Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wajah Senayan

image-profil

Oleh

image-gnews
Pelantikan Anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pelantikan Anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat serasa menjadi tempat hajatan pengantin. Orang datang dengan pakaian terbaiknya. Penyanyi Mulan Jameela mengenakan busana yang sulit saya terka modelnya. Saya bukan pengamat mode. Awalnya saya mengira orang yang datang ke Senayan itu berbusana apa yang selama ini disebut "busana nasional", lazimnya kalau ada upacara kenegaraan. Yakni, lelaki memakai jas lengkap, yang perempuan memakai kain dengan atasan kebaya atau baju kurung disertai rambut yang diikat atau disanggul jika tidak berhijab.

Acara ini merupakan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang keduanya jika digabung menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mulan Jameela adalah satu dari 14 artis yang akan duduk di kursi DPR.

Ada 575 orang yang duduk di DPR mewakili 9 partai politik dan 136 anggota DPD mewakili 34 provinsi. Jumlahnya menjadi 711 orang, dan itu yang disebut MPR. Mereka hadir saat mengucapkan sumpah jabatan. Keluarga mereka pun diajak serta. Politikus NasDem dari Jawa Timur, Lola Fadil, bahkan membawa ketiga istrinya ke acara pelantikan itu. Maklum, ini acara penting, harus adil kepada ketiga istrinya. Ada pula yang membawa ayah dan ibunya. Ini yang membuat acara kenegaraan bak pesta pengantin.

Pelantikan selesai pada siang hari. Malamnya, sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan pimpinan DPR. Dari 711 anggota MPR, hanya 376 yang hadir. Jadi, ada 335 anggota MPR membolos, termasuk ketua sementara Sabam Sirait-ini politikus PDI Perjuangan yang sejak era Pak Harto sudah menjadi langganan di Senayan. Sidang lalu dipimpin Hillary Brigitta Lasut, politikus paling muda.

Baca Juga:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kenapa politikus Senayan itu sudah berani bolos sidang pada hari pertama? Barangkali mengantar keluarganya jalan-jalan di Jakarta, ini bagi yang baru menjabat anggota parlemen atau senator. Mereka tak peduli pada acara sidang, toh hanya menonton pimpinan sidang mengetokkan palu. Alasan ini lumayan karena dalam sidang paripurna, meskipun penting karena mengambil keputusan, tidak banyak perdebatan. Tinggal mengucapkan satu suara: setujuuu.... Dugaan lain, kebiasaan bolos sidang paripurna ini sudah menjadi tabiat politikus karena tak ada sanksi. Maklum, setengah lebih anggota MPR sekarang ini adalah wajah lama alias petahana. Mereka sudah terbiasa tak hadir dalam sidang.

Penetapan pimpinan DPR mulus-mulus saja karena sudah punya pegangan, yakni UU MD3 yang direvisi. Pemimpin DPD yang harus dipilih dan yang memenangi adalah La Nyalla Mahmud Mattalitti, pengusaha dari Jawa Timur yang kontroversial, pernah tersangkut berbagai perkara. Padahal di kalangan senator itu ada orang-orang hebat, antara lain Jimly Asshiddiqie atau mungkin Mangku Pastika, purnawirawan polisi bintang tiga mantan Gubernur Bali dua periode.

Yang sedikit repot memilih Ketua MPR. UU MD3 saat direvisi hanya menambahkan pasal bahwa semua partai yang masuk parlemen berhak punya satu pemimpin. Jadi ada sepuluh pemimpin MPR, sembilan dari partai dan satu dari DPD, meski tugasnya tak jelas. Siapa ketuanya tidak diatur, ini yang harus dipilih. Mungkin, ketika UU MD3 direvisi, lupa mencantumkan satu pasal lagi, yakni "Semua pemimpin MPR berstatus sebagai ketua, tidak ada wakil ketua." Syukurlah tak sampai voting, Bambang Soesatyo dari Golkar menjadi Ketua MPR.

Begitulah hari-hari awal wajah MPR kita supaya kita tidak kagetan selama lima tahun ke depan. Nasib 260 juta rakyat ini berada di tangan Mulan, Fadil, La Nyalla, Puan, dan kawan-kawannya. Keberadaan mereka di Senayan karena kita yang memilihnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

20 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


22 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

28 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

32 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

47 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

48 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.