Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi dan Hukum Besi Oligarki

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat menghadiri Sidang Paripurna Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat menghadiri Sidang Paripurna Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Wim Tohari Daniealdi
Dosen FISIP Universitas Pasundan, Bandung

Pada prinsipnya, setiap pemimpin yang lahir di alam demokrasi secara prosedural pastilah berasal dari rakyat. Hanya, setelah berada di puncak kekuasaan, para pemimpin rakyat tersebut tersandera oleh kebutuhannya dengan sistem yang disebut oleh Robert Michels sebagai "organisasi". Dalam pandangannya, istilah "organisasi" di sini adalah cara lain untuk mengeja "oligarki". Dan, organisasi atau oligarki yang dimaksud Michels tidak lain adalah partai politik.

Dalam diskursus demokrasi, partai politik idealnya merupakan kanal untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Tapi, menurut Michels, semua partai politik tidak bisa melepaskan karakter elitisnya yang membuatnya terpisah dari rakyat dan menjadi kelas tersendiri yang disebut oligarki. Sebagai kelas tersendiri, mereka memiliki kepentingan sendiri dan akan berusaha mengamankan kepentingan tersebut. Inilah yang disebut Robert Michels dengan istilah "hukum besi oligarki".

Sialnya, seorang pemimpin yang lahir dari rakyat membutuhkan kelas oligarki tersebut demi mewujudkan cita-cita dan aspirasi rakyat yang diembannya. Sebab, hanya mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum atau undang-undang atas nama rakyat, yang tanpanya kepemimpinan mana pun tidak mungkin bisa bekerja. Dengan demikian, seiring dengan berjalannya waktu, setiap pemimpin dari rakyat akan secara otomatis membuka diri untuk bernegosiasi dengan kepentingan oligarki. Pada titik inilah dia mulai menjadi tawanan oligarki dan teralienasi dari rakyat.

Hukum besi ini pernah berlaku pada diri Benito Mussolini. Awalnya, Mussolini lahir sebagai seorang pemimpin sosialis Italia yang berasal dari rakyat. Tapi, setelah memegang tampuk kekuasaan, dia terperangkap oleh hukum besi oligarki sehingga secara perlahan sosoknya bertransformasi menjadi diktator paling besar dalam sejarah Italia. Perilaku elite inilah yang pada akhirnya membuat Robert Michels-pengajar dan mantan aktivis Partai Sosial Demokrat Jerman-memilih keluar dari partainya.

Kita tidak menganggap bahwa Joko Widodo pasti sedang terperangkap dalam hukum besi oligarki. Tapi sulit dimungkiri bahwa cepatnya proses pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi undang-undang di tengah protes keras KPK dan masyarakat anti-korupsi adalah wajah konspirasi elite dalam bentuk paling telanjang. Dan tanda tangan presiden atas revisi itu menjadi kunci utama yang mengawali terjadinya proses tersebut.

Meski demikian, apa yang terjadi pada Jokowi dalam kasus Undang-Undang KPK bisa dikatakan anomali. Ini mengingat bahwa selama bertahun-tahun Jokowi terbilang mampu menjaga citranya sebagai pemimpin yang pro-rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kita bisa saja berasumsi bahwa bersatunya elite di kubu oposisi dengan yang pro-pemerintah menyebabkan perangkap oligarki semakin kuat, sehingga Jokowi tidak mampu berbuat apa-apa.

Tapi, terlepas dari hal itu, Jokowi sebenarnya beyond elite dan legitimasinya di puncak kekuasaan itu bukan bersumber dari kelompok oligarki, melainkan dari suara rakyat. Ketika dia menjaga jarak dari aspirasi rakyat, saat itu secara otomatis krisis legitimasi pasti terjadi.

Ini ditambah lagi, sebagaimana disampaikan oleh Burhanudin Muhtadi, bahwa terdapat garis lurus antara kinerja KPK dan terpilihnya Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Umum 2019. Dia mengatakan Jokowi terpilih karena masyarakat puas atas keberhasilan KPK menangkap koruptor. Artinya, ada konsekuensi langsung antara kepuasan publik terhadap kinerja KPK dan tingkat kepercayaan mereka kepada presiden. Maka tidak berlebihan bisa diasumsikan, dengan meningkatnya kekecewaan mereka atas kebijakan Jokowi terhadap KPK, akan semakin defisit pula legitimasi pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini.

Dengan demikian, dilihat dari perspektif mana pun, tidak ada jalan lain bagi Jokowi untuk mengamankan legitimasi pada periode kedua pemerintahannya selain kembali bekerja untuk rakyat. Memang saat ini dukungan dari rakyat sudah bukan menjadi masalah yang penting bagi Jokowi. Pemilihan umum sudah dia menangi dengan suara cukup mutlak. Demikian juga dengan oposisi, saat ini sudah terbilang berhasil dijinakkan seiring dengan pertemuannya di atas moda raya terpadu beberapa waktu lalu.

Tapi, jangan lupa, meski sudah lima tahun bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi tidak memiliki basis dukungan yang kokoh. Dia bukan pemimpin partai politik dan tidak memiliki basis pendukung yang riil, seperti organisasi kemasyarakatan atau kelompok sosial tertentu. Di kalangan oligarki, Jokowi nyaris tak punya mata uang yang bisa ditukarkan. Eksistensi dan legitimasinya sebagai presiden sepenuhnya bergantung pada tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat.

Lagi pula, bila kita melihat jejak politik Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden, satu-satunya elemen yang paling kokoh menopang kursi kekuasaannya bukanlah lingkaran elite politik dan partai politik di sekitarnya, melainkan dukungan rakyat dan kelas menengah yang sangat militan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024