Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membenahi Fondasi Pertumbuhan

image-profil

image-gnews
Membenahi Fondasi Pertumbuhan
Membenahi Fondasi Pertumbuhan
Iklan

Ronny P. Sasmita
Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia

Dalam laporannya baru-baru ini, 2Q19 GDP Eased on Inventory Destocking, lembaga riset Morgan Stanley memperkirakan ekonomi Indonesia hanya mampu mencapai 5 persen pada tahun ini akibat semakin memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Angka tersebut menurun dari prediksi Morgan Stanley pada April lalu yang mencapai 5,3 persen, level yang sama dengan target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan ekonomi negara-negara Asia selain Jepang (AxJ) lainnya, Indonesia-beserta India dan Filipina-merupakan negara-negara yang cenderung kurang terkena dampak ketegangan perdagangan. Ini karena basis permintaan domestik ketiga negara bersifat endogen. Sedangkan kelompok negara yang paling rentan terkena dampak, antara lain, adalah Cina, Hong Kong, Korea, Taiwan, dan Singapura. Adapun negara yang cukup rentan terkena dampak di antaranya Malaysia dan Thailand.

Hingga semester I 2019, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia memang hanya mampu menorehkan angka 5,06 persen, turun dibanding kuartal pertama yang sempat bertengger di angka 5,17 persen. Berdasarkan indikator pengeluaran yang berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) nasional, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh paling tinggi, yakni 15,27 persen. Pertumbuhan tersebut disumbang oleh perhelatan pemilihan presiden dan pemilihan umum pada April lalu. Pertumbuhan tinggi juga disumbang oleh indikator konsumsi pemerintah sebesar 8,23 persen. Daya dorong APBN terlihat kian membesar berkat program bantuan sosial (bansos) dan kenaikan gaji serta tunjangan hari raya Lebaran.

Namun dua indikator utama yang biasanya memberi kontribusi signifikan justru tumbuh kurang dinamis, yakni konsumsi rumah tangga dan investasi. Keduanya hanya tumbuh masing-masing 5,17 persen dan 5,01 persen. Nahasnya lagi, ekspor tumbuh negatif 1,81 persen dan impor bergeliat minus 6,73 persen akibat tekanan perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada sisi transaksi berjalan pun terjadi hal yang sama. Kuartal II 2019, defisit transaksi berjalan (CAD) mencapai US$ 8,4 miliar atau 3 persen dari PDB. Angka defisit tersebut membengkak hingga 21 persen dari kuartal I 2019, yang hanya US$ 6,97 miliar. Jika diakumulasi, CAD periode April-Juni 2019 melebar 6,2 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang masih sebesar US$ 7,95 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, secara kualitas, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia pun kian mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan II 2019 turun sebesar 1,91 persen dibanding kuartal sebelumnya, meski terjadi kenaikan sebesar 3,62 persen jika dibandingkan dengan triwulan II 2018.

Melandainya angka-angka pertumbuhan sektoral tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit perbankan, baik untuk konsumsi maupun modal usaha. Data Bank Indonesia menunjukkan, setelah sempat menanjak sejak 2018 hingga awal 2019, pertumbuhan kredit kepada pihak ketiga kembali mulai menunjukkan gejala melambat. Ini setidaknya terlihat dari pertumbuhan kredit year on year pada Maret 2019 yang turun menjadi 11,54 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tumbuh 13,41 persen.

Adapun kredit konsumsi tumbuh menukik cukup signifikan menjadi single digit 8,35 persen, lebih rendah ketimbang akhir 2018 yang tumbuh 10,35 persen. Bahkan perlambatan kredit konsumsi sejatinya sudah dimulai sejak Oktober 2018, yang saat itu tumbuh 11,53 persen.

Melihat kondisi tersebut, memasuki periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo harus memiliki tim ekonomi yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Tim yang sekarang sudah terbukti tak cukup memiliki kreativitas untuk menggerakkan ekonomi. Tim ekonomi Indonesia tentu tak bisa terus-menerus hanya mempersalahkan situasi ekonomi global karena ketidakpastian itu masih akan terus berlangsung dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemungkinan besar akan kembali terpilih, yang berarti ketidakpastian global masih akan terus berlangsung hingga 2024.

Ke depan, otoritas fiskal harus lebih kreatif dan tim ekonomi harus solid alias lebih terkoordinasi. Selama ini terbukti sudah 16 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan tim ekonomi Jokowi, tapi tak ada satu pun kebijakan yang cukup mumpuni untuk menggerakkan ekonomi. Investasi tidak meningkat signifikan. Ekspor tidak bertumbuh. Neraca perdagangan malah defisit. Pertumbuhan sektor manufaktur lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi, dan Indonesia secara perlahan terus digerogoti gejala deindustrialisasi. Tak bisa tidak, Indonesia membutuhkan tim fiskal dan moneter yang kreatif serta memiliki pemahaman komprehensif tentang sektor riil dan sektor korporasi di samping ekonomi makro.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.