Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Awasi Ketat Kinerja DPR

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pelantikan Anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pelantikan Anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Iklan

Publik perlu memelototi lebih ketat kinerja anggota DPR yang bertugas sejak 1 Oktober lalu. Latar belakang sebagian besar dari mereka sebagai pengusaha memicu kekhawatiran: mereka bisa saja menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang kepentingan publik.

Berdasarkan penelusuran lembaga non-pemerintah pemerhati isu sumber daya alam Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo, setidaknya ada 262 (45,5 persen) orang dari 575 anggota DPR itu yang terafiliasi dengan perusahaan. Singkatnya, wakil rakyat periode 2019-2024 ini banyak yang memiliki latar belakang pengusaha.

Sebenarnya bukanlah dosa bila anggota DPR berasal dari pengusaha. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga berhak punya wakil di DPR. Tapi apa yang terjadi pada DPR periode lalu, ketika revisi sejumlah undang-undang lebih menguntungkan pengusaha, tidak bisa diabaikan. Ada potensi konflik kepentingan yang bisa mendorong anggota DPR periode ini melakukan hal serupa, yakni mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang publik.

Proklamator Mohammad Hatta menyebut politik, peran yang dimainkan anggota DPR, sebagai "upaya menyelenggarakan kemaslahatan bagi orang banyak". Sedangkan dunia usaha biasanya lebih peduli pada kalkulasi dan akumulasi keuntungan. Ini dua arena yang tidak jarang bertentangan. Karena itu, perlu pembatasan yang jelas di antara kedua kutub tersebut.

Dalam sistem demokrasi yang sudah matang, tempat regulasi dan etika dijunjung tinggi, latar belakang anggota DPR sebagai pengusaha bisa saja membawa manfaat. Pengetahuan dan kemampuan anggota Dewan sebagai pengusaha bisa menjadi modal bagus untuk menyusun regulasi, membahas anggaran, serta mengawasi kinerja pemerintah. Ada pula pandangan optimistis seperti ini: anggota DPR yang sudah mapan secara ekonomi ada kemungkinan lebih fokus dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalahnya, sepak terjang DPR selama ini kurang mencerminkan semangat itu. Banyak undang-undang yang dibuat tanpa proses deliberasi publik. Pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan betapa pandangan publik tidak dianggap penting oleh Dewan dalam proses legislasi.

Sebenarnya DPR punya kode etik internal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kode etik DPR yang dirumuskan pada 2011 dan kemudian diperbarui pada 2015 itu memuat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan wakil rakyat. Antara lain, anggota legislatif harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Faktanya, perilaku menyimpang anggota Dewan terus terjadi. Menurut catatan KPK, setidaknya ada 23 anggota DPR periode 2014-2019 yang ditangkap dan diproses hukum. Kasus terbanyak adalah menerima suap, meminta komisi proyek, dan memperdagangkan pengaruh. Padahal selama ini DPR mendapat pengawasan ketat dari KPK. Setelah revisi undang-undang memangkas secara signifikan wewenang KPK, korupsi di DPR akan semakin sulit diberantas.

Dalam situasi seperti ini, pengawasan oleh masyarakat sipil, termasuk melalui media massa, menjadi sangat penting.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024