipakai buat kepentingan lain, sehingga penambang boleh mengesampingkan kewajibannya melakukan reklamasi. Sedangkan Pasal 93 membuka peluang bagi pengusaha untuk melakukan jual-beli IUP, hal yang dilarang dalam Undang-Undang Minerba lama.

Yang juga celaka, RUU ini memungkinkan pengusaha tambang mengkriminalkan masyarakat umum dan aktivis lingkungan. Pasal 162 menggariskan amar pidana hingga satu tahun penjara bagi setiap orang yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan pemegang kontrak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak mengherankan, pembahasan ulang RUU Minerba menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi-demonstrasi di berbagai kota sejak dua pekan lalu. Selain itu, mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Statemen Ketua Panitia Kerja RUU Minerba Ridwan Hisyam-juga Wakil Ketua Komisi Energi DPR periode lalu-bahwa mereka tidak akan membuka diskusi dengan masyarakat lantaran telah melakukan uji publik pada 2017 terdengar sangat jemawa.

Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pembahasan perubahan Undang-Undang Minerba patut diapresiasi. Perbaikan undang-undang tentu saja boleh dilakukan. Tapi pemerintah dan DPR mesti memastikan niat tersebut tidak ditunggangi kelompok tertentu. Yang paling penting, revisi Undang-Undang Minerba tidak boleh memunggungi kepentingan orang banyak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024