Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berdirilah Bersama Rakyat, Jokowi

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi, masuk dalam daftar Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia Versi The Muslim 500 edisi 2020, dengan nomor urut 13. Selain Jokowi, Professor KH Said Aqil Siradj, Ketua Nahdlatul Ulama Indonesia juga berada di urutan ke-19. ANTARA/Nova Wahyudi
Presiden Joko Widodo alias Jokowi, masuk dalam daftar Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia Versi The Muslim 500 edisi 2020, dengan nomor urut 13. Selain Jokowi, Professor KH Said Aqil Siradj, Ketua Nahdlatul Ulama Indonesia juga berada di urutan ke-19. ANTARA/Nova Wahyudi
Iklan

DEMONSTRASI mahasiswa selama dua pekan terakhir boleh jadi sudah surut. Namun Presiden Joko Widodo semestinya tidak menjadikannya sebagai indikasi bahwa "situasi telah baik-baik saja". Harap diingat, kecuali berdialog sana-sini, ia sama sekali belum berbuat apa pun dalam menanggapi protes terpenting publik atas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang tampak justru Jokowi seperti setuju dengan-bahkan menjadi bagian dari-kelompok yang hendak melemahkan komisi antikorupsi. Dalam pernyataan publik yang disampaikannya setelah menemui 41 tokoh pro-penguatan KPK, ia mengatakan akan melakukan kalkulasi (politik) sebelum menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)-produk hukum yang bisa menyelamatkan KPK. Padahal pilihannya sudah sangat jelas: ia bisa memilih berdiri bersama publik atau partai politik. Jokowi tak punya banyak waktu untuk mengambil keputusan. Sebab, pertaruhannya sangat besar: nasib Komisi Pemberantasan Korupsi kini dipertaruhkan.

KPK berada di ujung tanduk. Akal-akalan di hari-hari terakhir Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 membuat komisi itu tak lagi memiliki kekuatan besar untuk menghadapi koruptor. Patut disayangkan, Jokowi menyetujui langkah DPR itu dengan mengirimkan wakil dalam sidang pembahasan revisi undang-undang.

Dalam pembahasan itu, Dewan dan pemerintah telah melegalkan campur tangan mereka dalam proses proyustisia melalui dewan pengawas. Keduanya juga mengubah status penyidik menjadi aparatur sipil negara-posisi yang membuat mereka tak lagi independen.

Walhasil, setelah undang-undang baru berlaku, komisi antikorupsi hanya akan menjadi institusi biasa yang kehilangan taring. Dunia internasional, terutama penanda tangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Korupsi, ikut menyoroti pelemahan KPK ini.

Protes atas persekongkolan DPR dan pemerintah dalam melemahkan KPK itu menjadi pemicu demonstrasi besar di berbagai kota. Apalagi Istana dan Senayan sebelumnya juga mengabaikan keberatan publik dalam seleksi calon pemimpin KPK. Inspektur Jenderal Firli Bahuri, perwira tinggi kepolisian yang menurut berbagai lembaga antikorupsi memiliki catatan buruk, dipilih menjadi ketua. Kini, untuk pertama kalinya sejak lembaga itu berdiri pada 2003, KPK dipimpin jenderal polisi aktif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Revisi undang-undang yang juga berisi pasal kontroversial, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membangkitkan protes mahasiswa. Presiden memang telah menunda pengesahan rancangan undang-undang ini. Tapi, pada saat yang sama, pemerintah menggunakan berbagai cara untuk menggembosi gerakan mahasiswa terbesar sejak 1998 itu. Pendekatan ekstrarepresif juga diambil kepolisian untuk memberangus unjuk rasa yang dijamin konstitusi itu. Dua mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, gugur sebagai korban.

Presiden Jokowi semestinya menjadikan tragedi ini sebagai situasi darurat untuk segera menerbitkan perpu KPK. Ia perlu mengembalikan ketentuan undang-undang lama. Perubahan untuk "menyesuaikan perkembangan zaman"-seperti klaim DPR dan pemerintah-tak boleh dilakukan dengan diam-diam. Pembahasan revisi harus dilakukan dengan mengikuti tata cara penyusunan undang-undang: melalui kajian akademis dan melibatkan banyak pihak, termasuk publik.

Jokowi perlu diingatkan bahwa hukum yang tertera dalam undang-undang hasil revisi tidak mencerminkan semangat memerangi korupsi. Penggarongan uang negara tak kunjung berhenti bahkan ketika undang-undang lama yang kuat masih berlaku. Sebagian pelaku korupsi adalah anggota Dewan, jenderal polisi aktif, pejabat tinggi pemerintahan, dan pemimpin tertinggi badan usaha milik negara.

Jokowi tak perlu gentar terhadap ancaman elite partai politik pendukungnya. Kemungkinan pemakzulan jika ia menerbitkan perpu, seperti dilontarkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, hanyalah gertak sambal. Konstitusi memberikan legitimasi kuat kepada Presiden untuk mengambil tindakan, termasuk menyelamatkan negara dari bahaya korupsi. Jokowi juga menggenggam kekuatan besar setelah terpilih kembali dengan 55,45 persen suara pada pemilihan presiden April lalu.

Indonesia membutuhkan negarawan: pemimpin yang tegak berdiri menentang koruptor. Bukan politikus yang sibuk menghitung konsekuensi politik-sementara para pelancung dengan berbagai cara terus menjarah kekayaan Ibu Pertiwi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024