Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korupsi dan Investasi

image-profil

image-gnews
Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Esther Sri Astuti
Direktur Program INDEF

Berbagai media massa memberitakan bahwa pihak Istana menilai kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menghambat upaya menarik investasi. Hal ini menjadi dasar pemerintah untuk tidak menunda pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Dewan Perwakilan Rakyat pun sepakat dengan revisi tersebut.

Menurut Undang-Undang KPK, lembaga antirasuah itu mempunyai tugas dan fungsi melakukan pemberantasan korupsi, baik dari koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, maupun pencegahan tindak pidana korupsi, serta memantau penyelenggaraan pemerintahan negara. Argumen bahwa kehadiran KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi akan menghambat investasi tidaklah tepat. Sebab, KPK, dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK juga bertanggung jawab kepada publik serta menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga eksistensi KPK diharapkan bisa mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

Menurut Bank Dunia (2005), korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan, baik di lembaga publik maupun swasta, untuk keuntungan pribadi. Ada dua alasan utama korupsi harus diberantas. Pertama, korupsi menghambat performa ekonomi (economic performance) karena tata kelola kelembagaan yang lemah cenderung mendorong terjadinya korupsi serta menghambat perbaikan performa ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi (Quazi, 2014; Stone dkk, 1996; Mauro, 1995; Keefeer dan Knack, 1995).

Bila kita cermati lima negara (Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan Swedia) yang dinyatakan Transparency International memiliki tingkat korupsi rendah, negara-negara tersebut memiliki performa ekonomi yang prima, baik dari produk domestik bruto (PDB), produktivitas tenaga kerja, maupun ketimpangan ekonomi. Pada 2018, misalnya, indeks persepsi korupsi (IPK) Denmark sebesar 88 atau negara paling bersih dari korupsi di sektor publik. Kala itu, Denmark merupakan negara yang mempunyai kapasitas perekonomian yang baik dengan PDB US$ 350.874 miliar, pendapatan per kapita US$ 60.692, inflasi 0,7 persen, dan ketimpangan ekonominya relatif lebih rendah (27,9) dibanding negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Kedua, korupsi, ketidaktransparanan, dan ketidakstabilan kebijakan ekonomi, serta lembaga pemerintah yang tidak efisien akan meningkatkan risiko dan ketidakpastian lingkungan bisnis sehingga mengurangi aliran modal asing yang masuk karena korupsi di lembaga pemerintah akan mendistorsi investasi publik (Drabek dan Payne, 2001; Tanzi dan Davoodi, 1997).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Korupsi yang merajalela akan memperburuk integritas lembaga pemerintah dan meningkatkan keengganan investor asing menanamkan modalnya ke suatu negara. Biasanya, investor asing akan menghindari negara yang tingkat korupsinya tinggi (Habib dan Zurawicki, 2002).

Studi empiris di lima negara ASEAN (Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia, dan Vietnam) menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya memperbaiki integritas dan kredibilitas, baik dalam proses administrasi maupun transaksi, agar dapat menarik investasi asing langsung (FDI) yang lebih besar sehingga pertumbuhan ekonominya berkelanjutan (Karim dkk, 2018; Azam dan Ahmad, 2013).

Perbaikan skor IPK akan mendorong investasi asing yang masuk lebih besar. Di Asia, Singapura diklasifikasikan sebagai negara terbersih ke-4 di dunia dengan IPK 85 (Transparency International, 2018). The Heritage Foundation menyatakan bahwa Singapura mempunyai Indeks Kebebasan Ekonomi terbaik kedua di dunia setelah Hong Kong dengan skor secara umum sebesar 89,4. Sebab, Singapura memberikan jaminan kepastian hukum baik dalam hak kepemilikan, integritas pemerintah, maupun efektivitas yudisial. Regulasi pun dibuat sangat efisien di bidang bisnis, tenaga kerja, dan moneter. Investor menjadi nyaman sehingga tidak mengherankan bila aliran modal asing ke Singapura juga relatif besar. Data Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyebutkan bahwa Singapura memiliki aliran modal asing terbesar ke-5 di dunia, yaitu US$ 77,6 miliar. Singapura juga termasuk negara top 10 investor economies dengan nilai penanaman modal sebesar US$ 312 miliar.

Indonesia memang masih jauh tertinggal. Singapura merupakan negara dengan tingkat korupsi terendah ke-4 di dunia, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-89. Jumlah aliran modal Indonesia pun sepertiga dari aliran modal Singapura, yaitu US$ 22 miliar. Namun, jika pemberantasan korupsi lebih giat dilaksanakan, kepastian hukum diberikan, serta regulasinya efisien dan kondusif untuk berbisnis, Indonesia pun akan bisa meningkatkan performa ekonominya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

16 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024