Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Langkah di Papua

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Warga mengungsi di Mapolres Jayawijaya saat terjadi aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin, 23 September 2019. Seluruh jadwal penerbangan di Bandara Wamena dibatalkan akibat aksi tersebut. ANTARA
Warga mengungsi di Mapolres Jayawijaya saat terjadi aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin, 23 September 2019. Seluruh jadwal penerbangan di Bandara Wamena dibatalkan akibat aksi tersebut. ANTARA
Iklan

Presiden Joko Widodo harus segera mengubah pendekatan dalam menangani masalah Papua. Pertemuan dengan sejumlah tokoh Papua yang digelar pemerintah sejauh ini terkesan basa-basi dan tidak menyentuh inti persoalan. Pengerahan pasukan untuk meredam aksi rakyat Papua terbukti pula malah memperburuk situasi di sana.

Pendekatan pemerintah yang kurang pas dalam mengurus Papua menyebabkan kerusuhan kembali meletup di Wamena dan Jayapura, kemarin. Hingga hari ini tercatat sudah lebih dari 26 orang meninggal akibat bentrokan massa. Setidaknya seorang tentara juga tewas di lapangan.

Insiden itu tidak lepas dari kasus penghinaan rasial dan persekusi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pertengahan Agustus lalu. Kegagalan menyelesaikan kasus ini berdampak buruk. Ratusan mahasiswa asal Papua di berbagai kota berbondong-bondong pulang kampung. Kepulangan mahasiswa itulah yang memicu bentrokan di kampus Universitas Cenderawasih di Abepura, Jayapura, kemarin. Rencana mahasiswa untuk mendirikan posko dihalangi petugas, lalu terjadilah bentrokan.

Sudah saatnya pemerintah menyadari bahwa yang dibutuhkan orang Papua adalah pengakuan atas hak dan tuntutan mereka. Kini orang Papua tidak butuh redistribusi ekonomi dan peningkatan pendapatan seperti yang dijanjikan pemerintah Jokowi. Meskipun kemiskinan di sana amat memprihatinkan, isu yang lebih urgen untuk orang Papua adalah pengembalian derajat dan martabat mereka sebagai pemilik sah tanah Papua.

Karena itu, janji manis soal pembangunan infrastruktur, pembagian triliunan rupiah dana otonomi khusus, dan gula-gula ekonomi lainnya tidak akan pernah menyelesaikan isu Papua. Begitu pula pembangunan istana presiden di Jayapura, penambahan jumlah pegawai negeri eselon satu dan dua dari Papua, serta rencana pembentukan provinsi baru di sana. Semuanya hanya menunjukkan tidak mampunya Jakarta memahami Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertemuan Presiden Jokowi dengan puluhan orang yang disebut-sebut sebagai tokoh Papua, beberapa pekan lalu di Istana Negara, sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Belakangan, tokoh-tokoh itu bahkan tidak diakui oleh pemimpin Papua sendiri.

Presiden Jokowi semestinya segera menyadari kekeliruannya dalam menangani persoalan Papua. Pemerintah seharusnya meminta maaf kepada rakyat Papua secara tulus dan berjanji mengusut tuntas kasus penghinaan rasial serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua selama ini. Semua kisah pemberangusan, penganiayaan, dan pembungkaman orang Papua sejak era Orde Baru harus dibuka dan diselesaikan seadil-adilnya.

Pemerintah juga harus lebih tulus dan serius dalam berdialog dengan tokoh-tokoh Papua. Kita mesti mendengarkan aspirasi semua tokoh adat, agama, intelektual, pemimpin pemuda, dan semua tokoh yang memiliki basis massa di Papua. Jangan cuma mengundang kelompok yang pro-Jakarta. Hanya dengan sikap terbuka, jujur, dan menghormati martabat orang Papua-lah pemerintah akan bisa menyelesaikan masalah Papua.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.