Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilema Ekonomi Cukai Rokok

image-profil

image-gnews
Pemerintah menaikkan cukai rokok 23 persen diharapkan dapat menekan jumlah perokok.
Pemerintah menaikkan cukai rokok 23 persen diharapkan dapat menekan jumlah perokok.
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic and Educational Business Institute, Jakarta

Polemik cukai rokok belakangan ini kembali menghangat menyusul keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 23 persen per 1 Januari 2020. Dengan kenaikan ini, harga jual eceran rokok akan naik rata-rata 35 persen.

Kenaikan cukai ini seakan-akan menjadi klimaks. Belum pernah ada kenaikan cukai melebihi 20 persen selama 10 tahun terakhir. Pada 2018 saja, misalnya, pemerintah menetapkan cukai rokok naik 10,04 persen dan tetap dipertahankan hingga 2019, sehingga kenaikan cukai 23 persen masih wajar sejalan dengan inflasi.

Kenaikan cukai rokok juga dijustifikasi oleh tren yang berlaku di banyak negara. Peningkatan cukai dan harga jual rokok bahkan lebih pesat di semua negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Beban cukai rokok di negara anggota OECD mencapai 50 persen dari harga jualnya.

Menekan konsumsi rokok menjadi argumen utama atas kenaikan tarif cukai rokok. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi perokok pada usia anak dan remaja usia 18 tahun mengalami peningkatan dari 7,2 persen menjadi 9,1 persen, sementara jumlah perokok perempuan melejit dari 1,3 persen menjadi 4,8 persen.

Kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi juga dijalankan untuk membasmi peredaran rokok ilegal tanpa cukai sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Beban target cukai rokok dalam draf awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 yang sebesar Rp 179,2 triliun (naik 10 persen dari outlook 2019) tampaknya mengamini.

Apa pun alibinya, penargetan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyetor sejumlah tertentu ke kas negara perlu digarisbawahi. Cukai adalah pungutan negara atas barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Cukai rokok dikenal sebagai "pajak dosa" lantaran pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Namun target setoran itu menunjukkan penerimaan cukai justru sebagai tujuan primer, alih-alih pengendalian konsumsi. Jika Direktorat memang memandang cukai merupakan sumber penerimaan negara, itu harus diikuti oleh kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi obyek terkena cukai.

Dengan asumsi tarif cukai tetap sama, ekstensifikasi harus ditempuh dengan memperbanyak obyeknya. Sejauh ini, hanya ada tiga barang yang terkena cukai, yakni tembakau, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Porsi perolehan cukai tembakau mencapai 95 persen di antara ketiganya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Opsi lain adalah intensifikasi. Dengan sifat rokok yang adiktif dan inelastis terhadap harga, cara paling mudah untuk menggenjot penerimaan cukai adalah lewat tarif cukai. Jalur ini yang sepertinya dipilih Direktorat. Menurut ketentuan, cukai tembakau dipungut maksimal 57 persen dari harga jual. Maka, selama tarif cukai belum sampai batas maksimum, tarif akan selalu naik demi mengejar target penerimaan.

Pengenaan cukai rokok yang lebih tinggi niscaya melejitkan harga rokok. Jika harga rokok dianggap sudah memberatkan, konsumen akan mencari substitusinya, seperti rokok ilegal. Dengan demikian, kenaikan cukai rokok seolah-olah menjadi "prakondisi" bagi peredaran rokok ilegal.

Kemungkinan substitusi yang dipandang lebih "bergengsi" adalah rokok elektrik. Probabilitas terjadinya migrasi dari rokok konvensional ke rokok elektrik semakin terbuka. Pasalnya, perlakuan pemerintah terhadap cukai dan harga rokok elektrik tidak sama dengan rokok konvensional. Konsekuensinya, ada kemungkinan penerimaan negara menyusut. Kenaikan perolehan cukai dari rokok elektrik tidak sepadan dengan penurunan penerimaan cukai dari rokok konvensional. Lagi-lagi, kepentingan fiskal kurang sinkron dengan eksistensi industri tembakau sebagai "basis" penerimaan cukai.

Kekeliruan dalam mempersepsikan cukai berlanjut pada pemanfaatannya. Faktanya, penerimaan cukai dimasukkan ke postur APBN menjadi satu pos besar, yaitu penerimaan negara. Akibatnya, perolehan cukai, layaknya pajak, dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintah.

Padahal cukai pada prinsipnya adalah retribusi yang alokasi belanjanya harus dikembalikan pada hal-hal yang berkaitan erat dengan barang terkena cukai. Karena itu, pelaku ekonomi yang terpapar dampak negatif rokok bisa mengklaim penerimaan cukai yang terhimpun.

Sebagian penerimaan cukai dalam dua tahun terakhir sudah disalurkan untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kecenderungan ini, lagi-lagi, bisa salah kaprah. Penikmat rokok dan peminum alkohol bisa "pede" mengklaim sudah ikut berkontribusi membiayai jaminan kesehatan nasional.

Maka, pungutan cukai rokok harus dikembalikan ke fungsi utamanya. Konsekuensinya, target Direktorat diukur dari berapa capaian konsumen yang terlindungi dari risiko rokok, alih-alih setoran cukainya.

Selama cukai rokok masih salah kaprah dipandang sebagai sumber penerimaan negara, sistem cukai di Indonesia senantiasa gagal dalam menunaikan tugas sebagai instrumen pengendalian konsumsi. Alhasil, rokok seolah-olah menjadi makhluk dilematis yang dibenci (efeknya) sekaligus dirindu (setoran cukainya).

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024