Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tantangan Anggota DPR Baru

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Iklan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 perlu segera membuktikan bahwa mereka tidak akan seburuk parlemen sebelumnya. Banyak kalangan kini pesimistis terhadap anggota DPR karena kualitas demokrasi kita yang tengah menurun seiring dengan menguatnya oligarki.

Parlemen dikhawatirkan cenderung melayani para elite penguasa ketimbang memperjuangkan aspirasi khalayak. Fenomena ini tampak nyata pada DPR periode lalu. Kinerja legislasinya amat buruk. Mereka pun terburu-buru ingin mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang yang akhirnya justru memicu demonstrasi mahasiswa.

Kalaupun DPR periode lalu mencatatkan rekor baru, konotasinya justru negatif. Parlemen "berhasil" melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi undang-undang. Anggota Dewan bisa mengesahkan revisi Undang-Undang KPK secara cepat lewat "operasi senyap". Upaya serupa sudah dicoba sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyo, tapi selalu gagal karena diprotes para pegiat antikorupsi.

Rasa pesimistis muncul lantaran para anggota Dewan yang baru dilantik berada dalam kondisi politik yang belum berubah. Apalagi separuh dari anggota DPR sekarang merupakan wajah lama yang terpilih kembali. Hampir semua partai politik selama ini juga kurang peduli terhadap aspirasi publik. Mereka terkesan cuma berburu posisi di pemerintahan. Bahkan tak ada satu pun partai yang benar-benar menyatakan beroposisi.

Jika DPR periode sekarang ingin mengukir prestasi, mereka bisa memulainya dari pembahasan RUU yang mengundang kontroversi. Di antaranya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan. DPR periode sekarang semestinya bisa membahas ulang semua rancangan itu dengan menyerap aspirasi publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tantangan lain yang lebih berat: mengoreksi kesalahan DPR periode lalu yang merevisi Undang-Undang KPK. Parlemen telah mengebiri wewenang lembaga yang selama ini dinilai sebagai produk terbaik era reformasi itu. Melemahkan KPK juga sama saja dengan menghentikan perang terhadap korupsi.

Untuk mengembalikan kekuatan KPK, anggota Dewan yang baru hanya perlu bersikap pro-upaya pemberantasan korupsi. Mereka bahkan cukup mendukung langkah Presiden Joko Widodo jika ia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan revisi UU KPK.

Keberanian anggota DPR untuk menerima kehadiran KPK yang kuat otomatis akan memulihkan kepercayaan publik terhadap parlemen. Artinya, anggota Dewan harus siap bekerja tanpa tergoda korupsi, sehingga tidak perlu ditangkap KPK. Sebanyak 23 anggota Dewan periode lalu, termasuk Ketua DPR, harus masuk penjara karena terjerat kasus korupsi.

Tantangan itu sebetulnya tidak terlalu muluk-muluk dan sesuai dengan aspirasi para mahasiswa yang berdemonstrasi. Adanya KPK yang bertugas memerangi korupsi juga merupakan keinginan khalayak. Sesuai dengan janji anggota DPR ketika dilantik, bukankah mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau partai politik?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.