Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terguncang Demo Milenial

Oleh

image-gnews
Mahasiswa berhasil menerobos pagar kawat berduri pertama yang menghalangi langkah mereka menuju Gedung DPR, Senin 30 September 2019. TEMPO/Lani Diana
Mahasiswa berhasil menerobos pagar kawat berduri pertama yang menghalangi langkah mereka menuju Gedung DPR, Senin 30 September 2019. TEMPO/Lani Diana
Iklan

PRESIDEN Joko Widodo semestinya menyadari bahwa demonstrasi mahasiswa dan pelajar kali ini bukanlah fenomena biasa. Gelombang unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota lain itu merupakan tamparan keras bagi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi mereka seolah-olah mengirim pesan: para elite penguasa tidak bisa seenaknya mengatur negara dengan mengabaikan kepentingan publik.

Generasi milenial yang dikira apatis ternyata peduli terhadap urusan negara. Mereka memprotes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terlalu mengurusi privasi dan moral warga negara-masalah yang memang menyentuh langsung kepentingan generasi mereka. Mahasiswa pun menyoroti isu kontroversial yang lain, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wajah mereka masih imut dan lucu. Poster-poster yang mereka bawa pun berisi kata-kata jenaka. Tapi keliru besar jika pemerintah menyepelekan aspirasi mahasiswa dan pelajar. Apalagi mereka mewakili kelompok umur 15-24 tahun, yang mencapai 40 juta jiwa-masuk kelompok besar dalam piramida kependudukan. Salah pula bila pemerintah menghadapi demo milenial dengan cara represif karena justru makin memancing kemarahan khalayak.

Tragedi Kendari seharusnya tidak perlu terjadi. Immawan Randi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, tewas tertembak saat demo di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, pekan lalu. Rekannya, Yusuf Kardawi, yang terluka dan sempat dirawat di rumah sakit, akhirnya juga meninggal. Adapun di Jakarta, seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, Faisal Amir, terluka parah akibat demo di depan DPR pekan lalu.

Pemerintah mesti segera mengusut tuntas tragedi itu. Kepolisian juga perlu mengungkap pedemo bayaran yang selalu menunggangi aksi mahasiswa. Merekalah yang biasanya membikin rusuh. Upaya merusak demonstrasi mahasiswa dengan cara kotor seperti itu mengingatkan kita pada pola yang sering diterapkan Orde Baru.

Jokowi seharusnya paham bahwa pendekatan keamanan tidak akan efektif meredam kekesalan publik. Mengerahkan para pendengung (buzzer) untuk mempengaruhi opini masyarakat juga malah memperkeruh suasana. Para mahasiswa pun tidak bisa dipaksa mendekam di kampus tanpa ikut memikirkan urusan negara. Presiden semestinya tidak memerintahkan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir meredam demo di kampus-kampus. Cara pembungkaman seperti ini hanya akan mencederai kebebasan berpendapat.

Akar persoalan sebenarnya justru berada pada penguasa. Pemerintah Jokowi terkesan terlalu jemawa setelah melakukan konsolidasi politik pasca-pemilihan umum. Presiden Jokowi berhasil merangkul Prabowo Subianto, rivalnya dalam pemilihan presiden yang lalu. Partai politik juga berlomba-lomba merapat ke pemerintah dan tak satu pun menyatakan beroposisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Situasi itulah yang boleh jadi membuat Jokowi terlena. Pemerintah mulai mengingkari amanat reformasi dengan dalih untuk melancarkan investasi dan pembangunan. Presiden lalu merestui pengerdilan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK. Setelah demonstrasi terjadi di mana-mana, barulah Jokowi mengubah sikap. Ia mempertimbangkan membikin peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) mengenai pembatalan revisi Undang-Undang KPK yang telah disetujui DPR.

Alasan pemerintah bahwa keberadaan KPK menghambat investasi jelas mengada-ada. Logikanya, pemberantasan korupsi justru akan memangkas ekonomi biaya tinggi dan menghemat anggaran negara. Pelemahan lembaga ini hanya akan membuat para politikus dan elite penguasa leluasa melakukan korupsi atau menerima suap. Motif tak elok seperti ini mudah tercium oleh masyarakat.

Rancangan undang-undang yang lain pun lebih banyak melindungi kepentingan penguasa ketimbang masyarakat. Rancangan KUHP, misalnya, memuat pasal penghinaan yang bertujuan menjaga martabat presiden dan wakil presiden. RUU Pemasyarakatan juga menjadi sorotan karena memberikan hak remisi dan rekreasi bagi koruptor. Adapun RUU Pertanahan lebih memihak pada kepentingan pengusaha. Konsesi pemakaian tanah negara dipermudah dan diberikan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Dipilih langsung oleh rakyat, Presiden Jokowi semestinya tidak menciptakan tatanan yang hanya menguntungkan segelintir elite politik. Sikap elite partai politik tak bisa menjadi pegangan karena belum tentu mencerminkan kepentingan publik. Mereka cenderung bersikap pragmatis. Partai politik terkesan hanya membutuhkan suara pemilih pada saat pemilu.

Demo kaum milenial sebetulnya tengah mendobrak sistem politik kita yang memanjakan elite penguasa dan mengabaikan kepentingan khalayak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024