Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK Rasa Partai Politik

image-profil

image-gnews
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Emerson Yuntho
Pegiat antikorupsi dan Wakil Direktur Visi Integritas

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan lima anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2019-2024. Empat dari lima anggota yang terpilih berasal dari partai politik. Mereka adalah Pius Lustrilanang dari Partai Gerindra, Daniel Lumban Tobing dari PDIP, Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat, dan Harry Azhar Azis dari Partai Golkar. Satu-satunya anggota terpilih non-partai adalah Hendra Susanto, yang berasal dari lingkup internal BPK.

Proses seleksi calon anggota BPK banyak mendapat kritik, dari proses yang tidak transparan hingga mayoritas pendaftar merupakan politikus Senayan yang gagal dalam pemilihan legislatif lalu. Kerisauan bahwa BPK ditempati oleh orang yang tidak kompeten sesungguhnya juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan Sri Mulyani agar anggota BPK sebaiknya dari non-partai tentu saja ditolak mentah-mentah oleh DPR.

Menjadikan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dari kepentingan politik tampaknya sulit terwujud mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Proses pemilihan itu hanya dilakukan oleh DPR tanpa pelibatan panitia seleksi yang independen atau yang dibentuk oleh pemerintah.

Syarat untuk menjadi anggota BPK juga dinilai sangat normatif dan tidak seketat calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-Undang BPK tidak tercantum syarat bukan merupakan pengurus salah satu partai politik atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Regulasi juga tidak mensyaratkan calon harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang audit atau keuangan. Syarat-syarat yang normatif tersebut membuat banyaknya politikus dan figur bermasalah atau tidak berintegritas dan tidak kompeten mendaftar sebagai calon anggota BPK.

Terpilihnya mayoritas anggota BPK dari kalangan partai politik menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan lembaga auditor negara ini. Muncul kesan adanya upaya partai untuk mengusai BPK atau bagi-bagi kursi anggota BPK di kalangan politikus. BPK lalu dianggap sebagai tempat penampungan bagi mantan anggota DPR yang gagal mendapat kursi di parlemen melalui pemilihan umum.

Jika lembaga auditor negara ini sudah dikuasai oleh partai politik, lembaga ini akan sulit mewujudkan misinya dalam melaksanakan tata kelola organisasi secara berintegritas, independen, dan profesional. Padahal, kedudukan BPK sangat strategis dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain yang mengelola keuangan negara. BPK juga merupakan lembaga yang menilai atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara, khususnya dalam perkara korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dominasi politikus di BPK juga akan mempengaruhi independensi lembaga ini saat melakukan pemeriksaan terhadap institusi DPR. Hasil audit BPK rentan diselewengkan untuk melindungi atau menjatuhkan seseorang berdasarkan pesanan partai politik tertentu. Konflik kepentingan dan obyektivitas hasil audit BPK juga akan selalu dipertanyakan ketika memeriksa maupun menghitung kerugian keuangan negara yang melibatkan politikus atau petinggi partai.

Kekhawatiran adanya intervensi politik terhadap hasil audit atau pemeriksaan BPK bukan tanpa alasan. Pada 2013, muncul dugaan intervensi politikus atas "hilangnya" nama 15 anggota DPR dalam audit BPK untuk skandal proyek Hambalang. Pada Mei 2016, sempat beredar temuan BPK tentang kunjungan kerja fiktif anggota DPR dan berpotensi merugikan negara hingga Rp 945 miliar. Setelah ramai diprotes, anggota parlemen, Harry Azhar Azis, Ketua BPK saat itu, kemudian meralat temuan tersebut dan menyatakan hanya masalah administrasi semata.

Terpilihnya anggota BPK asal partai politik akan menjadi tantangan berat bagi perbaikan citra lembaga ini. Apalagi BPK baru saja dirundung masalah setelah Rizal Djalil, anggota BPK yang berasal dari Partai Amanat Nasional, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Rizal disebut menerima suap dari pihak swasta terkait dengan proyek sistem pengadaan air minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai upaya perbaikan, di masa mendatang mekanisme proses seleksi dan persyaratan menjadi anggota BPK perlu diperbaiki melalui revisi Undang-Undang BPK. Proses seleksi sebaiknya dilakukan oleh panitia seleksi yang independen dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Agar mendapatkan anggota BPK yang independen, kompeten, profesional, dan berintegritas, sebaiknya ditambahkan syarat untuk calon, yaitu tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik, berpengalaman dalam bidang audit dan keuangan minimal 15 tahun, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau melanggar etika.

Demi menjaga marwah BPK dari tindakan yang mencoreng citra lembaganya, pengawasan internal BPK harus diperketat. Kode etik bagi pegawai dan pejabat di lingkungan BPK sebaiknya dikaji ulang untuk menutup celah terjadinya korupsi maupun perbuatan tidak pantas lainnya. KPK juga perlu dilibatkan untuk membuat program mencegah pegawai atau anggota BPK kembali tersandung masalah korupsi.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024