Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik Tak Berujung di Papua

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Warga menunggu pesawat Hercules milik TNI AU di Pangkalan TNI AU Manuhua Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu 25 September 2019. Warga mengungsi meninggalkan Wamena menggunakan pesawat Hercules pascaaksi kerusuhan pada Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Warga menunggu pesawat Hercules milik TNI AU di Pangkalan TNI AU Manuhua Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu 25 September 2019. Warga mengungsi meninggalkan Wamena menggunakan pesawat Hercules pascaaksi kerusuhan pada Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Iklan

PRESIDEN Joko Widodo dan jajarannya harus bergerak cepat memadamkan konflik yang terjadi di Papua, khususnya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Waena, Kota Jayapura. Kelambanan dalam menyelesaikan konflik berpotensi membuat peristiwa serupa meluas ke berbagai penjuru Papua.

Kerusuhan terjadi di Wamena pada Senin pekan lalu, 23 September 2019. Massa diduga tersulut berita bohong soal ujaran rasial seorang guru kepada seorang pelajar SMP di sana. Mereka lalu membakar pertokoan dan kantor pemerintah. Hingga Jumat lalu, tercatat 33 orang tewas, 28 di antaranya adalah pendatang. Lebih dari 7.200 orang dievakuasi dan sekitar 7.500 pendatang masih mengungsi akibat konflik horizontal di Wamena.

Pada hari yang sama, bentrokan juga terjadi di Waena. Kericuhan bermula dari keputusan Universitas Cenderawasih menolak pendirian posko pengungsian bagi para mahasiswa dari luar Papua. Para mahasiswa yang ingin mendirikan posko lalu berkumpul di kawasan Expo Waena serta berhadapan dengan personel kepolisian dan TNI. Bentrokan pun tak terhindarkan. Tiga mahasiswa dan satu anggota TNI tewas.

Sejak Agustus lalu, Papua tak henti dilanda konflik berdarah. Setelah ujaran rasial dan persekusi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia, kericuhan menyebar ke berbagai penjuru Papua. Awal September lalu, Presiden menugasi Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkantor di Papua untuk mengendalikan situasi. Tapi upaya itu tak membuahkan hasil.

Yang terjadi di Papua belakangan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, tak punya kendali terhadap rakyat Papua. Pun sejak awal, pemerintah seperti tak tahu cara membawa perdamaian di bumi Cenderawasih. Pembangunan infrastruktur, meski bertujuan baik untuk meningkatkan perekonomian, terbukti tidak bisa menjadi solusi. Jalan dan jembatan tak mampu menghapus sejarah dan fakta: rakyat Papua sudah terlalu lama menderita dan menjadi masyarakat kelas dua di tanahnya sendiri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ditambah lagi, pemerintah justru berupaya mengisolasi Papua dari dunia luar. Bukannya menyelesaikan persoalan di Papua, pemerintah malah sibuk memadamkan tekanan dunia internasional. Padahal tindakan represif terus terjadi dan jumlah nyawa hilang kian bertambah, sehingga Papua tak henti menjadi sorotan dunia.

Presiden Jokowi harus segera memutus lingkaran setan konflik di Papua. Caranya adalah mencegah tindakan represif di Papua. Pemerintah juga harus segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah itu. Selama ini, pemerintah masih abai terhadap penyelesaian kasus HAM di sana. Dua kasus pelanggaran HAM berat di Papua, yaitu kasus Wasior yang terjadi pada 2011 dan kasus Wamena (2003), yang sudah diselesaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tak kunjung diselesaikan Kejaksaan Agung.

Jokowi perlu segera memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Tanpa penuntasan pelanggaran HAM, Papua akan terus bergolak dan jumlah nyawa yang melayang niscaya terus bertambah. Jika itu yang terjadi, pemerintahan Jokowi akan dikenang sebagai pemerintahan yang paling banyak meminta korban di Papua.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

22 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024