Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menghindari Perang Dingin Seri Kedua

image-profil

image-gnews
Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Businessturkeytoday.com/
Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Businessturkeytoday.com/
Iklan

Tri Winarno
Penulis buku Indonesia Responding the Dynamics of Global Economy.

Di tengah-tengah perdebatan mengenai mengendurnya multilateralisme dan lahirnya tatanan dunia "G2" baru-tatanan dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Cina kita terlalu mudah melupakan sistem sama yang pernah ada selama beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia II, yang didominasi oleh Amerika dan Uni Soviet. Bedanya, pada akhir 1980-an, polarisasi tersebut membuktikan bahwa sistem Uni Soviet tidak dapat bersaing dengan sistem kapitalisme yang berbasis pasar bebas.

Setelah runtuhnya Tembok Berlin pada 1989, disusul bubarnya Uni Soviet, tatanan dunia "G2" tersebut berubah menjadi tatanan dunia "G1+n", yang semua negara lain sejumlah (n) tidak dapat menandingi Amerika sebagai adidaya global tunggal.

Selama hampir seperempat abad, tata dunia diwarnai oleh sistem multilateral berbasis liberalisme. Demokrasi dan kapitalisme yang berbasis pasar menjadi acuan tatanan global yang, menurut Francis Fukuyama, menjadi "akhir sejarah". Secara umum, Amerika menjadi pemenang dalam sistem ini, seperti banyak negara yang diuntungkan oleh globalisasi dan munculnya rantai produksi global yang terintegrasi.

Namun, pada akhir dasawarsa ini, kemunculan Cina sebagai raksasa baru telah mengakhiri era tata dunia "G1+n". Walaupun Amerika masih menjadi pemimpin ekonomi, teknologi, dan kekuatan militer dunia, lambat laun Cina akan menantang posisi Amerika tersebut. Selain itu, diperkirakan tidak sampai satu dasawarsa lagi Cina menandingi Amerika.

Beberapa pihak berargumen bahwa saat ini sebenarnya kita hidup dalam tata dunia yang multipolar, dengan negara-negara kategori menengah masih memiliki peran yang menentukan dalam tatanan global. Dari sudut pandang ini, dengan mempertimbangkan dunia yang tidak datar, tatanan global mempunyai beberapa pusat (hub) dalam aktivitas aliran modal, perdagangan, pengelolaan big data, dan Internet. Hub-and-spoke structure ini memberikan peluang kerja sama dan kompetisi di antara beberapa negara, bukan hanya di antara dua negara adidaya.

Model tatanan global struktur hub-and-spoke tersebut memberikan peran penting kepada negara-negara seperti India, Jerman, Rusia, Brasil, dan Jepang. Model ini juga menggarisbawahi mekanisme pembagian kekuasaan dan kesempatan yang didasari isu dan kepentingan di antara negara yang berpengaruh.

Meski demikian, tatanan multipolar tersebut menjadi kurang relevan tatkala terjadi ketidakseimbangan kekuasaan yang sangat besar antara "G2" dan negara-negara kategori menengah. India, misalnya, berpenduduk sama besar dengan Cina, tapi produk domestik bruto (PDB) India hanya 20 persen dari PDB Cina. Di samping itu, kemampuan teknologi dan militer India, walaupun mengesankan, bukan tandingan Cina atau Amerika. Begitu pula kondisi negara-negara kategori menengah lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketidakseimbangan semacam itu mengingatkan kita pada tatanan dunia pada 1945-1989. Walaupun tidak mirip sekali masa Perang Dingin, Amerika dan Cina kini terbelah secara ideologi dan hubungannya saling antagonistik. Namun globalisasi telah menjadikan mereka sangat saling bergantung sehingga melahirkan apa yang dikenal sebagai "two systems, one world", sebagaimana pernah disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Jerman, Joschka Fischer.

Ketergantungan itu telah menjadi aset dan beban strategis karena kedua negara tersebut dapat menggunakan keuntungan geopolitiknya guna menjadikan jaringan global sebagai senjata untuk memenangi kompetisi. Adapun jaringan global tersebut meliputi rantai produksi, sistem kliring keuangan, dan infrastruktur telekomunikasi.

Hanya ada dua perkembangan yang dapat mengubah gambaran tersebut. Pertama, Cina dan Amerika berevolusi, yang secara ideologis saling mendekat. Pemerintahan Amerika yang baru, setelah pemilihan presiden 2020 nanti, diharapkan dapat lebih memperhatikan dinamika internasional, selain kepentingan domestiknya. Sedangkan Cina, dengan kemajuan ekonominya, lambat laun akan semakin dekat ke politik yang lebih liberal dan demokratis.

Kedua, Uni Eropa, yang semakin terintegrasi, dapat menjadi adidaya ketiga di dalam tata dunia "G3" serta memainkan peran kunci sebagai penyeimbang antara Amerika dan Cina. Uni Eropa memiliki kapasitas yang diperlukan dari sisi ekonomi, keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia serta, yang terpenting, multilateralisme adalah "DNA"-nya Uni Eropa.

Idealnya, kedua perkembangan tersebut terjadi secara simultan. Jika Uni Eropa semakin terintegrasi dan Amerika semakin berpandangan ke luar, keduanya akan saling memperkuat dan menopang multilateralisme sebagai cara terbaik untuk menjaga perdamaian global. Maka, Cina akan semakin kesulitan jika tidak terintegrasi ke dalam sistem tata dunia baru tersebut.

Namun, dalam jangka panjang, kekuatan Cina diperkirakan menyaingi gabungan Amerika dan Uni Eropa. Walaupun proyeksi ekonomi jangka panjang perlu memperoleh perhatian khusus, proyeksi dari OECD memperkirakan PDB riil Cina pada 2040 sama dengan ekonomi Amerika digabung dengan UE27, Uni Eropa periode 2007-2013 yang beranggotakan 27 negara.

Kini Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai penjaga tatanan hukum multilateral yang dapat mencegah konflik di antara anggotanya, memiliki kesempatan untuk kembali pada misinya menciptakan perdamaian dunia. Kita berharap PBB dapat membantu mencegah terulangnya Perang Dingin yang akan berakibat pada memburuknya kesejahteraan global.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.