Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Semangat Keagamaan Moderat

image-profil

image-gnews
Umat Islam berdoa di Masjidil Haram selama melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah, Arab Saudi 6 Agustus 2019. REUTERS/Umit Bektas
Umat Islam berdoa di Masjidil Haram selama melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah, Arab Saudi 6 Agustus 2019. REUTERS/Umit Bektas
Iklan

Rizky Alif Alvian
Mahasiswa Master of International Relations di School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia

Label Islam "radikal" dan "moderat" semakin sering digunakan secara kurang cermat di Indonesia. Alih-alih digunakan sebagai kerangka analisis untuk mendorong praktik keagamaan yang moderat di Indonesia, label radikal dan moderat justru kerap digunakan demi kepentingan politik yang sempit. Sikap gegabah ini berbahaya bagi semangat kampanye keagamaan moderat.

Sikap gegabah dalam menggunakan label radikal tampak dalam sejumlah kasus. Dalam kasus revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, KPK dituduh telah disusupi oleh kelompok Islam garis keras. Demonstrasi yang dimotori mahasiswa di berbagai kota di Indonesia pada beberapa pekan terakhir juga disebut ditunggangi oleh kalangan radikal.

Dalam kasus-kasus ini, label radikal telah digunakan secara strategis untuk melemahkan legitimasi dari kelompok-kelompok yang memiliki aspirasi yang bertentangan dengan kelas politik berkuasa di Indonesia. Praktik ini dapat ditemui di berbagai negara. Berbagai penelitian tentang strategi kontra-radikalisasi telah menunjukkan bahwa istilah "radikal" sering disematkan bukan pada kelompok-kelompok yang percaya terhadap tafsir keagamaan yang intoleran dan mendukung kekerasan, melainkan pada kelompok-kelompok yang berusaha mendorong perubahan politik yang substantif dan progresif (Schwedler, 2011). Dalam konteks ini, pemberian label radikal sebetulnya mencerminkan usaha kelas politik berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya dari upaya-upaya reformasi yang mungkin akan mengancam posisinya.

Penggunaan label radikal untuk kepentingan politik yang demikian sempit sebetulnya mengancam semangat kampanye moderasi keagamaan. Tulisan ini menyorot tiga aspek krusial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, menyempitnya ruang demokrasi. Salah satu tujuan utama dari kampanye moderasi keagamaan adalah untuk mencari titik temu antara praktik keagamaan dan demokrasi. Dalam konteks ini, moderasi keagamaan bisa dipahami sebagai upaya mendorong umat beragama untuk saling berdialog dalam kerangka demokrasi tanpa melepaskan keyakinan masing-masing. Penggunaan label radikal sebagai strategi untuk melemahkan pandangan politik alternatif karena bertentangan dengan semangat moderasi.

Kedua, melemahnya ikatan sosial dalam masyarakat. Kampanye moderasi keagamaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat multikultur yang rukun dan solider. Ini dilakukan dengan melawan dan mentransformasi pandangan keagamaan yang eksklusif menjadi lebih inklusif. Sayangnya, misi ini akan terhambat oleh penggunaan label radikal yang sembarangan. Pasalnya, strategi labelisasi semacam itu akan membangkitkan rasa curiga yang berlebihan di antara sesama warga negara. Ini bisa berujung pada meningkatnya ketegangan atau bahkan aksi persekusi.

Ketiga, melemahnya kepercayaan publik pada kampanye moderasi. Proses ini terpantik ketika publik yang sebetulnya mendukung tujuan-tujuan moderasi keagamaan justru dicurigai sebagai kelompok yang radikal atau kurang moderat. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk berpikir bahwa kampanye moderasi keagamaan menyimpan kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan mereka. Imbasnya, dukungan terhadap kampanye moderasi keagamaan bisa jadi bakal melemah.

Kampanye moderasi keagamaan masih dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, rukun, dan solider di Indonesia. Berbagai pihak hendaknya tidak menggunakan narasi moderasi sebagai alat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024