Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Memahami Papua

Oleh

image-gnews
Pengungsi menunggu pesawat Hercules di Bandara Wamena, Papua, Kamis 3 Oktober 2019. Pascakerusuhan pengungsi terus berupaya keluar dari Wamena menuju Jayapura dan kampung halaman masing-masing. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Pengungsi menunggu pesawat Hercules di Bandara Wamena, Papua, Kamis 3 Oktober 2019. Pascakerusuhan pengungsi terus berupaya keluar dari Wamena menuju Jayapura dan kampung halaman masing-masing. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Iklan

PRESIDEN Joko Widodo perlu segera menyadari kekeliruannya dalam menangani Papua. Pendekatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Pemerintah semestinya menghargai harkat dan martabat orang Papua sekaligus menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Selama ini pemerintah juga selalu mengandalkan pendekatan keamanan untuk meredam kerusuhan. Situasi yang terus memanas di Papua dalam dua bulan terakhir makin menunjukkan cara lama ini tidak efektif. Keadaan di Wamena juga belum normal kendati pemerintah telah mengerahkan polisi dan tentara setelah insiden berdarah pada 23 September lalu.

Pemerintah sebetulnya sudah menjamin keamanan penduduk Wamena. Tapi kaum pendatang tetap merasa tidak aman. Mereka masih mengalami trauma sekaligus khawatir kerusuhan serupa terulang. Serangan di Wamena telah menewaskan 31 orang-sebagian besar pendatang. Rumah dan semua harta benda mereka ludes.

Sebanyak 11.646 orang, seperempat lebih dari jumlah semua penduduk Wamena, kini harus mengungsi. Sebagian pengungsi bahkan memilih pulang kampung. Hingga pekan lalu, 2.876 orang telah pulang ke berbagai provinsi di Indonesia. Gelombang eksodus besar-besaran ini jelas menggambarkan buruknya situasi di Papua.

Banyak pemerintah provinsi dan kabupaten yang berinisiatif menjemput pengungsi asal daerahnya. Pemerintah pusat semestinya mengkoordinasi urusan ini. Upaya pemerintah daerah jangan sampai memicu sentimen kedaerahan atau kesukuan. Situasi yang masih rawan mudah memicu pelebaran pertentangan menjadi konflik agama atau suku.

Insiden Wamena hanya salah satu titik kerusuhan di Tanah Papua dalam dua bulan terakhir. Gelombang kerusuhan yang meluas di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat itu dipicu kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada pertengahan Agustus lalu. Pemerintah terkesan lamban mengusut kasus ini sehingga akhirnya berdampak luas. Kini pun polisi baru menetapkan beberapa tersangka kasus rasisme. Adapun tentara yang diduga terlibat dalam insiden itu hanya diberi sanksi administratif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Jokowi semestinya menangani persoalan Papua secara komprehensif agar tercipta perdamaian. Pemerintah bisa membentuk badan semacam Unit Percepatan Pembangunan Papua-Papua Barat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, fungsinya harus diperluas untuk menangani persoalan Papua secara menyeluruh.

Pemerintah bisa merujuk pada peta jalan Papua yang dibikin Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sesuai dengan penelitian LIPI (2009), ada empat akar masalah konflik di Papua yang perlu diselesaikan: status dan sejarah politik, marginalisasi dan diskriminasi orang Papua, kegagalan pembangunan, serta kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia. Kecuali pembangunan ekonomi, rekomendasi ini tampak diabaikan pemerintah.

Ketika memperbarui hasil penelitian tersebut, dua tahun lalu, peneliti LIPI sudah mengingatkan pula munculnya gerakan kaum muda Papua yang cukup signifikan. Pemerintah juga kurang mengantisipasi hal ini. Kini Presiden Jokowi perlu lebih serius melaksanakan rekomendasi LIPI, terutama menyangkut penyelesaian kasus hak asasi manusia.

Pemerintah harus segera pula melakukan dialog dengan masyarakat Papua. Tokoh-tokoh yang diajak berdialog harus benar-benar mewakili berbagai kelompok masyarakat Papua, termasuk kelompok pro-kemerdekaan. Hanya dengan keseriusan pemerintah untuk memahami masyarakat Papua dan menyembuhkan luka lama mereka, perdamaian bisa diwujudkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024